(Matra, Jambi) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi diminta mengantisipasi terus terjadinya kenaikan harga beras di Jambi. Untuk mengendalikan harga beras tersebut, Pemprov Jambi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dan Badan Urusan Logistik (Bulog) Jambi mengintensifkan dan memperluas wilayah operasi pasar beras. Pengendalian kenaikan harga beras tersebut penting mencegah terjadinya keresahan warga masyarakat.
“Kenaikan harga beras yang juga terjadi di Jambi saat ini perlu segera disikapi serius. Sebab kenaikan harga beras biasanya diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Bila kenaikan harga beras ini tidak dikendalikan, dikhawatirkan akan terjadi keresahan warga. Karena itu operasi pasar beras harus segera dilakukan mengendalikan kenaikan harga beras ini,”kata Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Edi Purwanto, SHI, MSi di Jambi, Senin (17/10/2023).
Menurut Edi Purwanto, beberapa pekan terakhir harga beras terus naik, termasuk di Jambi. Kenaikan harga beras mulai dikeluhkan warga masyarakat. Sebab kenaikan harga beras diikuti pula dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok lainnya. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok tersebut tentunya membebani ekonomi keluarga.
Karena itu, pihak Pemprov Jambi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bulog Jambi Edi mengambil langkah-langkah pengendalian kenaikan harga beras ini. Kenaikan harga beras yang diikuti kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok tersebut juga dikhawatirkan bisa memicu kenaikan inflasi di Jambi.
“Biasanya kenaikan harga beras diikuti harga berbagai kebutuhan lain seperti kenaikan harga cabai. Kenaikan harga ini akan berkorelasi dengan kenaikan inflasi. Karena itu kita minta kenaikan harga beras ini bisa secepatnya pengendalian. Salah satu melalui operasi pasar beras,”ujarnya.
Guna mencegah terus terjadinya lonjakan harga beras hingga Pemilu 2024 nanti, Edi Purwanto meminta Pemprov Jambi dan pihak terkait mengidentifikasi daerah penghasil beras di Provinsi Jambi. Identifikasi daerah penghasil beras tersebut penting untuk mnegetahui cadang beras di tingkat petani atau daerah dan sampai sejauh mana pasokan beras lokal bisa memenuhi kebutuhan beras di Provinsi Jambi.
“Kita meminta Pemprov Jambi, khusunya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi mengidentifikasi wilayah cadangan beras di Jambi. Misalnya Kabupaten Kerinci, Kota Sungaipenuh, Tanjungjabung Timur, Tanjungjabung Barat dan daerah lain. Perlu segera didata berapa produksi padi atau beras di sentra-sentra pangan tersebut, apalagi saat ini musim kemarau panjang,”ujarnya.
Dikatakan, kecukupan produksi beras lokal di Jambi perlu diperhatikan agar Jambi tidak tergantung terhadap pasokan beras dari luar daerah dan beras impor. Salah satu upaya meningkatkan produksi beras di Jambi, yakni memanfaatkan potensi rawa yang ada menjadi sawah.
“Daerah rawa yang bisa diolah menjadi sawah di Jambi cukup luas. Bahkan Jambi bisa menjadi surplus beras jika semua potensi lahan yang ada dimanfaatkan menanam padi. Namun upaya itu membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu perlu dirumuskan kebijakan, program dan langkah konkrit pembangunan ketahanan pangan di Jambi,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Provinsi Jambi, Defrizal baru-baru ini mengatakan, persediaan (stok) beras di Provinsi Jambi cukup aman untuk empat bulan ke depan. Persediaan beras di gudang Bulog Jambi mencapai 14.363 ton.
Kemudian masih ada juga bantuan beras dari Pemerintah Pusat kepada warga kurang mampu. Setiap keluarga mendapatkan jatah 10 kilogram (kg) setiap bulan selama tiga bulan, mulai Oktober – Desember 2023.
Selain itu persediaan beras di pasaran di Kota Jambi dan beberapa kabupaten juga mencukupi. Persediaan beras di puluhan toko di Pasar Angso Duo dan Pasar Talangbanjar di Kota Jambi masih banyak hingga pekan ini. (Matra/AdeSM).
