(Matra, Medan) – Ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masih tergolong rapuh. Hal tersebut tercermin dari penurunan indeks ketahanan pangan dan masih seringnya terjadi gejolak harga berbagai komoditas pangan. Kerapuhan ketahanan pangan tersebut cukup ironias, sebab Provinsi Sumut memiliki potensi pertanian tanaman pangan yang cukup besar.
Demikian salah satu pokok pikiran yang mencuat pada Seminar Nasional Ketahanan Pangan yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-60 Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Provinsi Sumut di Ballroom Bank Sumut, Lantai 10, Jalan Imam Bonjol, Nomor 18 Medan, Sumut, Sabtu (14/9/2023).
Seminar tersebut menghadirkan pembicara kunci (keynote speaker), Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Mayien TNI (Purn) Hassanudin, SIP, MM. Turut hadir pada seminar tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIKI, Badikenita Putri Br Sitepu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PIKI Sumut, Naslindo Sirait.
Seminar yang dipandu Lolita Bangun tersebut juga menampilkan pembicara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Wira Kusuma, Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Katolik Medan, Posman Sibuea, Direktur Utama Bank Sumut, Babay Parid Wazdi dan Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Khadijah EL Ramija.
Menurut Hassanudin, indeks ketahanan pangan Sumut mengalami penurunan dari 78,3 tahun 2021 menjadi 71,22 tahun 2022. Penurunan indeks ketahanan pangan tersbeut merupakan indeks komposit yang terdiri dari aspek ketersediaan, keterjangakauan, keamanan maupun keberlanjutan. Penurunan indeks ketahanan pangan tersebut perlu mendapat perhatian bersama mencegah terjadinya gejolak harga, inflasi dan kerapuhan ketahanan pangan.
Potensi Besar
Dikatakan, penurunan indeks ketahanan pangan di Sumut sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebab Sumut memiliki potensi pertanian yang sangat besar guna mendukung terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan. Sumut memiliki wilayah yang luas, baik darat maupun laut. Wilayah darat Sumut mencapai 72 juta hektare. Sedangkan lahan sawah di Sumut ada sekitar 348.000 hektare (ha) dan luas lahan kering sekitar satu juta hektare.
“Potensi pertanian pangan di Sumut ini sangat besar. Bila potensi pertanian tersebut dikelola dengan baik, produksi sawah dan ladang Sumut mampu mencukupi kebutuhan pangan sekitar 15 juta orang penduduk Sumut,”katanya.
Hassanudin mengatakan, Pemprov Sumut telah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Upaya tersebut antara lain, mempertahankan dan meningkatkan swasembada beras melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Kemudian mendorong hilirisasi hasil-hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah. Hal itu dilakukan dengan mempromosikan ekonomi sirkuler.
“Ekonomi sirkuler tersebut diterapkan dengan konsep pertanian terpadu atau agro industri, mendorong penguatan kelembagaan petani dan kemitraan dengan pola close loop (lingkaran tertutup). Melalui sistem ekonomi sirkuler tersebut mata rantai distribusi pangan dipotong agar pasokan lebih cepat sampai ke konsumen,”katanya.
Masalah Saprodi
Menurut Hassanudin, Provinsi Sumut hingga kini masih menghadapi banyak persoalan di sektor pertanian tanaman pangan. Persoalan tersebut di antaranya belum mencukupinya ketersediaan bibit unggul yang bersertifikat. Kemudian pemanfaatan ketersediaan air sarana produksi (saprodi) masih terbatas.
Selain itu masalah hama dan cuaca, rendahnya sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan petani juga mnjadi persoalan penting yang harus disikapi secara baik. Masalahnya persoalan tersebut berdampak pada penurunan produktivitas tanaman pangan, menganggu ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Karena itu saya berharap, PIKI bisa membantu Pemprov Sumut memberikan solusi dan gagasan agar produktivitas pertanian meningkat sehingga ketahanan pangan Sumut bisa terus terjaga. Untuk itu seminar hari ini tidak berhenti sampai di sini. Kami berharap ada hal-hal yang bisa secara konstruktif disampaikan PIKI guna mewujudkan ketahanan pangan di Sumut,”katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIKI Badikenita Putri Br Sitepu mengatakan, seminar tersebut dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis ke-60 PIKI. PIKI hadir di Indonesia sejak 1963. PIKI sudah banyak memberikan konribusi bagi pembangunan bangsa, termasuk ontribusi pemikiran.
Dikatakan, tema seminar Dies Natalis ke-60 PIKI tahun ini berbeda di setiap daerah. Seminar Dies Natalis ke-60 di DKI Jakarta baru-baru ini membahas topik wawasan kebangsaan. Kemudian seminar di Banten membahas kualitas SDM. Sedangkan seminar di Sumut membahas ketahan pangan, baik food estate (sentra pangan) dan food security (ketahanan pangan). Kemudian seminar di Jawa Timur beberapa waktu mendatang mengusung topik kemaritiman.
“Seminar di Maluku dan Papua juga berbeda nanti topiknya. Sedangkan puncak Dies Natalis ke-60 PIKI akan dilaksanakan 19 Desember 2023 di Jakarta,”jelasnya.
Gagasan
Sedangkan menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PIKI Sumut, Naslindo Sirait, PIKI merupakan organisasi yang bercirikan pemikiran. Output (hasilnya) itu adalah ide, gagasan dan pemikiran dari para cendikiawan. Para cendekiawan Kristen berupaya menyumbangkan pemikiran dan memberikan solusi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Seminar hari ini bagian dari aktivitas akademik guna memecahkan masalah-masalah, khususnya terkait ketahanan pangan di Sumut. Kita tau isu food security (ketahanan pangan) baik sisi ketersedian, keterjangkauan, keamanan dan keberlanjutan semuanya belum terpenuhi masih ada beberapa hal yang harus kita selesaikan,”jelasnya.
Dikatakan, untuk mempertahankan ketahanan pangan, PIKI telah menggagas penggunaan pupuk organik berbahan baku dari ikan red devil (setan merah) di Danau Toba. Pupuk tersebut akan didistribusikan kepada para petani di Kabupaten Toba, Kabupaten Humbanghasundutan dan Kabupaten Dairi. Penggunaan pupuk organik tersebut terus disosialisasikan kepada masyarakat. Penggunaan pupuk organik tersebut penting mengurangi biaya pupuk dan juga meningkatkan hasil produksi.
Naslindo Sirait lebih lanjut mengatakan, PIKI juga mendorong hilirisasi produk-produk hasil pertanian untuk bisa diolah menjadi bahan setengah jadi, bahkan barang jadi. Dengan demikian hilirisasi produk pertanian bisa terlaksana di wilayah pedesaan. Untuk kemanan produk, PIKI juga mendukug sertifikasi halal.
“Hal itu penting agar para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) makanan dan minuman di Sumut wajib sertifikasi tahun 2024. Sertifikasi produk tersebut juga sangat perlu menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat,”tambahnya. (Matra/AdeSM/DiskominfoSumut).
