(Matra, Jakarta) – Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos,MH ditetapkan menjadi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia (APPSI) masa tugas 2023 – 2024 pada rapat Gubernur se-Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (2/10/2023). Al Haris menggantikan posisi Ketua Umum APPSI sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur, H Isran Noor yang habis masa jabatannya sebagai gubernur.
Serah terima terima jabatan Ketua Umum APPSI tersebut disaksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian Menteri, Ketua Dewan Pakar APPSI, H Ryas Rasyid dan para anggota Dewan Pakar APPSI.
Menurut H Isran Noor, sesuai aturan, masa jabatan Ketua Umum APPSI berakhir seiring dengan berakhirnya masa jabatan gubernur. Selanjutnya jabatan Ketua Umum APPSI diserahkan kepada Wakil Ketua Umum APPSI.
“Nah, masa jabatan saya sebagai Gubernur Kalimantan Timur berakhir Oktober ini. Karena itu jabatan Ketua Umum APPSI yang saya pangku sekitar satu tahun terakhir saya serahkan kepada Wail Ketua Umum APPSI, Gubernur Jambi, H Al Haris,”katanya.
Al Haris pada kesempatan tersebut mengatakan siap melanjutkan tugas-tugas Ketua Umum APPSI masa sisa jabatan 2023/2024 hingga nanti nanti pengurus baru APPSI tahun 2025. Al Haris mengatakan, APPSI siap mengawal kebijakan Pemerintah Pusat di daerah.
“APPSI tentu berkomitmen mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di daerah. Karena itu seluruh program-program APPSI yang sebelumnya akan tetap dilanjutkan,”katanya.
Menurut Al Haris, APPSI hadir memperkuat proses pemerintahan di daerah. Berbagai persepsi pemerintahan yang sering berbeda harus dihimpun menjadi kekuatan dalam rangka memajukan pembangunan Indonesia.
“Saya mengharapkan bimbingan dan arahan dari Pak Mendagri selaku Pembina APPSI. Mungkin banyak hal yang kadang-kadang di daerah perlu disinergikan lagi dengan Pemerintah Pusat di masa mendatang. Dengan demikian APPSI nantinya dapat memberikan pemikiran dan sumbangsih agar seluruh provinsi di Indonesia di masa mendatang,”ujarnya.
Khusus menghadapi Pemilu 2024, lanjut Al Haris, seluruh provinsi di Indonesia hendaknya menggalang persatuan dan kesatuan. Hal itu penting guna menciptakan keamanan atau situasi kondusif demi suksesnya Pemilu Serentak 2024, termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).
“Saya kira ini tugas berat. Namun namun berkat bimbingan dan arahan Presiden RI dan Mendagri, Insya Allah kami bersama seluruh gubernur se-Indonesia siap mengawal kesuksesan Pemilu 2024,”katanya.
Peran Besar
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengatakan, gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah memiliki peran besar mendukung program-program pembangunan pusat serta menetapkan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah. Bahkan gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diberikan anggaran dan instrumen hukum, instrumen kewenangan, dana dekonsentrasi dan instrumen kewenangan-kewenangan.
Namun katanya, tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tidaklah mudah. Masalahnya sering kali terjadi benturan konflik antarkapela daerah. Karena itu gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah harus bisa mengkoordinasikan para bupati dan wali kota sebagaimana tugas yang telah diamanatkan undang-undang.
Khusus menghadapi Pemilu Serentak 2024, Tito Karnavian mengharpkan seluruh kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kota dan kabupaten benar-benar berupaya menjaga kondusifitas masyarakat. Berbagai potensi konflik di daerah yang bisa menggangu kelancaran dan keamanan Pemilu 2024 harus diantisipasi sedini mungkin. (Matra/AdeSM).
