(Matra, Medan) – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) termasuk salah satu daerah yang memiliki kerawanan konflik politik cukup tinggi pada setiap Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Daerah paling rawan konflik pemilu di Sumut, yakni Kota Medan, Labuhan Batu Utara (Labura) dan Nias.
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumut, baru-baru ini, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Kota Medan memiliki skor atau nilai 91,53 atau paling tinggi di Sumut. Disusul IKP Kabupaten Labura dengan skor 86,02 dan IKP Kabupaten Nias Selatan, skor 85,19.
Menyikapi kerawanan politik di Sumut tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut, pimpinan partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu serta bupati/wali kota se-Provinsi Sumut menggelar Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 di ballroom, Hotel Grand Mercure, Jalan Sutomo, Kota Medan, Sumut, Rabu (27/9/2023).
Pada kesempatan tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin dan para bupati dan wali kota se-Provinsi Sumut juga melaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Pendanaan Bersama Pilkada Serentak 2024.
Deklarasi Pemilu Damai 2024 tersebut turut dihadiri Pangdam I/Bukit Barisan (BB) Mayjen TNI Mochammad Hasan, Kepala Kejaksaan (Kajati) Sumut, Idianto, Danlantamal I Belawan, Laksamana Pertama TNI Johanes Djanarko dan Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Jawari. Kemudian hadir juga, Plt Bupati Langkat, Syah Afandin, Bupati Mandailingnatal (Madina), HM Jafar Sukhairi Nasution, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumut, Ardan Noor dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Ilyas Sitorus.
Pj Gubernur Sumut Hassanudin pada kesempatan itu menyebutkan, Pemilu Serentak 2024 merupakan agenda pesta demokrasi terbesar dan pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Karena itu potensi kerawanan pemilu di Sumut harus benar-benar disikapi serius mencegah terjadinya konflik sosial politik di masyarakat selama proses pemilu.
Dikatakan, pada Pemilu 2024, masyarakat Indonesia secara serentak memilih calon presiden dan wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota dan bupati/wakil bupati).
“Pemilu serentak tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan atau kerawanan. Mulai dari persiapan kebutuhan/anggaran, data pemilih, distribusi logistik, kapasitas dan beban kerja petugas hingga penetapan calon terpilih,”ujarnya.
Guna menciptakan Pemilu Damai 2024, lanjut Hassanudin, semua pihak harus bekerja keras menjamin pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024. Pemilu 2024 harus bisa dijamin agar berjalan dengan baik dan lancar dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil). Untuk itu pencegahan konflik sosial politik selama proses pemilu harus benar-benar dilakukan secara dini dan secara maksimal.
Dikatakan, Pemilu Serentak 2024 akan bisa menjadi pesta demokrasi yang benar-benar demokratis jika potensi kerawanan pemilu bisa diantisipasi sedini mungkin. Karena itu berbagai potensi kerawanan pemilu harus bisa dapat dicegah. Salah satu antisipasi dini konflik pemilu, yakni melakukan deklarasi pemilu damai yang ditandatangani seluruh partai politik peserta pemilu.
“Kita perlu mengambil langkah-langkah preventif guna menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta stabilitas suhu perpolitikan Sumut. Suksesnya Pemilu tahun 2024. Antisipasi lain yang bisa dilakukan mencegah konflik pemilu, yakni menghindari ujaran kebencian yang berbau fitnah terhadap suku, agama, ras dan politik uang,”ujarnya.
Kucurkan Rp 1 Triliun
Menurut Hassanudin, suksesnya Pemilu Serentak 2024 juga dipengaruhi aspek pendanaan. Pendanaan penyelenggaraan pemilu di daerah sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Untuk itu, Pemprov Sumut dan seluruh pemerintah kabupaten da kota di Sumut mendukung pendanaan pemilu. Total anggaran pendanaan pemilu yang sudah dikucurkan Pemprov Sumut untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencapai Rp 1 triliun.
Dikatakan, penandatangan pendanaan pemilu ini kami harapakan menjadi tanda sinergitas Pemprov Sumut dengan seluruh pemkab/pemkot di Sumut menyukseskan Pemilu 2024. Guna menjamin keamanan dan kelancaran pemilu bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Seluruh elemen masyarakat juga perlu bekerja sama dengan pemerintah menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan masyarakat untuk menyukseskan pemilu dan pilkada serentak ini sangat dibutuhkan. Ini merupakan tugas mulia. JIka kita bergandengan tangan, kita pasti bisa menyukseskan pemilu,”katanya.
Hassanudin pada kesempatan tersebut juga mengharapkan media massa senantiasa bisa menyampaikan pesan-pesan positif mengenai pemilu. Dengan demikian Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dapat kondusif dan sukses dilaksanakan.
“Sosialisasikan Pemilu Damai untuk kita semua. Ini harapan kita bersama. Media perlu bergandeng tangan memberitakan hal positif dan hal yang baik untuk kemajuan kita bersama,”ujarnya. (Matra/AdeSM/KominfoSumut).
