(Matra, Jambi) – Pemasangan sekitar 500 unit sumur bor untuk keperluan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi perlu diaudit (diperiksa). Audit tersebut penting agar penggunaan dana pemasangan sumur bor tersebut tidak sampai melenceng. Kemudian audit tersebut juga perlu untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi sumur bor memadamkan karhutla selama musim kemarau tiga bulan terakhir.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Edi Purwanto, SHI, MSi di Jambi, Senin (18/9/2023) mengatakan, audit pemasangan 500 unit sumur bor tersebut sangat tepat dilakukan saat ini, di kalan karhutla banyak terjadi di Provinsi Jambi. Melalui audit tersebut dapat diketahui apakah seluruh sumur bor benar-benar bisa dimanfaatkan memadamkan karhutla.
Selama dua bulan terakhir, katanya, karhutla di Provinsi Jambi relatif meningkat. Namun belum diketahui berapa besar manfaat 500 unit sumur bor yang sudah dipasang di daerah rawan karhutla. Karena itulah audit pemasangan sumur bor untuk karhutla tersebut perku segera dilakukan. Sekitar 500 unit sumur bor untuk penanggulangan karhutla tersebut umumnya dipasang di kawasan gambut wilayah Kabupaten Tanjungjabung Barat, TanjungjJabung Timur dan Kabupaten Muarojambi.
“Kami meminta pemasangan 500 unit sumur bor untuk penanggulangan karhutla di Jambi ini diaudit. Tujuannya agar bisa diketahui atau dipetakan berapa banyak sumur bor yang berfungsi dan tidak berfungsi. Dengan demikian sumur bor dapat dimanfaatkan jika sewaktu-waktu terjadi karhutla di sekitar lokasi sumur bor tersebut,”ujarnya.
Dikatakan, selain berada di lokasi rawan karhutla, sumur bor tersebut juga masuk ke dalam peta indikatif restorasi. Karena itu Tim Restorasi Gabut Daerah (TRGD) Provinsi Jambi diharapkan dapat bisa berkolaborasi dengan Satgas Penanggulangan Karhutla Jambi melakukan pemadaman karhutla.
“Pantauan kami di lapangan, selama dua bulan terakhir, pasukan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Jambi yang benar-benar berjubaku memadamkan karhutla di Jambi terutama unsur TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, polisi kehutanan dan perusahaan. Padahal kalau TRGD banyak terlibat apalagi menjadi leading sektor (pemimpin) penanggulangan karhutla, kami kira hasil penanggulangan karhutla bisa lebih bagus,”katanya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen TNI Supriono melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Drs Ariansyah, ME di Jambi, Senin (18/9/2023) malam menjelaskan, karhutla di Jambi masih terjadi.
Luas karhutla di Jambi yang terpantau, Senin (18/9/2023) mencapai 43, 5 hektare (ha). Karhutla terjadi di beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Tebo, Sarolangun, Bungo, Tanjungjabung Timur, Batanghari dan Kota Jambi.
Sedangkan jumlah hotspot di Jambi yang terpantau satelit Sipongi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin (18/9/2023) pagi mencapai 45 titik dan Senin sore sebanyak 22 titik. Sebanyak 43 hotspot tersebut berada di kawasan hutan, yakni areal PT ABT sebanyak 41 titik dan PetroChina dua titik. Hotspot yang berada di areal penggunaan lain hanya dua titik. (Matra/AdeSM).
