(Matra, Jakarta) – Jaksa Agung, Prof Dr H Sanitiar Burhanuddin, SH, MM meminta seluruh jajaran kejaksaan tidak terpengaruh hiruk – pikuk politik dalam menunaikan tugas penegakan hukum di tengah masyarakat. Aparatur kejaksaan harus tetap bersifat netral, melaksanakan tugas dengan baik dan jangan sampai terlibat politik praktis.
“Di tengah hiruk pikuk proses demokratisasi dan perpolitikan Tanah Air, para penegak hukum harus tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kita janga terlibat politik praktis. Sebab kita bukan alat politik. Tetapi kita adalah penegak hukum yang tujuannya menuntaskan segala persoalan hukum di negeri ini,”tegas ST Burhanuddin ketika melakukan inspeksi mendadak di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta, Kamis (14/9/2023).
Sidak tersebut merupakan hari kedua sidak Jaksa Agung, St Burhanuddin di kantor Kejagung. Pada hari pertama, Rabu (13/9/2023) sidak dilakukan ke bidang ke Bidang Tindak Pidana Umum. Pada sidak tersebut, Jaksa Agung diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr Fadil Zumhana.
Sedangkan sidak hari kedua, Kamis (14/9/2023) sidak dilakukan ke Bidang Tindak Pidana Khusus. Saat itu Jaksa Agung diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Dr Febrie Adriansyah.
Menurut ST Burhanuddin, di tahun politik 2023 – 2024, seluruh pihak akan membawa jargon politisasi dan kriminalisasi dalam penegakan hukum. Karena itu aparatur kejaksaan di seluruh Tanah Air harus senantiasa menghindari adanya campur tangan politik dalam penegakan hukum.
“Asalkan kita tegas, profesional dan independen dalam penegakan hukum, masyarakat akan menilai kinerja kita. Tetap fokus dengan upaya-upaya pengembalian keuangan negara. Penegakan hukum jangan sampai kendor dan teruslah berkarya untuk Indonesia terbebas dari korupsi,”ujarnya.
Dikatakan, sidak di lingkungan kantor Kejagung harus rutin dilakukan guna melihat kerja para pegawai secara langsung. Kehadiran Jaksa Agung di setiap bidang (unit) tugas atau kerja juga perlu memotivasi seluruh pegawai agar penegakan hukum tidak pernah surut.
ST Burhanuddin mengatakan, sidak tersebut juga dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh setiap bidang dapat berfungsi dengan baik. Apabila sarana dan prasarana tersebut sudah tidak layak, reposisi (perbaikan) harus segera dilakukan guna penyegaran dan meningkatkan semangat kerja para pegawai.
Humanis
Menurut ST Burhanuddin, di tengah hiruk – pikuk politik menyongsong Pemilu Serentak 2024, proses penegakan hukum humanis yang sudah berjalan on the track (berjalan baik) harus terus dilanjutkan. Keberhasilan penegakan hukum humanis tersebut merupakan barometer bagi bidang lainnya di lingkungan Kejagung.
“Tidak tertutup kemungkinan, penegakan hukum humanis dapat diterapkan untuk bidang lain yang tentu saja orientasinya penyelamatan sumber daya alam, pemulihan keuangan serta perekonomian negara guna kepentingan masyarakat luas,”ujarnya.
Sementara itu ketika melakukan sidak ke Bidang Tindak Pidana Umum dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung, ST Burhanuddin mengatakan, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan menjadi primadona penegakan hukum, terutama yang terkait dengan legal assistant (pendampingan resmi), legal audit (pemeriksaan resmi) dan legal opinion (pernyataan resmi).
“Dikatakan demikian karena tidak semua proses hukum perdata dan tata usaha negara harus berujung ke pengadilan. Selain itu tindakan hukum nonlitigasi akan menjadi tren (meningkat) di masa mendatang,”ujarnya
ST Burhanuddin mengakui tidak menemukan masalah di setiap bidang kerja yang disidak. Bahkan Dia mengapresiasi kinerja jajaran Kejagung di setiap bidang.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang tiada lelah berkinerja dengan baik, sehingga kepercayaan publik terhadap jajaran kejaksaan semakin meningkat,”ujarnya. (Matra/AdeSM/PenkumKejagung).
