Rakor Tim Pakem Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) di ruang rapat Kejati Kepri, Tanjungpinang, Kepri, Rabu (6/9/2023). (Foto : Matra/PenkumKejatiKepri).

(Matra, Tanjungpinang) – Jajaran Kejaksaan se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus meningkatkan pengawasan berbagai kegiatan aliran kepercayaan di wilayah Kepri. Pengawasan itu dilakukan secara intensif mencegah munculnya aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat dan negara. Aliran kepercayaan di Kepri juga diawasi ketat mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun penodaan agama.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Dr Rudi Margono, SH, MHum pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pakem Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) di ruang rapat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Tanjungpinang, Kepri, Rabu (6/9/2023).

Rakor yang dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan) tersebut bertajuk “Sosialisai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2018 dalam rangka Pembinaan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar Hak-Hak Sipilnya Dapat Terpenuhi”.

Rapat tersebut diikuti anggota Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (Pakem), unsur Cabang Kejaksaan Negeri, Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri se-Wiayah Kepri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota serta seluruh kepala desa se-Kepulauan Riau.

Menurut Rudi Margono, pihaknya juga meningkatkan upaya preventif (pencegahan) kemungkinan adanya penyebaran ajaran sesat di wilayah Kepri. Upaya itu dilakukan dengan mengikutsertakan peran masyarakat dalam mendeteksi kemungkinan penyebaran ajaran sesat. Selain itu meningkatkan koordinasi internal Tim Pakem melalui pertemuan dengan penganut aliran kepercayaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Tim Pakem

Rudi Margono mengatakan, untuk meningkatkan pengawasan aliran kepercayaan, Kejaksaan Tingi (Kejati) Kepri sudah membentuk Tim Koordinasi Pakem Provinsi Kepri. Tim tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Nomor : KEP-02/L.10/Dsb.2/02/2023 tanggal 09 Februari 2023. Pembentukan Tim Pakem Kepri tersebut sesuai dengan Undang-undang (UU) dan Peraturan Jaksa Agung RI.

Dikatakan, Negara menjamin kemerdekaan memeluk agamanya masing-msing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan bagi warga negaranya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menyebutkan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kemudian berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) UU RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Kepri, Misbardi, SSos, MSi pada kesempatan tersebut menjelaskan, pihaknya tetap memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dijelaskan, pelayanan Adminduk tersebut dimaksudkan memberikan keabsahan identitas, perlindungan status hak-hak sipil penduduk, menyediakan data dan informasi kependudukan nasional, mewujudkan tertib adminduk secara nasional dan terpadu serta menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya.

Misbardi mengatakan, berdasakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tanggal 18 Oktober 2017, tertib Adminduk perlu dilakukan mengingat jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia sangat banyak dan beragam. Pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya mencatat “penghayat kepercayaan” dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun aliran kepercayaannya tidak disebutkan.

“Tertib Adminduk di Kepri perlu dilakukan karena jumlah penganut kepercayaan di daerah ini cukup banyak. JUmlah penganut aliran kepercayaan di Kepri pada Semester I Tahun 2022 mencapai 318 jiwa,”katanya.

Kelola Aset Desa

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepri, Jumalianto, APtnh, MM mengatakan, pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Penanggung jawab aset desa terdiri dari kepala desa. Kepala desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Kemudian sekretaris desa selaku pembantu pengelolaan aset desa dan petugas /pengurus aset desa. Tugas petugas asset desa, yakni mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelola, menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

“Berdasarkan Pasal 6 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, salah satu poin penting dalam pengelolaan aset desa, yakni melakukan sertifikasi tanah desa atas nama pemerintah desa. Kemudian aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman,”katanya.

Sementara itu, menurut Kasi Penerangan dan Hukum (Pemkum) Kejati Kepri, Denny Anteng Prakoso, SH, MH rakor pengawasan aliran kepercayan tersebut berlangsung tertib dan lancar. Para peserta antusias megikuti rapat serta memberikan masukan-masukan. Rakor juga dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. (Matra/AdeSM/PenkumKejatiKepri).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *