Tulisan spanduk Barisan Emak-emak Batu Bara yang mengundang protes aktivias mahasiswa dan LSM pada unjuk rasa emak-emak di gedung DPRD Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Senin (4/9/2023). (Foto : Matra/JS).

(Matra, Asahan) – Narasi atau pernyataan-pernyataan yang merendahkan pihak tertentu di ruang publik berpotensi sering memancing amarah pihak tertentu. Itulah yang terjadi ketika sekelompok ibu-ibu yang mengatas-namakan Barisan Ema-emak Pembangunan Kabupaten Batu Bara (BEM PBB) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Senin (4/9/2023).

Ketika puluhan emak-emak tersebut mengadakan unjuk rasa, mereka membentangkan spanduk dengan kalimat yang terkesan merendahkan aktivis mahasiswa dan Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM). Spanduk tersebut bertuliskan, “Mengecam Semua Oknum dengan Embel-Embel Aktivis atau LSM yang Kerjanya Buat Gaduh di Negeri dan Tanah Bertuah Batu Bara”.

Melihat tulisan bernada melecehkan di spanduk tersebut, aktivis mahasiswa Asahan, Johan Iskandar Sitorus yang akrab disapa JO pun angkat bicara. JO dengan tegas menyatakan sikap kesal dan kecewa terhadap BEM PBB yang membuat spanduk merendahkan dan menuduh aktivis sebagai penyebab kegaduhan di Batu Bara. Pembuatan spanduk tersebut dinilai terlalu lancang dan bisa menyulut konflik.

JO menilai, kalimat dalam spanduk BEM PBB yang menyatakan aktivis turut membuat gaduh berpotensi besar memecah belah kelompok masyarakat dengan aktivis mahasiswa dan LSM. Tudingan tersebut bisa membuat penilaian masyarakat terhadap aktivis negatif.

“Saya menyatakan kecewa dan kesal atas tulisan pada spanduk tersebut yang memiliki potensi memecah belah antar kelompok. Masalahnya banyak warga masyarakat yang tidak mengerti persoalan yang diadukan Barisan Emak-emak Batu Bara. Warga masyarakat hanya melihat tulisan spanduk tersebut dan langsung berasumsi negatif terhadap aktivis dan LSM,”katanya.

Mencegah terjadinya konflik antara aktivis mahasisa dan LSM dengan kelompok Barisan Ema-emak Batu Bara, JO meminta kordinator aksi BEM PBB menjelaskan apa yang dilakukan para aktivis dan LSM, sehingga mereka menyatakan aktivis dan LSM membuat kegaduhan di Batu Bara.

“Kordinator aksi harus menjelaskan apa maksud kalimat aktivis dan LSM kerjanya hanya membuat kegaduhan dan menghambat pembangunan di negeri ini khususnya di Batu Bara,”katanya.

Sementara itu, seorang anggota BEM PBB, Evi Sirait yang dimintai pendapatnya terkait siapa oknum-oknum aktivis dan LSM di Batu Bara yang membuat gaduh dan menghambat pembangunan, yang bersangkutan enggan berkomentar.


Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, M Syafi’i (empat dari kanan) dan beberapa orang anggota DPRD Batu Bara ketika menerima pengunjuk rasa dari kelompok Barisan Emak-emak Batu Bara di gedung DPRD Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Senin (4/9/2023). (Foto : Matra/JS).

Kecam DPRD

Puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam BEM PBB mengecam sikap oknum-oknum anggota DPRD Kabupaten Batu Bara yang dinilai kurang mendukung kebijakan Bupati Batu Bara, Zahir ketika menggelar unjuk rasa ke kantor Bupati Batu Bara dan DPRD Batu Bara, Senin (4/9/2023).

Seorang anggota BEM PBB, Evi Sirait ketika menyampaikan orasi pada aksi tersebut mengatakan, emak-emak yang tergabung dalam BEM PBB mendukung penuh Bupati Zahir menuntaskan pembangunan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Batu Bara. Evi Sirait menyatakan oknum-oknum DPRD Kabupaten Batu Bara ada yang kurang mendukung pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Pada salah satu spanduk yang dibentangkan BEM PBB pada unjuk rasa tersebut ada tulisan “”Mengecam Sikap Oknum DPRD Batu Bara RA yang Dinilai Membuat Gaduh Terkait Upaya Pemerintah Zahir yang Ingin Mempercepat Pembangunan”. Kemudian spanduk lain bertuliskan, “Mengecam Semua Oknum dengan Embel-Embel Aktivis atau LSM yang Kerjanya Buat Gaduh di Negeri dan Tanah Bertuah Batu Bara”.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, M Safi’i didampingi beberapa orang anggotta DPRD Batu Bara ketika menerima para pengunjik rasa dari BEM PBB mengatakan, DPRD Kabupaten Batu Bara tidak pernah menghalang-halangi Pemerintah Kabupaten Batu Bara melaksanakan program-program pembangunan yang sudah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD).

Bahkan DPRD Kabupaten Batu Bara terus mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Batu Bara demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Batu Bara. Dukungan itu ditandai dengan persetujuan mengenai APBD Kabupaten Batu Bara. DPRD Batu Bara juga senantiasa siap menerima aspirasi masyarakat mengenai pembangunan Kabupaten Batu Bara.

“Kami sudah menerima aspirasi ibu-ibu. Aspirasi tersebut kami terima dan akan kami bahas. Terima kasih atas penyampaian aspirasi ibu-ibu ke dewan, karena penyampaian aspirasi memberikan masukan bagi dewan dan dilindungi undang-undang,”katanya. (Matra/AdeSM/JS).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *