(Matra, Jambi) – Pemerintah daerah di Provinsi Jambi, baik pemerintah provinsi, kota dan kabupaten diminta lebih serius menanggulangi masalah kemiskinan. Hal itu penting karena hingga kini masih ada sekitar 42.411 orang penduduk Provinsi Jambi yang mengalami kemiskinan ekstrim. Warga Jambi yang hidup dalam garis kemiskinan tersebut sebagian besar buruh perkebunan sawit dan karet.
“Kami menilai masalah kemiskinan ekstrim di Jambi hingga kini belum mendapatkan penanganan yang baik. Masalahnya angka kemiskinan ekstrim tersebut cukup tinggi, yakni mencapai 42.411 orang. Kemudian warga miskin tersebut merupakan buruh perkebunan. Kemiskinan buruh perkebunan tersebut sudah cukup lama terjadi,”kata Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Edi Purwanto, SHI, MSi di Jambi, Rabu (30/8/2023).
Menurut Edi Purwanto, kemiskinan ekstrim di Jambi harus dilihat secara komprehensif. Banyak indikator (ukuran) untuk menetapkan status miskin ekstrim. Penyebab kemiskinan ekstrim tersebut pun cukup kompleks. Namun masalah kemiskinan ekstrim di Jambi harus ditangani serius.
“Indikator kemiskinan ekstrim harus dicermati. Hal ini perlu agar solusi penanggulangan kemiskinan ekstrim dapat dilakukan secara terarah dan tuntas. Selain itu penanganan penanggulangan kemiskinan ekstrim ini juga harus dilakukan melalui kolaborasi (kerja sama) mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke tingkat desa,”ujarnya.
Dikatakan, organisasi perangkat dinas (OPD) terkait di Provinsi Jambi, kabupaten dan kota juga perlu melakukan program inovasi penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan itu harus difokuskan pada peningkatan kesejahteraan buruh perkebunan. Melalui inovasi penanggulangan kemiskinan tersebut, masalah kemiskinan buruh perkebunan di Jambi akan bisa ditangani lebih baik.
Selain itu, lanjut Edi Purwanto, Pemprov Jambi, pemerintah kabupaten dan kota di Jambi juga perlu menyiapkan strategi khusus menekan angka kemiskinan. Kemiskinan di tengah buruh perkebunan harus mendapatkan perhatian khusus. Penanganan kemiskinan buruh perkebunan harus dilakukan melalui berbagai program dan tepat sasaran.
“Untuk mengatasi kemiskinan ekstrim ini, kita perlu melakukan penanganan terpadu, mulai dari pendataan dan penetapan indikator kemiskinan tersebut. Indikator kemiskinan ini penting agar pendataan dan penanganan kemiskinan dapat dilakukan terarah dan tepat sasaran,”ujarnya.
Edi Purwanto menilai, penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi masih sering dilakukan secara parsial (terpisah-pisah). Kemudian program penanggulangan masalah kemiskinan pun masih sering kurang terarah. Sering kali penanganan masalah kemiskinan tidak difokuskan pada pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penanganan kemiskinan hanya dilakukan dengan memberikan bantuan tanpa disertai pemberdayaan.
“Kami meminta pemerintah daerah di Jambi terus melakukan upaya-upaya merentas kemiskinan. DPRD Provinsi Jambi akan tetap berkomitmen mendukung program-program penanggulangan kemiskinan. Kami juga akan tetap mengawal program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah,”tegasnya. (Matra/AdeSM).
