(Matra, Jambi) – Kontestasi (persaingan) politik yang semakin memanas di tingkat nasional hingga berbagai daerah menyongsong tahun politik 2024 hendaknya disikapi secara bijak oleh seluruh elemen masyarakat. Memanasnya kontestasi politik akibat perbedan-perbedan pilihan partai politik, calon legislatif, kepala daerah hingga presiden dan wakil presiden tersebut diharapkan tidak sampai menimbulkan perpecahan bangsa.
Demikian diungkapkan Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Edi Purwanto, SHI, MSI dan Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH kepada wartawan seusai mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR serta DPD RI dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI di gedung DPRD Provinsi Jambi, Kota Jambi, Rabu (16/8/2023).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan terjadinya peningkatan suhu politik menjelang Pemilu 2024 pada sidang MPR, DPR dan DPD RI di gedung MPR/DPR RI Jakarta yang disiarkan melalui televisi secara nasional. Peningkatan suhu politik tersebut ditandai dengan meningkatnya narasi-narasi yang kurang etis dan cenderung memburuk-burukkan kepala negara melalui berbagai media sosial (medsos).
Menurut Edi Purwanto, seluruh warga masyarakat Indonesia boleh mengeluarkan pendapat dan pikiran secara bebas dan demokratis terkait kehidupan berbangsa dan bernegara ini, termasuk kehidupan politik. Namun penyampaian pendapat tersebut tidak boleh dilakukan semaunya saja dengan narasi-narasi yang memojokkan orang dan kelompok tertentu. Penyampaian pendapat di tengah kehidupan demokrasi bangsa Indonesia yang bermartabat dan beretika tidak seperti itu.
Dikatakan, menghadapi kontestasi politik Pemilu 2024 masyarakat Indonesia boleh berbeda partai politik, beda pilihan presiden dan berbeda pandangan mengenai cara mengelola negara. Siapa pun bisa memberikan komentar mengenai pengelolaan negara ini. Tetapi pendapat tersebut harus disampaikan dengan cara-cara yang baik.
“Kami mengharapkan tidak ada lagi orang dan kelompok yang mengeluarkan kata-kata yang tidak etis, fitnah dan sebagainya menghadapi kontestasi politik Pemilu 2024 karena hal itu bisa menimbulkan terjadinya polarisasi (perpecahan) di negeri yang kita cintai ini. Jangan sampai negara yang sopan dan etikanya baik selama ini berubah gara-gara ambisi politik kelompok tertentu,”ujarnya.
Edi Purwanto menegaskan, perbedaan-perbedaan pandangan dan pilihan politik menghadapi Pemilu 2024 juga diharapkan tidak sampai menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Walaupun berbeda pandangan dan pilihan politik, segenap warga masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan.
“Sebab kalau kita sudah terpecah – belah, sulit untuk membangun. Modal dasar kita adalah persatuan yang hakiki. Jadi mari kita jaga tetap persatuan dan kesatuan bangsa. Kiita harus bersama-sama berjuang menjaga dan membangun demi kemajuan bangsa kita ini. Hal itu jauh lebih penting lebih penting dibandingkan urusan-urusan kelompok dan golongan,”katanya.
Dikatakan, seluruh elemen masyarakat memiliki tuga dan tanggung jawab bersama merawat empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1965, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Modal besar bangsa Indonesia di masa mendatang, yaitu persatuan dan kesatuan. Karena itu seluruh elemen masyarakat, komponen bangsa harus bisa kolaborasi, bekerja sama membangun bangsa Indonesia ini.
“Komponen bangsa itu menjadi suatu kekuatan besar baha negara kita yang didirikan oleh tetasan darah dengan air mata. Jadi bagimana kita bisa mengisi dan menjaga agar negara kita menjadi negara maju, berdaulat, berdikari dan berkepribadian, itu yang harus kita perjuangkan bersama,”katanya.
Dikatakan, bangsa Indonesia di masa mendatang harus mampu mengelola sumber daya alam dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian pembangunan juga harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Pembanguan bangsa yang berkelanjutan itu tentunya bisa dilihat mulai dari kepemimpinan Presiden Soekarno, Soaharto, BJ Habibie, Abdurraham Wahid (Guis Dur), Megawati Seokarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Joko Widdodo.
“Semua presiden tersebut tentunya sudah memiliki legalitas melalui hasil pemilihan umum (Pemilu). Karena itulah pembangunan Indonesia bisa terus berlanjut. Nah, setelah Pemilu 20204 nanti pun, pembangunan Indonesia harus tetap dilanjutkan siapa pun presidennya. Kita bergandengan tangan untuk Indonesia yang lebih baik. Itu yang disampaikan Pak Presiden Jokowi kepada kita semua dalam pidatonya tadi,”katanya.
Tetap Akur
Sementara itu, Al Haris mengatakan, segenap lapisan masyarakat perlu mengambil hikmah bahwa apa pun kondisi politik di masa mendatang, keberlangsungan bangsa harus tetap dijaga. Pembangunan harus terus berlanjut dengan baik spun presidennya.
“Itu yang saya lihat tadi dari pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Mudah-mudahan suasana kebatinan bangsa ini terus berlanjut dengan baik. Para pemimpin kita juga kita harapkan pemimpin tetap akur, demokrasi kita lancar, meskipun nanti kita ada yang beda-beda pilihan,”katanya.
Dijelaskan, situasi di Provinsi Jambi hingga kini masih kondusif kendati terjadi peningkatan suhu politik di tingkat nasional dan berbagai daerah. Kalaupun nanti Gubernur Jambi berganti pada Pemilu 2024, Pemprov Jambi tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur.
“Jadi program sama saja kendati gubernur ganti. Masalahnya semua pemimpin harus memperhatikan pembangunan infratsruktur, pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan dan bidang lainnya. Hanya seni pelaksanaan pembangunannya yang berbeda. Progranya tetap hampir sama. Karena yang dilayani kan umat semuanya, masyarakat,”paparnya.
Terkait pentingnya hilirisasi pembangunan yang disingging Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraanya pada Sidang MPR, DPR dan DPD RI, Al Haris mengatakan, program hilirasasi produk unggulan daerah sudah lama dicanangkan Pemprov Jambi. Hilirisasi tersebit penting guna meningkatkan produki dan pendapatan daerah dan masyarakat lokal.
Dikatakan, melalui hilirisasi produksi daerah, Jambi tentunya tidak lagi mengimpor kebutuhan dari luar negeri. Hilirisasi daerah tentunya sudah bisa memenuhi kebutuhan daerah. Melalui hilirisasi justru daerah yang mengekspor produk unggulannya ke berbagai negara.
“Hilirisasi produksi kelapa sawit kan perlu karena banyak turunan produksi sawit. Tetapi selama ini daerah kita hanya menjual minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Hal ini terjadi karena hilirisasi belum jalan,”ujarnya.
Sementara itu, seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi yang hadir pada sidang DPRD Provinsi Jambi antusias mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR serta DPD RI dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI yang disiarkan secara nasional.
Sidang tersebut turut dihadiri Gubernur Jambi, H Al Haris, Wakil Gubernur Jambi, H Abdullah Sani, unsur Forum Komunikasi Pimpinan daeah (Forkopimda) ProvinsiJambi, jajaran Organisasi Perangkat Dinas (OPD) Pemprov Jambi, legiun veteran dan para ratusan undangan lainnya. (Matra/AdeSM).
