Ketua PWI Jambi, Ridwan Agus (kanan) dan Ketua PWI Pusat, Atal S Depari (kiri). (Foto : Matra/Radesman Saragih).

(Matra, Jambi) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Provinsi Jambi mendukung peningkatan status Komando Resort Militer (Korem) 042/Garuda Putih (Gapu) Jambi menjadi Komando Daerah Militer (Kodam). Dukungan tersebut ditandai dengan penerbitan Surat Pengurus PWI Cabang Provinsi Jambi Nomor 178/Sek/PWI-Jbi/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 tentang Dukungan Pembentukan Kodam Jambi.

Surat yang ditandatangani Ketua PWI Cabang Provinsi Jambi, H Ridwan Agus, Dpt tersebut dikirimkan kepada Komandan Korem (Danrem) 042/Gapu Jambi, Panglima Daerah Militer (Pangdam) II Sriwijaya dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

Ridwan Agus didampingi Sekretaris PWI Cabang Provinsi Jambi, DRs Arwani di kantor PWI Provinsi Jambi, Kotabaru, Kota Jambi, Selasa (15/8/2023) menjelaskan, pihaknya menerbitkan surat dukungan pembentukan Kodam di Jambi menyusul surat Danrem 042/Gapu Jambi, Brigjen TNI Supriono Nomor B/418/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 mengenai Permintaan Tanggapan Rencana Peningkatan Status Korem 042/Gapu menjadi Kodam. Surat serupa juga disampaikan Danrem 042/Gapu Jambi kepada Ketua Lembaga Adat Jambi, Pimpinan Perguruan Tinggi di Jambi dan stakeholders (pemangku kepentingan).

Dikatakan, Pengurus PWI Cabang Provinsi Jambi sudah mengkaji secara mendalam surat permintaan tanggapan mengenai pembentukan Kodam di Jambi dari Danrem 042/Gapu Jambi. Demi peningkatan keamanan wilayah Jambi, kehadiran Kodam di Jambi sangat dibutuhkan. Ketua PWI Jambi bahkan telah mengusulkan nama Kodam di Jambi dibuat Kodam Sakti Jambi.

Pertimbangan

Ridwan Agus mengatakan, beberapa pertimbangan mengenai pentingnya pembentukan Kodam di Jambi, yakni letak geografi Provinsi Jambi yang strategis. Posisi wilayah Jambi berdekatan langsung dengan Selat Berhala dan Laut Cina Selatan. Letak wilayah Jambi bahkan berada pada segitiga pertumbuhan ekonomi IMS-GT (Indonesia, Malaysia dan Singapura).

Kemudian, lanjut Ridwan Agus, Jambi juga berada pada kawasan maritim Indonesia. Keberadaan Pelabuhan Ujungjabung di perairan timur Sumatera sebagai tol laut juga perlu pengamanan di masa mendatang. Wilayah Provinsi Jambi memiliki sumber daya alam dan laut/perairan yang sangat luas serta strategis yang berada di pesisir pantai timur pulau Sumatera.

Ridwan Agus menambahkan, kehadiran Kodam juga penting di Jambi guna mengamankan perairan pantai timur Jambi yang termasuk salah satu daerah rawan infiltrasi (penyusupan) negara-negara asing. Infiltrasi asing tersebut tentunya sangat mengganggu keamanan wilayah/daerah Indonesia. Hal itu akan berdampak terhadap keamanan dan stabilitas Negara.

“Kemudian potensi kerawanan kebakaran hutan di Jambi cukup tinggi. Selain itu Jambi juga masih menjadi daerah rawan pembalakan liar kayu di hutan lindung, lintas barang selundupan seperti benih loster, narkoba dan sebagainya selama ini,”ujarnya.

Dikatakan, Wilayah Provinsi Jambi juga memiliki kehidupan masyarakat yang heterogen (majemuk) dari berbagai ragam etnis suku. Keberagaman masyarakat tersebut tentunya juga membutuhkan pengamanan yang baik mencegah terjadinya perpecahan.

Selain itu, Jambi juga memiliki empat taman nasional yang membutuhkan pengamanan ekstra, yakni Taman nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang merupakan paru paru dunia. Kemudian Taman Nasional Berbak (TNB) yang merupakan lahan gambut/hutan mangrove (hutan bakau). Selanjutnya ada Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) yang dihuni Suku Anak Dalam (SAD) dan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT).

Ridwan Agus lebih lanjut mengatakan, Provinsi Jambi juga membutuhkan peningkatan pengamanan militer karena daerah tersebut memiliki beberapa aset perusahaan besar. Di antaranya, perusahaan minyak dna gas (migas) PT PetroChina, PTPN Nusantara VI Jambi – Sumatera Barat, Kayu Aro, Kerinci yang memiliki perkebunan teh terluas di dunia. Kemudian Jambi juga memiliki Gunung Kerinci yang rawan aktivitas dan perusahaan perkebunan kelapa sawit, batu bara dan hutan tanaman industri (HTI).

“Semua itu merupakan aset investasi nasional yang membutuhkan perlindungan khusus agar tidak menjadi sasaran gangguan pihak-pihak tertentu,”katanya. (Matra/AdeSM/Wan).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *