(Matra, Jambi) – Kinerja aparatur pemerintah daerah, baik itu kepala daerah maupun kepala organsiasi perangkat dinas (OPD) di Provinsi Jambi belakangan ini masih sering lamban, melenceng dan kurang prorakyat. Kondisi tersebut membuat masyarakat kerap mengeluhkan buruknya pelayanan publik dan banyaknya masalah pembangunan yang kurang mendapatkan penanganan serius.
Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara mengkritisi kinerja para kepala daerah dan OPD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Beberapa hal yang mendapat perhatian Pinto Jayanegara, yakni penolakan pihak Rumkah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher terhadap pasien miskin. Kemudian rendahnya capaian kinerja para kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten.
Pinto Jayanegara kepada wartawan di Jambi, Kamis (10/8/2023) menegaskan, para kepala daerah, termasuk pejabat (Pj) bupati dan kepala OPD di Jambi perlu meningkatkan kinerja mereka. Peningkatan kinerja itu penting agar pelayanan publik dan peningkatan ekonomi masyarakat Jambi benar-benar bisa diwujudkan.
Menurut Pinto Jayanegara, para pejabat wali kota, bupati dan gubernur yang menggantikan tugas para kepala daerah di Jambi menjelang Pemilu 2024 juga diminta benar-benar serius dan memiliki komitmen memaksimalkan pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang sudah dicanangkan kepala daerah sebelumnya.
“Supaya pembangunan daerah tetap berlanjut dengan baik, penunjukan para pejabat kepala daerah di Jambi harus benar-benar selektif. Hal itu penting agar pembanguan di Jambi tidak sampai stagnan atau bahkan melenceng selama masa – masa menghadapi Pemilu 2024 nanti,”katanya
Pejabat Bupati
Dikatakan, masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Merangin, H Mashuri – H Nilwan Yahya akan berakhir 22 September 2023. Warga masyarakat masih bertanya-tanya siapa yang akan menjadi pejabat Bupati Merangin nanti. Masyarakat Merangin tentunya berharap pejabat Bupati Merangin yang benar-benar komitmen membangun Kabupaten Merangin.
Pinto Jayanegara yang merupakan putra kelahiran Merangin lebih lanjut mengatakan, pejabat Bupati Merangin nanti harus memahami karakteristik Merangin mulai dari masyarakat, geografis hingga pembangunannya. Hal itu penting agar pembangunan di Merangin tidak sampai mandeg di tengah hiruk – pikuk tahun politik.
“Siapa pun nanti yang menjadi pejabat Bupati Merangin, kita tidak mempersoalkannya. Namun yang penting penunjukan pejabat Bupati Merangin harus memperhatikan rekam jejaknya dan memiliki komitmen baik membangun daerah. Sosok pejabat Bupati Merangin nanti harus fokus menjalankan amanah dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian konsentrasi terhadap pembangunan tidak pecah, apalagi memasuki suasana tahun politik ini,”ujarnya.
Peringatan
Terkait masalah penolakan pasien dari warga miskin di RSUD Raden Mattaher, Pinto Jayanegara mengingatkan unsur pimpinan dan segenap jajaran rumah sakit pemerintah tersebut benar-benar memberikan pelayanan secara maksimal kepada seluruh pasien yang berobat, termasuk pasien dari kalangan warga kurang mampu.
Menurut Pinto Jayanegara, prihatin mengetahui penolakan pihak RSUD Raden Mattaher terhadap pasien dari orang miskin. Akibatnya pasien tersebut meninggal setelah dibawa keluarga kembali ke rumah. Padahal warga masyarakat kecil perlu mendapatkan pelayanan pihak rumah sakit tersebut. Pihak rumah sakit semestinya mendahulukan keselamatan pasien daripada biaya pengobatannya.
Dikatakan, pihaknya sangat menyayangkan terjadinya penolakan pasien miskin di rumah sakit pemerintah ini. Apalagi penolakan tersebut membuat pasien meninggal. Seharusnya keselamatan dan kesehatan pasien harus didahulukan pihak rumah sakit, bukan administrasi atau biayanya. Masalah teknis tersebut bisa diurus belakangan.
“Kami mengingatkan Gubernur Jambi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi agar kejadian penolakan pasien dari warga miskin tidak terjadi lagi di rumah sakit mana pun di Jambi ini,”ujarnya. (Matra/AdeSM).
