(Matra, Jambi) – Kalangan DPRD Provinsi Jambi menilai pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi masih lamban menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan keuangan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi. Kelambanan tersebut tercermin dari belum adanya laporan mengenai penyelesaian temuan BPK RI Provinsi Jambi yang disampaikan Pemprov Jambi ke DPRD Provinsi Jambi.
“Berdasarkan catatan kami, BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi menemukan berbagi masalah pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov Jambi tahun lalu. Namun sampai saat ini, kami belum menerima laporan mengenai temuan BPK yang sudah diselesaikan Pemprov Jambi,”kata Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi, Samsul Ridwan ketika menyampaikan pandangan akhir fraksi – fraksi terhadap Laporan Pertanggung-jawaban Gubernur Jambi 2022 pada sidang paripuran DPRD Provinsi Jambi di gedung DPRD Provinsi Jambi, Kota Jambi, Rabu (2/8/2023).
Menyikapi kelambanan penyelesaian temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi tersebut, Samsul Ridwan meminta Inspektorat Wilayah Provinsi Jambi bekerja maksimal mengawasi dan melaporkan temuan BPK tersebut. Hal itu penting agar laporan mengenai penyelesaian temuan BPK terkait pengelolaan keuangan Pemprov Jambi tersebut bisa segera disampaikan kepada DPRD Provinsi Jambi.
“Hingga kini belum satu pun laporan penyelesaian temuan BPK RI terhadap keuangan Pemprov Jambi yang disampaikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi. Padahal fraksi kami sudah memberikan rekomendasi mengenai penyelesaian temuan BPK tersebut pada sidang DPRD Jambi sebelumnya,”katanya.
Pengangguran
Sementara itu juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jambi, Rocky Chandra ketika menyampaikan pandangan fraksi pada sidang DPRD Jambi tersebut menyoroti masalah masih tingginya angka pengangguran di Provinsi Jambi. Pengangguran di Provinsi Jambi didominasi lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.
Rocky Chandra mengatakan, Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jambi meminta Pemprov Jambi, khususna Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi melakukan terobosan mengatasi tingginya angka pengangguran terbuka yang didominasi lulusan SMA di Jambi. Selain itu Dinas Pendidikan Provinsi Jambi juga diminta meningkatkan kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu upaya mengatasi masalah pengangguran.
“Kami memnita Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi melakukan langkah nyata mengatasi pengangguran di Jambi. Peluang-peluang kerja untuk menyerap tenaga kerja yang masih menganggur harus segera diciptakan. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Jambi juga harus bisa mengembangkan kurikulum pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing para lulusan SMK,”ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH pada kesempatan tersebut menyambut baik koreksi dan saran fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi mengenai pembangunan Jambi. Saran dan masukan dari DPRD tersebut akan dijadikan catatan bagi Pemprov Jambi untuk meningkatkan kinerja.
Dikatakan, pihaknya menyadari kemungkinan masih adanya kekurangan dalam proses pelaksanaan APBD Pemprov Jambi tahun anggaran 2022. Kekurangan tersebut akan diperbaiki di masa mendatang. Kemudian penyelesaian temuan BPK RI Perwakilan Jambi terhadap laporan keuangan dan pembangunan Provinsi Jambi 2022 juga akan segera dituntaskan.
“Kami menyampaikan apresiasi atas saran dan masukan Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap kinerja Pemprov Jambi. Kami menilai saran tersebut sangat positif dan konstruktif (membangun). Saran dan masukan tersbeut akan kami jadikan bahan kajian menyempurnakan pelaksanaan dan pelaporan keuangan maupun pembangunan Jambi,”katanya. (Matra/AdeSM).
