(Matra, Jambi) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) memaksimalkan pencegahan dan penindakan pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sekecil apapun pelanggaran pemilu harus direspon cepat mencegah terjadinya konflik atau sengketa.
Ketegasan dan kecepatan penanganan pelanggaran pemilu akan menjamin terlaksananya pemilu yang damai, jujur dan adil. Kemudian penanganan pelanggaran pemilu harus tetap berpatokan pada aturan yang berlaku agar masyarakat percaya pada penyelenggara pemilu.
Demikian popok pikiran yang bisa dipetik pada Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu 2024 di Hotal BW Luxury, Kota Jambi, Jumat (14/7/2023) malam. Rakor yang diikuti Bawaslu se-Indonesia tersebut turut dihadiri Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH dan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wein Arifin.
Gubernur Jambi, Al Haris pada kesempatan tersebut mengatakan, pemilu merupakan perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kemudian pelaksanaan pemilu merupakan corak utama suatu negara demokrasi yang menandakan adanya amanah yang lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Karena itu, lanjutnya, perhelatan demokrasi lima tahunan tersebut harus dijadikan sebagai ajang screening (seleksi) kepemimpinan bangsa untuk membawa negara ini kepada cita-cita yang diamanahkan oleh konstitusi dan pendahulu bangsa Indonesia. Segenap jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan masyarakat Jambi sangat mendukung pencegahan pelanggaran Pemilu 2024. Pencegahan pelanggaran pemilu hendaknya dilakukan semaksimal mungin guna mencegah pelanggaran, kecurangan hingga sengketa pemilu.
“Untuk itu seluruh jajaran Bawaslu di Indonesia harus cepat menyikapi atau merespon setiap pelanggaran pemilu sekecil apa pun pelanggaran tersebut. Penanganan pelanggaran pemilu harus dilakukan sesuai prosedur dan cara sebagaimana mestinya. Hal ini penting guna meningkatkan trust (kepercayaan) masyarakat (publik) terhadap penyelenggaraan pemilu, pilkada sekaligus menjaga kewibawaan negara,”katanya.
Kondusif
Al Haris mengharapkan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman dan kondusif sesuai dengan langkah yang sudah ditetapkan dengan aturan yang benar. Hal itu penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
Al Haris juga memberikan apresiasi dan kepada Bawaslu RI yang melaksanakan rakor pencegahan pelanggaran pemilu secara nasional di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan rakor tersebut bisa memberikan masukan-masukan bagi daerah dalam persiapan penyelenggaraan dan demi kesuksesan Pemilu Tahun 2024.
Dikatakan, Rakor Nasional Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu 2024 tersebut sangat bermanfaat menambah pengetahuan dan wawasan bagi seluruh anggota pengawas pemilu. Rakor tersebut juga menambah kecakapan dan kepercayaan diri petugas pengawas pemilu melaksanakan tugas, terutama yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu.
“Selaku tuan rumah, kami mengucapkan terima kasih dan siap menyukseskan penyelenggaraan kegiatan yang memang sudah bagian dari kerja kenegaraan. Ada 37 Bawaslu Provinsi dan 514 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia yang hadir pada rakor ini. Kiranya semua dapat mengikti rakor dengan baik,”katanya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty pada kesempatan tersebut mengatakan, Bawaslu saat ini membangun paradigma memperkuat pencegahan dan memaksimalkan penindakan. Salah satu bentuk pencegahan tersebut, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan peserta pemilu, khusunya parpol agar mematuhi batasan dan larangan pelaksanaan pemilu yang ada dalam regulasi (aturan).
“Bawaslu ke depan dituntut kreatif dan inovatif melakukan kerja pencegahan guna mencegah terjadinya pelanggaran pemilu maupun sengketa proses. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya bersama mewujudkan pelaksanaan pemilu aman, lancar dan tertib,”tambahnya. (Matra/AdeSM).
