
(Matra, Jambi) – Keamanan dan perlindungan siber (dunia maya) dan sandi (kode rahasia) di lingkungan pemerintahan se-Provinsi Jambi masih perlu ditingkatkan. Hal itu penting mencegah terjadinya insiden penyalah-gunaan dan perusakan data digital pemerintahan di Jambi.
Salah satu upaya peningkatan keamanan siber dan persandian tersebut, meningkatkan kualitas dan kapasitas (kemampuan) pengelola urusan persandian serta informasi dan teknologi (IT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.
Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Drs Ariansyah, ME pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Siober dan Teknologi Informasi (Information Technology Security Assesment/ITSA) Lanjutan bagi Pengelola Urusan Persandian dan IT se – Provinsi Jambi 2023 di Hotel Shang Ratu, Kota Jambi, Selasa (4/6/2023) mengatakan, bahwa perkembangan teknologi dan informasi saat ini adalah sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari.
Perkembangan teknologi dan infromasi tentunya membawa dampak terhadap perubahan budaya berorganisasi, terutama dalam hal cara berkomunikasi dan cara memperoleh informasi. Perubahan tersebut juga turut mempengaruhi kinerja pengelola urusan persandian dan IT di lingkungan pemerintahan di Jambi.
“Menghadapi perubahan tersebut, pengelola urusan persandian dan IT di lingkungan pemerintah daerah di Jambi perlu selalu up to date (memperbaharui) pengetahuan mengenai digitalisasi dan IT. Hal itu penting agar para petugas persandian pemerintahan daerah di Jambi bisa mengikuti perubahan dunia siber yang terjadi,”ujarnya.

Insiden Siber
Menurut Ariansyah, pesatnya perkembangan digitalisasi atau dunia siber juga memiliki potensi terjadinya gangguan atau pelanggaran terhadap keamanan siber. Karena itu penanganan insiden keamanan siber perlu mendapat antisipasi dini dan penanganan cepat. Hal itu perlu mencegah terganggunga kinerja organisasi pemerintahan.
“Penanganan insiden keamanan siber merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam keberlanjutan bisnis suatu institusi atau organisasi, termasuk sektor pemerintah daerah,”katanya.
Dijelaskan, respon petugas menghadapi insiden keamanan siber membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang, sumber daya yang kompeten dan kapabel. Dengan demikian petugas dapat menjalankan kegiatan penanganan insiden dengan baik.
Ariansyah menegaskan, saat ini diwajibkan untuk melaksanakan semua kegiatan melalui digitalisasi termasuk di bidang pelayanan publik. Karena itu menjadi kewajiban pula bagi pemerintah daerah melakukan keamanan data yang dikelolanya.
Karena itu, lanjutnya, penyelenggaraan bimtek keamanan siber tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran ancaman siber, meningkatkan koordinasi dalam hal berbagi informasi penanganan insiden keamanan siber dan menguji efektifitas prosedur penanganan insiden keamanan siber.
“Salah satu tugas dari Dinas Kominfo menghadapi ancaman keamanan siber tersebut, melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian atau keamanan siber. Tugas tersbeut membantu gubernur menyelenggarakan roda pemerintahan,”ujarnya.
Ariansyah pada kesempatan tersebut juga mengingatkan para pengelola persandian dan pengelola IT se-Provinsi Jambi tetap sungguh-sungguh mengambil pengetahuan pada bimtek tersebut. Dengan demikian mereka dapat memahami cara merespon dan menangani insiden keamanan siber dengan baik sesuai dengan core business (kegiatan utama) masing-masing.
“Saya berharap bimtek ini juga bisa meningkatkan kerja sama, kolaborasi, koordinasi dan berbagai informasi terbaru terkait insiden bagi peserta. Melalui bimtek ini juga, peserta dapat mereduksi (pengurangan) risiko penyeberannya pada infrastruktur teknologi informasi dankomunikasi (TIK),”katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan TIK Diskominfo Provinsi Jambi, Nailul Authar, SE pada kesempatan tersebut mengatakan, bimtek persandian dan keamanan siber tersebut dilaksanakan dalam rangka melakukan sosialisai dan brainstorming (berbagi informasi) mengenai peningkatan kualitas dan kapasitas pengelola urusan persandian dan IT pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.
“Terbentuknya Tim ITSA di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi akan membuka kemungkinan meningkatkan bekerja sama dengan pihak akademisi komunitas dan praktisi IT,”katanya. (Matra/AdeSM).