(Matra, Jambi) – Keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan perlu dukungan data yang akurat, mutakhir, dapat dipertanggung-jawabkan dan mudah diakses. Karena itu perbaikan tata kelola data pemerintah perlu ditingkatkan melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Pelaksana Harian (Plh) Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Johansyah, SE, ME pada Forum Group Discussion (FGD) Satu Data Pemerintah Provinsi Jambi di Hotel Wiltop Jambi, Kota Jambi, Selasa, (20/6/2023).
FGD tersebut dihadiri Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah(Bappeda) Provinsi Jambi, Agus Sunaryo, Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo dan para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jambi.
FGD tersebut digelar atas kerja sama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) se-Provinsi Jambi. FGD tersebut merupakan bagian dari penerapan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 mengenai Satu Data Indonesia Provinsi Jambi.
Johansyah mengatakan, untuk mewujudkan Satu Data Indonesia di lingkungan Pemprov Jambi, seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Jambi diharapkan memberikan dukungan data yang ada pada OPD bersangkutan. Data tersebut akan diolah, dianalisis dan disajikan Diskominfo Provinsi Jambi sebagai Walidata Statistik Sektoral di Portal Satu Data Provinsi Jambi dan Jambi Data Analitik Center (JDAC).
Sementara itu, Kepala Diiskominfo Provinsi Jambi, Drs Ariansyah, ME pada kesempatan itu mengatakan, FGD bertujuan membentuk kesepakatan data prioritas yang akan disampaikan serta dipublikasi oleh para OPD di lingkungan Pemprov Jambi melalui sebuah Portal Satu Data.
“Jika Satu Data ini sudah berjalan optimal, kami berharap seluruh data dapat dimonitor secara langsung melalui Jambi Data Analitic Center (JDAC),”tambahnya.(Matra/AdeSM).
