(Matra, Jambi) – Terbengkalainya pembangunan pelabuhan ekspor – impor, Ujujabung di Kabupaten Tanjungjabung Timur, Provinsi Jambi beberapa tahun terakhir mendapat perhatian khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Guna mengetahui lebih rinci penyebab terbengkalainya pelabuhan di pantai timur Jambi itu, KPK pun mengadakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi, Selasa (6/6/2023).
Rakor tersebut turut mengundang kementerian terkait, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Kabupate Tanjungjabung Timur (Tanjabtim). Rakor itu juga dihadiri Gubernur Jambi, Dr H AlHaris, SSos, MH dan Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Maruli Tua.
Al Haris pada rakor tersebut mengatakan, tertundanya pembangunan pelabuhan Ujungjabung antara lain disebabkan status pelabuhan yang belum jelas dan adanya miskomunikasi status tanah. Status pelabuhan Ujungjabung saat ini berubah dari pelabuhan samudera menjadi pelabuhan pengumpul. Kemudian tanah atau lahan areal pelabuhan belum diserahkan Kementerian Perhubungan kepada Pemprov Jambi.
“Kedua masalah tersebut akan segera diselesaikan agar pembangunan Ujungjabung bisa dilanjutkan. Percepatan pembangunan pelabuhan ini harus dilakukan agar uang negara yang sudah digunakan membangun pelabuhan ini tidak mubazir,”katanya.
Dijelaskan, pada rakor dengan KPK mengenai pelabuhan Ujungjabung tersebut, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Pemprov Jambi menyepakati penyelesaian pembangunan pelabuhan tersebut. Berdasarkan kesepakatan tersebut, masalah perubahan status pelabuhan dan lahan pelabuhan Ujungjabung juga akan segera diselesaikan.
Menurut Al Haris, Pemprov Jambi sudah mengalokasikan dana sekitar Rp 80 miliar untuk pembangunan Ujungjabung. Kemudian Pemprov Jambi juga sudah menuntaskan pembayaran ganti rugi lahan mega proyek pembangunan pelabuhan tersebut.
Sementara itu, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Maruli Tua ketika ditanya wartawan mengenai hasil rakor tersebut enggan berkomentar.
“Hasil pertemuan ini nanti kami siarkan melalui keterangan pers Biro Humas KPK agar informasinya lebih lengkap,”katanya.
Lama Mangkrak
Sementara itu berdasarkan catatan medialintassumatera.net (Matra), pembangunan pelabuhan Ujungjabung di kawasan pantai timur Provinsi Jambi sudah lama mangkrak. Pembangunan pelabuhan Ujungjabung mulai dirintis tahun 2010 ketika Provinsi Jambi dipimpin Gubernur Hasan Basri Agus (HBA).
Groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan pelabuhan Ujungjabung dilaksanakan medio November 2014. Namun pembangunan pelabuhan Ujungjabung tak kunjung rampung kendati Gubernur Jambi sudah tiga kali berganti. Mulai dari Gubernur Jambi, HBA (2010 – 2015), Gubernur Jambi, H Zumi Zola (1016 – 2017) dan Gubernur Jambi, H Fachrori Umar (2018 – 2020). Sedangkan anggaran yang sudah tersedot untuk pembangunan pelabuhan Ujungjabung sejak 2014 – 2022 sudah mencapai Rp 225 miliar.
Karena itulah, Gubernur Jambi, Al Haris kini berupaya agar pembangunan pelabuhan Ujungjabung kembali dilanjutkan. Kehadiran pelabuhan tersebut perlu menjadi pintu gerbang ekspor-impor Jambi. Kemudian kawasan pelabuhan Ujungjabung juga akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi sudah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Strategis Ujungjabung.
Pelabuhan Ujungjabung sendiri berada di Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjabtim. Kawasan pelabuhan tersebut memiliki areal sekitar 4.200 meter persegi (m2). Pelabuhan Ujungjabung sangat cocok menjadi pelabuhan samudera karena letak geografisnya sangat strategis. Pelabuhan tersebut berhadapan langsung dengan Selat Malaka.
Jarak pelabuhan Ujungjabung ke kawasan batas pantai luar Jambi yang merupakan jalur transportasi ekonomi laut Indonesia – Malaysia – Singapura hanya mencapai 12 mil. Sedangkan jarak pelabuhan Talang Duku, Sungai Batanghari, Kabupaten Muarojambi yang selama ini menjadi pelabuhan ekspor – impor ke samudera mencapai 90 mil. (Matra/AdeSM).
