(Matra, Jambi) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Jambi meminta Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH menuntaskan berbagai permasalahan pembangunan Jambi yang hingga kini masih terbengkalai. Di antaranya permasalahan angkutan batu bara, reformasi agraria (masalah pertanahan) dan pencapaian target Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional (MANTAP).
Permintaan tersebut disampaikan para aktivis GMNI Jambi ketika menggelar unjuk rasa ke kantor Gubernur Jambi, Rabu (24/5/2023). Unjuk rasa tersebut diikuti puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMNI Jambi.
Sekretaris GMNI Jambi, Arnold Harun ketika menyampaikan orasi mengatakan, Gubernur Jambi perlu mengevaluasi kinerja seluruh jajaran organisasi perangkat dinas (OPD) dan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi. Evaluasi kinerja itu penting agar tidak ada pejabat yang bekerja setengah hati dan plin-plan (tidak konsisten).
Dikatakan, selama ini Gubernur Jambi terus menggaungkan upaya-upaya penanganan masalah pembangunan di Jambi. Terutama masalah penanganan angkutan batu bara, sengketa lahan dan berbagai kelambanan pelaksanaan program pembangunan lainnya. Namun dalam kenyataannya masih banyak masalah pembangunan yang belum tertangani dengan baik.
“Beberapa masalah pembangunan Jambi yang belum teratasi hingga kini, yakni masalah angkutan batu bara, sengketa lahan, penanggulangan kemiskinan, pemulihan ekonomi dan sebagainya. Program Jambi MANTAP pun belum sepenuhnya bisa diwujudkan,”ujarnya.
Terus Bergerak
Menurut Arnold Harun, GMNI Jambi akan terus bergerak menyuarakan aspirasi untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika jajaran Pemorv Jambi tidak bergerak cepat mengatasi berbagai masalah pembangunan tersebut, GMNI akan terus melakukan aksi.
Dikatakan, GMNI Jambi sudah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jambi, H Al Haris Februari lalu. Pada pertemuan tersebut aktivias GMNI Jambi sduah menyampaikan poin-poin penting permasalahan pembangunan Jambi yang mendesai dituntaskan. Baik itu masalah angkutan batu bara, sengketa lahan, kemiskinan dan masalah lainnya.
“Namun sampai saat ini belum ada terealisasi usulan GMNI kepada Gubernur Jambi tersebut. Karena itu kami kembali menggelar aksi unjuk rasa. Jadi kami datang ke kantor Gubernur Jambi ini bukan menunjukkan eksistensi. Kami dating untuk melaksanakan tugas kami mahasiswa sebagai pengawas sosial (social control) dan agen perubahan,”tegasnya.
Dikatakan, angka kemiskinan di Provinsi Jambi beberapa tahun terakhir meningkat hingga empat persen. Hal itu menunjukkan adanya dugaan pembiaran masalah kemiskinan di Jambi. Kondisi demikian membuat masyarakat kecil di Jambi semakin susah.
Kemudian, lanjutnya masalah angkutan batu bara di Jambi hingga masih masih meresahkan masyarakat. Masalahnya pembatasan jam operasional angkutan batu bara hanya pada malam hari belum memberikan solusi mengenai kemacetan lalu lintas. Masalahnya tidak semua pengemudi truk angkutan batu bara mematuhi aturan tersebut.
“Padahal sebenarnya jika regulasi (aturan) angkutan batu bara dilaksanakan secara konsisten, masalah angkuitanbatu bara bisa dikurangi. Jadi Gubernur Jambi harus mengevaluasi kinerja seluruh aparatur Pemprov Jambi. Kebijakan mengatasi masalah batu bara juga jangan bersifat pil-plan. Hal tersebut bisa mengundang reaksi dan kecurigaan masyarakat,”ujarnya. (Matra/AdeSM).
