(Matra, Jambi) – Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di wilayah Provinsi Jambi termasuk paling lambat se-Sumatera. JTTS sekitar 376 kilometer (Km) di Provinsi Jambi yang sudah dirancang sejak beberapa tahun lalu hingga Mei ini belum ada yang rampung atau bisa dilewati. Baik itu JTTS ruas Betung, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) – Tempino, Provinsi Jambi sekitar 169 Km maupun ruas JTTS Jambi – Rengat, Provinsi Riau sekitar 198 Km.
Menyikapi kelambanan pembangunan JTTS di Provinsi Jambi tersebut, kalangan DPRD Provinsi Jambi pun mendukung percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di wilayah Provinsi Jambi. Percepatan pembangunan JTTS di Jambi tersebut penting guna menghidupkan ekonomi masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja baru di Jambi. Kemudian percepatan pembangunan JTTS di Jambi juga penting memperlancar trasportasi darat Jambi – Sumsel – Jawa dan Jambi – Riau – Sumatera Utara.
“Kami mendapatkan informasi terbaru, kontrak baru pembangunan JTTS pada ruas Betung – Jambi sudah ditandatangani PT Hutama Karya dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Brantas Abipraya (Abipraya), Rabu (17/5/2023). Kami mengapresiasi adanya penandatangan kerja sama tersebut. Kami mendukung percepatan pembangunan JTTS di wilayah Provinsi Jambi tersebut,”kata Wakil Ketua Komisi III (Bidang Pembangunan) DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata di Jambi, Minggu (21/5/2023).
Dikatakan, berdasarkan kontrak Kemnterian PUPR dengan BPJN Sumsel, pembangunan JTTS Betung – Bayunglencir – Tempino ditargetkan rampung tahun 2024 dengan masa kerja sekitar 410 hari. Pembangunan JTTS tersebut diharapkan bisa rampung tepat waktu.
“Kami mengharapkan pembangunan JTTS di Jambi bisa dipercepat karena pengerjaannya sudah teken kontrak. Berarti tidak ada lagi masalah ganti rugi lahan kepada masyarakat. Kami juga mengharapkan masyarakat Jambi mendukung pembangunan jalan tol tersebut,”ujarnya.
Manfaat Ekonomi
Menurut Ivan Wirata, pembangunan JTTS di Jambi, khususnya jalan tol Betung – Tempino membawa manfaat ekonomi dan kelancaran transportasi. Pembangunan jalan tol tersebut tentunya membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal Jambi. Masyarakat dan pengusaha di Jambi bisa memasok material pembangunan jalan tol tersebut, khususnya pasir.
“Kemudian bila jalan tol tersebut selesai dibangun, waktu tempuh Kota Jambi – Palembang, Sumsel yang biasanya memakan waktu hingga tujuh jam bisa lebih singkat hingga tiga sampai empat jam,”katanya.
Dukungan terhadap pembangunan JTTS di Jambi tersebut juga diberikan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan. Dimulainya pembangunan JTTS ruas Betung – Tempino tersebut dinilai tidak terlepas dari kunjungan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) meninjau kerusakan jalan di Jambi pekan lalu.
“Kami mengapresiasi dimulainya pelaksanaan pembangunan JTTS ruas Betung – Tempino yang selama ini dinanti-nantikan masyarakat. Pembangunan jalan tol tersebut dimulai tidak terlepas dari instruksi Presiden Jokowi ketika meninjau jalan ke Jambi pekan lalu,”ujarnya.
Dikatakan, informasi perkembangan pembangunan JTTS di Jambi, termasuk ruas jalan tol Betung – Tempino selama ini samar-samar, tidak ada kejelasan. Informasi yang berkembang, pembangunan jalan tol tersebut tertunda-tuinda akibat masalah ganti rugi lahan kepada masyarakat yang belum tuntas.
“Tetapi setelah mengetahui dimulainya pembangunan jalan tol ini, kami bersyukur dan memberikan dukungan. Kami juga bersyukur, kehadiran Presiden Jokowi ke Jambi membuat pembangunan jalan tol ini segera dimulai,”ujarnya.
Sementara itu berdasarkan catatan medialintassumatera.net (Matra), pembangunan JTTS di Provinsi Jambi termasuk bagian tahap II pembangunan JTTS. Pembangunan JTTS tahap II sekitar 574 kilometer (Km) mulai dilaksanakan pertengahan 2022.
Pembangunan JTTS tahap II meliputi tiga ruas jalan. Pertama, ruas jalan tol Betung—Tempino—Jambi dengan total panjang sekitar 169 Km dan nilai investasi Rp 25,2 triliun. Kemudian ruas JTTS Jambi—Rengat yang membentang sekitar 198 Km dengan nilai Rp 34,19 triliun. Selanjutnya JTTS Rengat—Pekanbaru, Provinsi Riau sekitar 207 Km dengan nilai Rp 43,47 triliun. (Matra/AdeSM).
