(Matra, Sumut) – Sekitar 13.600 kilometer (Km) jalan negara yang menjadi jalur produksi dan jalur ekonomi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) rusak berat. Jalan rusak tersebut mencapai 35,23 % dari total 38.605 Km panjang jalan negara di Sumut. Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR) akan mengambil alih perbaikan sebagian kerusakan jalan di Sumut tersebut dan menyiapkan anggaran sekitar Rp 800 miliar.
Demikian diungkapkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) ketika meninjau kerusakan jalan di Gunting Saga, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Provinsi Sumut, Rabu (17/5/2023). Peninjauan jalan tersebut turut diikuti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wakil Gubernur Sumut, H Musa Rajekshah, Bupati Labura, Hendriyanto Sitorus dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dan Kabupaten Labura.
Menurut Presiden Jokowi, ruas jalan paling banyak rusak di Sumut berstatus jalan kabupaten, yakni sekitar 13.000 Km. Kerusakan jalan kabupaten tersebut mencapai 39,39 % dari total 33.000 Km panjang jalan kabupaten di Sumut.
Kemudian kerusakan jalan berstatus jalan provinsi di Sumut mencapai 340 Km atau sekitar 11,31 % dari total 3.005 Km panjang jalan provinsi di Sumut. Sedangkan jalan nasional yang rusak di Sumut sekitar 260 Km atau 10 % dari 2.600 Km panjang jalan nasional di provinsi itu.
“Pemerintah Pusat akan segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak di Sumut mulai Juli 2023. Anggaran yang disiapkan memperbaiki kerusakan jalan di Sumut sekitar Rp 800 miliar,”ujarnya.
Presiden Jokowi mengatakan, perbaikan kerusakan jalan di Sumut akan dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan pemerintah kabupaten (pemkab) se-Sumut. Perbaikan jalan dilakukan sesuai tanggung jawab masing-masing.
Sebagian kerusakan jalan di Sumut diperbaiki Pemprov Sumut dan sebagian dikerjakan pemerintah kabupaten/kota se-Sumut. Kerusakan jalan yang tidak bisa diperbaiki pemerintah daerah di Sumut akan diambil alih Pemerintah Pusat.
“Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota di Sumut tetap memperbaiki kerusakan jalan di wilayahnya sesuai tanggung jawabnya. Kerusakan jalan yang tidak bisa diperbaiki pemerintah daerah ini akan kita perbaiki,”tambahnya.
Dikatakan, perbaikan sebagian kerusakan jalan di Sumut tetap dibebankan kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah tidak lepas tangan. Pemerintah daerah harus tetap memperbiki keruskaan jalan yang menjadi tanggung jawab mereka.
“Jangan nanti karena Pusat mengambil alih perbaikan kerusakan jalan di daerah ini, justru pemerintah daerah malah tidur, ndak, bukan itu maksudnya. Kita ini ingin membantu, mempercepat, memperbaiki karena keluhan masyarakat,” tegasnya.
Prioritas
Presiden Jokowi mengungkapkan, kerusakan jalan di Sumatera tidak hanya terjadi di Provinsi Sumut. Kerusakan jalan juga banyak terjadi di provinsi lain. Karena itu perbaikan kerusakan jalan tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat. Selain itu, pemerintah akan memperbaiki jalan sesuai dengan skala prioritasnya. Perbaikan kerusakan jalan produksi dan logistik akan mendapatkan prioritas.
“Makanya sekarang mana yang diprioritaskan. Jalan yang diperbiki yang rusak berat dulu, utamanya jalan produksi. Jalan produksi ini penting segera diperbiki. Kemudian jalan logistik juga penting. Perbaikan jalan logistik didahulukan. Masalahnya kerusakan jalan logistik nanti menyangkut biaya logistik, menyangkut biaya produksi, menyangkut inflasi, semuanya,” jelasnya.
Menurut Presiden Jokowi, dirinya mendapatkan informasi jalan rusak dari berbagai sumber. Baik dari Kementerian PUPR maupun dari laporan warga melalui media sosialnya. Presiden juga terus mengecek infrastruktur jalan di provinsi lain.
“Informasi kerusakan jalan ini saya dapat pihak PUPR. Kemudian dari masyarakat lewat Instagram (IG), Twitter dan Facebook yang saya miliki. Kemarin saya cek, ada 7.400 lokasi jalan rusak yang masuk ke IG, Twitter, Facebook yang kita miliki. Jadi cross cek (pemeriksaan) harus sama. Kalau PUPR mengatakan jalan ini, kita cek, ‘Oh iya sama’,” tandasnya.
Presiden Jokowi menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan terus digenjot oleh pemerintah agar jalan-jalan produksi dan logistik tidak terganggu. Karena jika jalur tersebut terganggu, maka berpotensi menaikkan ongkos logistik yang pada akhirnya bisa memicu kenaikan inflasi.
“Jangan sampai yang namanya jalur logistik, jalan-jalan produksi itu rusak parah. Itu akan mengganggu dan akan menaikkan biaya logistik, menaikkan inflasi. Itu tujuan kita memperbaiki infrastruktur,”ujarnya. (Matra/AdeSM/BPMISetpres).
