(Matra, Jambi) – Seluruh kepala desa dan aparatur pemerintahan desa di Provinsi Jambi diminta lebih berhati-hati menggunakan anggaran atau dana pembangunan desa. Penggunaan anggaran pembangunan desa di Jambi diharapkan tidak sampai melenceng agar jangan sampai ada lagi aparatur pemerintahan desa tersandung kasus hukum.
“Penggunaan anggaran pembangunan desa harus hati-hati. Jangan ada yang bertentangan dengan hukum. Kalau sudah bertentangan dengan hukum, hidup kita sudah tidak nyaman lagi. Tidur susah, makan sudah tidak enak. Sudah tidak ada keseimbangan lagi dalam hidup kita. Jadi para kepala desa dan aparatur pemerintahan desa di Jambi kami harap tidak ada yang tersandung kasus hukum akibat kesalahan pengelolaan dana desa,”tegas Gubernur Jambi, Dr Al Haris, SSos, MH pada Silaturrahmi Akbar dan Halalbihalal Asosiasi Pemerintah Desa Se-Indonesia (APDESI), Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional dan Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) se-Provinsi Jambi 2023 dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, di aula kantor Gubernur Jambi, Kota Jambi, Sabtu (13/5/2023).
Silaturahmi akbar tersebut dihadiri ribuan aparatur pemerintahan desa dari Sembilan kabupaten di Provinsi Jambi. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Ketua (APDESI) Provinsi Jambi, Samsu Fuad, pengurus PABPDSI Provinsi Jambi dan pengurus PPDI Provinsi Jambi.
Menurut Al Haris, selama ini pemerintah telah memperjuangkan hak-hak desa dan hak-hak masyarakat desa demi meningkatkan pemerataan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Namun masyarakat masih banyak yang kurang menikmati pembangunan desa dan belum memberikan penilaian yang baik tentang pembangunan desa.
Karena itu, lanjut Al Haris, jajaran APDESI, PABPDSI serta PPDI di Provinsi Jambi harus dapat menjadi jembatan komunikasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan pihak terkait. Hal itu penting guna menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa yang baik, program pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik serta menggerakkan perekonomian desa di Provinsi Jambi.
“Saya mengharapkan APDESI, PABPDSI serta PPDI dapat bekerja sama membangun desa di Jambi sesuai visi misi pembangunan Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional (MANTAP). Organisasi pemerintah desa ini menjadi garda terdepan mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut,”katanya.
Rantai Pembangunan
Dikatakan, Pemprov Jambi bangga dan berterima kasih kepada keluarga besar APDESI, PABPDSI dan PPDI yang telah bergerak bersatu membangun desa di Jambi. Pembangunan desa tersebut menjadi mata rantai pembangunan yang dimulai dari bawah. Karena itu pembangunan desa tak boleh terputus karena semua desa saling membutuhkan.
Al Haris mengatakan, APDESI, PABPDSI dan PPDI harus bersatu dan kompak membangun Jambi dengan menciptakan dan menjamin situasi kondusif di tengah masyarakat. Daerah Jambi hingga kini masih aman dan kondusif untuk pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut tercapai karena adanya kerja sama antara komandan (pemerintah provinsi) dengan prajurit (pemerintahan desa).
“Kepala desa sebagai prajurit pembangunan lebih mengerti keadaan masyarakatnya. Ketika masyarakat puas dan bahagia terhadap pelayanan pemerintah, berarti pemerintahan kita berhasil. Karena itu mari bersinergi saling mengisi dalam pelaksanaan pembangunan di Jambi, khususnya pembangunan desa,”tambahnya.
Menurut Al Haris, warga masyarakat desa sering kali kurang puas atas pembangunan desanya ketika mengetahui pembangunan desa lainnnya lebih maju. Karena itu pembangunan desa harus dilakukan secara adil dan merata. Dana desa harus dimanfaatkan semaksimal dan sebaik mungkin di setiap desa.
“Selama ini masih sering terjadi penggunaan dana desa tidak tepat. Hal tersebut menimbulka persoalan. Karena itu para kepala desa harus hati-hati mempergunakan dana atau anggaran pembangunan desa,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua APDESI Provinsi Jambi, Samsu Fuad pada kesempatan tersebut mengatakan, silaturahmi akbar jajajaran perangkat desa se-Provinsi Jambi tersebut dilaksanakan guna menyamakan persepsi demi menggalang dukungan terhadap rogram-program pembangunan, baik program pembangunan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. (Matra/AdeSM).
