(Matra, Jambi) – Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH mengungkap masalah kemiskinan, pembangunan ekonomi dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan pada pertemuan dengan Komisi VIII DPR RI di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi, Senin (8/5/2023).
Menurut Al Haris, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi meningkatkan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat dan pemberian bantuan sosial.
“Penanggulangan masalah kemiskinan di Jambi dilakukan secara berkesinambungan guna mengendalikan masalah kemiskinan di Jambi yang cenderung meningkat,”katanya.
Kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Jambi dipimpin Dr TB H Ace Hasan Syadzily, MSi. Pertemuan tersebut membahas program pembangunan bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan penanggulangan bencana alam di Provinsi Jambi sesuai dengan bidang kerja Komisi VIII DPR RI.
Al Haris mengatakan, Pemprov Jambi memberikan prioritas pada penanggulangan kemiskinan menyusul adanya kecenderungan peningkatan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi hingga akhir 2022 mencapai 280.280 jiwa atau sekitar 7,7 % dari total 3.640.000 jiwa penduduk Provinsi Jambi.
“Penduduk miskin di Provinsi Jambi tersebut bertambah 11.830 jiwa (0,03 %) dari jumlah penduduk miskin di daerah ini sekitar 268.450 orang tahun 2021. Peningkatan jumlah penduduk miskin di Jambi tersebut dipengaruhi pandemi Covid-19 dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM),”katanya.
Dikatakan, kendati terjadi peningkatan angka kemiskinan, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi mengalami kenaikan. IPM Provinsi Jambi tahun 2022 mencapai 72,14 poin atau meningkat sekitar 0,51 poin dibandingkan tahun 2021. IPM Provinsi Jambi tersbeut termasuk kategori tinggi menurut Badan Program Pembangunan Dunia (United Nations Development Programme/UNDP).
Sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi Januari 2023 meningkat 0,39 % dibandingkan NTP Jambi periode Januari – April 2022. Namun NTP Provinsi Jambi April lalu hanya mencapai
142,71 atau turun sekitar 1,14 % dibandingkan bulan sebelumnya.
Pertumbuhan Ekonomi
Al Haris mengatakan, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi secara year on year (yoy) pada Triwulan I Tahun 2023 mencapai 5 %. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di Jambi Triwulan I Tahun 2023 (yoy), yakni bidang transportasi, pergudangan, akomodasi dan makan minum.
“Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi dipengaruhi menggeliatnya kembali berbagai kegiatan usaha di berbagai bidang menyusul redanya pandemi Covid-19. Kami juga masih terus menggencarkan pembangunan ekenomi melalui pemberian bantuan modal usaha dan kemudahan perizinan guna mempercepat pemulihan ekonomi daerah ini,”katanya.
Terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), AlHaris mengatakan, pihaknya telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla Provinsi Jambi melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Jambi Nomor 241 Tahun 2023 Tanggal 13 Maret 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla di Provinsi Jambi 2023.
Kemudian, lanjut Al Haris, pihaknya juga sudah menerbitkan SK Gubernur Jambi Nomor 252 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Penetapan Organisasi dan Personil Posko Satgas Siaga Darurat Bencana Karhutla Provinsi Jambi 2023.
“Provinsi Jambi juga sudah melaksanakan Apel Siaga Darurat Karhutla, Senin, 8 Mei 2023. Selanjutnya kami akan melaksanakan kegiatan pengerahan personil ke daerah rawan bencana karhutla,”ujarnya.
Dijelaskan, Pemprov Jambi juga kini mempersiapkan Pelaksanaan Seleksi Tilawah Qur’an dan Al-Hadits (STQH) Nasional 2023. Untuk itu Pemprov Jambi telah menyurati Kementerian Agama RI untuk estimasi pelaksanaan, yaitu 29 Oktober – 8 November 2023.
“Persiapan yang telah kami dilakukan saat ini, yakni melaksanakan rapat-rapat persiapan, peninjauan/cek rutin kesiapan lokasi acara, rehabilitasi arena utama dan rehab venue-venue (arena perlombaan),”katanya.
Sementara itu, Ketua Rombongan Komisi VIII DPR RI, Dr TB H Ace Hasan Syadzily, MSi mengatakan, kunjungan kerja mereka ke Jambi bertujuan melakukan komunikasi intensif antara DPR RI, khususnya Komisi VIII dengan pemerintah daerah maupun dengan lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penanggulangan bencana.
“Jadi Komisi VIII DPR RI ke Jmabi juga untuk melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang undang termasuk anggaran pendapatan belanja negara,”ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, H Ace Hasan Syadzily secara simbolis menyerahkan bantuan Program Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun 2023 senilai Rp 1,4 miliar kepada Gubernur Jambi, Al Haris. Bantuan tersebut untuk memperbaiki 15 titik sarana dan prasarana pendidikan, ibadah dan kesehatan di walayah Provinsi Jambi. (Matra/AdeSM).
