(Matra, Dairi) – Belasan guru dan tata usaha honorer beberapa sekolah Desa Sitinjo 2, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengadukan nasib mereka kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr Junimart Girsang, SH, MBA, MH pada pertemuan di Junimart Girsang Center (JGC), Desa Sitinjo 2, Dairi, Sumut, Jumat (5/5/2023).
Para guru dan tata usaha honorer sekolah yang mengadu tersebut berasal dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Para guru dan tata usaha honorer tersebut melaporkan, mereka sudah lama mengabdi namun nama mereka tidak terdata sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Efiana Sipahutar, seorang pegawai tata usaha honorer di SMP Negeri 1 Sumbul, Dairi mengatakan, para guru dan tata usaha honorer di daerahnya banyak yang sudah mengabdi selama belasan tahun. Namun status mereka belum jelas karena belum terdaftar sebagai tenaga PPPK.
Efiana Sipahutar mengharapkan, Junimart Girsang bisa memperjuangkan nasib para guru dan tata usaha honorer di Dairi agar bisa direkrut menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK.
“Kami sudah bekerja belasan tahun sebagai tata usaha dan guru honorer di sekolah ini. Tetapi, tak pernah ada ruang untuk diterima menjadi honorer resmi (PPPK). Sementara rekrut untuk guru sudah 3 kali,”katanya.
Menurut Efiana Sipahutar, tugas tata usaha jauh lebih berat dibanding guru. Sebab, mereka wajib hadir selama proses belajar-mengajar.
“Tata usaha sekolah harus tiba lebih awal dan pulang belakangan. Tanpa tata usaha, administrasi tidak jalan,”tambahnya.
Efiana Sipahutar menjelaskan, data mereka sudah masuk di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tetapi pengangkatan bahkan ruang, tak pernah diperoleh. Hanya diberi harapan palsu.
“Tolonglah kami Bapak. Kami sudah tua, tak tahu lagi mengadu ke mana. Hanya Pak Junimart Girsang yang kami lihat mau memperhatikan nasib honorer. Sudah kami lihat perjuangan bapak di Senayan,”katanya.
“Anak Tiri”
Keluhan serupa disampaikan Maradona Pinayungan, tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Sidikalang. Maradona Pinayungan mengatakan, pemerintah terkesan menganaktirikan keberadaan tenaga pendidik. Jumlah tenaga pendidik yang bernasib terkatung-katung di Sidikalang, Dairi hingga kini mencapai 176 orang.
“Sebagian guru dan tata usaha sekolah berstatus honorer tersebut bahkan sudah pesimis tidak akan diangkat menjadi tenaga PPPK,”ujarnya.
Sementara itu menurut Murni Hutauruk, tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Sitinjo, Dairi, dirinya kerap sedih dan menangis. Masalahnya pihak kerap bertanya mengenai pengangkatannya menjadi ASN. Kemudian gaji Murni Hutauruk juga relative rendah.
“Gaji saya sangat sangat sedikit, hanya Rp 1 juta/ bulan. Sedangkan pencairan gaji juga sekali tiga bulan. Karena itu saya sering cemas mengenai biaya sekolah anak-anak kami,”katanya.
Para guru dan tenaga tata usaha honorer berbagai sekolah di Dairi tersebut mengharapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang yang juga putra terbaik Kabupaten Dairi bisa membantu mereka supaya bisa diangkat menjadi PPPK.
Tidak Ada Usulan
Menanggapi aspirasi para guru dan tata usaha sekolah tersebut, Junimart Girsang mengatakan, dirinya belum pernah menerima surat dari Bupati Dairi mengenai usulan pengangkatan guru dan tata usaha honorer sekolah menjadi ASN atau PPPK.
“Saya belum pernah mendapatkan surat atau usulan Bupati Dairi mengenai usulan pengangkatan tenaga pendidik honorer ini. Baru kali ini saya mendapatkan laporan mengenai keluhan para guru dan tata usaha honorer sekolah ini. Tidak ada surat bupati memperjuangkan nasib honorer,”katanya.
Junimart Girsang berjanji akan memperjuangkan nasib para guru dan tata usaha honorer sekolah di Dairi. Namun usulan mengenai pengangkatan guru dan tata usaha honorer menjadi ASN ataupun PPPK tersebut harus disertai bukti adminsitrasi.
Surat usulan itu bisa diajukan kepada Komisi II DPR RI. Seteah itu nanti pihak Komisi II DPR RI menyampaikan surat usulan tersebut kepada Pemerintah Pusat.
“jadi masalah tenaga pendidik honorer di Dairi ini sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tidak ada usulan bupati mengani pengangkatan. Entah apa yang ditakutkan,”ujarnya.
Junimart Girsang mengatakan, sebagai wakli rakyat yang mewakili 10 kabupaten/kota di Sumut, dirinya wajib turun ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat (konstituen). Dengan demikian, aspirasi masyarakat seperti para guru honorer dan petani di Dairi ini bisa diperjuangkan di tingkat pusat.
Junimart Girsang menjadi anggota DPR RI periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024, Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara 3 yang meliputi Kabupaten Asahan, Batubara, Dairi, Karo, Langkat, Pakpak Bharat, Simalungun, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar dan Kota Tanjungbalai. Perolehan suara Junimart Girsang pada Pemilu 2019 mencapai 95.490 suara. (Matra/AdeSM).
