Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Edi Purwanto (kiri) bersama Gubernur Jambi, H Al Haris (kanan) di rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi baru-baru ini. (Foto : Matra/Radesman Saragih).

(Matra, Jambi) – Pembangunan pendidikan di Provinsi Jambi hingga kini masih tergolong belum mencapai titik optimal. Hal tersebut tercermin dari masih banyaknya angka putus sekolah di provinsi tersebut. Berdasarkan data terbaru pendidikan yang dihimpun dari katadata.co.id, angka putus sekolah di Provinsi Jambi masih cukup tinggi.

Total angka putus sekolah di Provinsi Jambi hingga akhir 2022 mencapai 909 orang. Angka putus sekolah tingkat sekolah dasar (SD) mencapai 661 orang, sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 115 orang, sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 69 orang dan sekolah menengah kejuruan (SMK) sebanyak 64 orang.

Sementara itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi 2022, sekitar 28,1 % penduduk Provinsi Jambi hanya memiliki ijazah tertinggi hingga SMP dan SMA. Kemudian penduduk Jambi yang memiliki ijazah tertinggi setingkat SD sekitar 26,16 %.

Penduduk Jambi yang memiliki ijazah tingkat Diploma 1 (D1), D2 dan D3 hanya 1,78 %. Penduduk Jambi memiliki ijazah tertinggi D4, Sarjana (S1), Pascasarjana (S2) dan Doktor (S3) sekitar 7,15 %. Sementara sekitar 13,39 % penduduk Jambi sama sekali tidak memiliki ijazah.

Perhatian Serius

Menyadari kondisi pendidikan tersebut, kalanga DPRD Provinsi Jambi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi memberikan perhatian serius mengenai peningkatan pembangunan pendidikan tersebut. Hal itu penting guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Jambi, khususnya kualitas tenaga kerja.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Edi Purwanto, SH.I, MSi pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Jambi, Selasa (2/5/2023) mengatakan, seluruh jajaran Dinas Pendidikan se-Provinsi Jambi perlu menyikapi kondisi pendidikan di Provinsi Jambi saat ini yang belum mencapai kondisi terbaik atau maksimal.

“Peningkatan pembangunan pendidikan ini penting agar dunia pendidikan di Jambi jangan hanya mengasilkan tamatan-tamatan SD, SMP, SMA dan ke perguruan tinggi yang akhirnya menjadi pengangguran intelektual,”ujarnya.

Edi Purwanto mengharapkan, momentum Hardiknas 2023 hendaknya dijadikan evaluasi dunia pendidikan di Jambi. Jajaran pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan harus mengevaluasi, merefleksi dan intropeksi pembangunan pendidikan di Jambi selama ini. Kemudian perhatian terhadap kesejahteraan para guru, khususnya di daerah-daerah terpencil juga perlu ditingkatkan.

Dikatakan, jajaran dinas pendidikan di Jambi harus memikirkan dan mencari solusi bagaimana upaya mencetak generasi yang siap bersaing, baik di dunia usaha maupun kerja. Upaya itu penting guna menyikapi meningkatnya pengangguran intelektual di Jambi.

“Jajaran dinas pendidikan di Jambi perlu segera melakukan terobosan meningkatkan mutu pendidikan di Jambi secara merata di perkotaan hingga ke pedesaan. Jadi kami memngharapkan, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya untuk sekelompok orang di perkotaan, tetapi juga harus sampai ke pelosok-pelosok,”tambahnya.

Menurut Edi Purwanto, peningkatan kualitas pendidikan di Jambi perlu diikuti dengan peningkatan kualitas guru (pendidik), kesejahteraan tenaga pendidik dan sarana dan prasarana sekolah. Kompetensi para tenaga guru perlu terus ditingkatkan. Dengan demikian para guru (sekolah) bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter.

Pemerataan Kurang

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Jambi Fauzi Ansori mengatakan, Provinsi Jambi belum mampu melakukan pemerataan pendidikan selama 10 tahun terakhir. Kondisi tersebut tercermin dari kualitas SDM di daerah itu yang hingga kini belum merata. Kesenjangan kualitas SDM di daerah pedesaan dan perkotaan di Jambi hingga kini masih terjadi dan belum bisa diatasi.

“Karena itu Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jambi meminta Pemprov Jambi perlu melakukan program prioritas peningkatan dan pemerataan kualitas SDM di 11 kabupaten/kota di Jambi. Upaya itu bisa dilakukan melalui penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata,”katanya.

Sementara menurut Ketua Komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria mengatakan, peningkatan kualitas SDM atau tenaga kerja di Jambi hanya bisa dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Karena itu program peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di Jambi perlu mendapatkan perhatian serius.

Dijelaskan, suatu negara dan bangsa tidak akan bisa menggapai kemajuan tanpa adanya SDM yang unggul, berkualitas. Karena itu segenap jajaran dinas pendidikan di Jambi harus benar-benar memperhatikan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan.

“Kita harus berupaya semaksimal mungkin agar dunia pendidikan di Jambi bisa menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing memasuki dunia kerja. Kita juga harus memperhatikan anak-anak desa dan anak-anak penyandang disabilitas bisa mengecap pendidikan,”katanya. (Matra/AdeSM/BerbagaiSumber).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *