24 September 2023
Gubernur Jambi, H Al Haris (kanan depan) memukul gong pembukaan Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi 2024 di Swiss Bell Hotel, Kota Jambi, Rabu (5/4/2023). (Foto : Matra/KominfoJambi).

(Matra, Jambi) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi akan memprioritaskan penanggulangan masalah ketimpangan pembangunan dan pendapatan antar wilayah di sembilan kabupaten dan dua kota se-Provinsi Jambi tahun 2024. Ketimpangan pembangunan dan pendapatan tersebut mendapatkan prioritas demi pemerataan kesejahteraan masyarakat Jambi di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, S Sos, MH pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi 2024 di Swiss Bell Hotel, Kota Jambi, Rabu (5/4/2023).

Musrenbang tersebut dihadiri Direktur Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional (Bappenas), Mahatmi Parwitasari Saronto, ST, MSIE, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah I Kementerian PUPR, Dr Ir Hari Suko Setiono, MEngSc dan Koordinator Penyiapan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Nelyanti Siregar.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Edi Purwanto, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Jambi, bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.

Menurut Al Haris, selain masalah ketimpangan antar wilayah, pihaknya juga mengangkat tiga isu strategis untuk pembangunan Jambi 2024 nanti. Isu strategis tersebut, yaitu kualitas peningkatan hidup sumber daya manusia (SDM), bottleneck (kemacetan) jalur logistik, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Dikatakan, mengacu pada isu strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan keselarasan tema dan prioritas Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2024, maka RKPD Provinsi Jambi 2024 menetapkan tema, “Pengurangan Ketimpangan untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

“Tema tersebut dijabarkan dalam lima prioritas pembangunan daerah. Masing-masing peningkatan produktivitas, pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur daerah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketenteraman serta ketertiban umum,”jelasnya.

Al Haris mengatakan, Musrenbang RKPD Provinsi Jambi 2024 merupakan momentum yang penting. Melalui musrenbang tersebut akan disusun rencana tahun ketiga dari Rencana RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026. Karena itu musrenbang membahas dan menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan dan program/kegiatan.

“Kemudian musrenbang juga membahas dan menyepakati pagu (anggaran) indikatif dan indikator, penyelarasan antara program/kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional,”tambahnya.

Gubernur Jambi, H Al Haris (delapan dari kanan) bersama para bupati/wali kota se-Provinsi Jambi pada pembukaan Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi 2024 di Swiss Bell Hotel, Kota Jambi, Rabu (5/4/2023). (Foto : Matra/KominfoJambi).

Bonus Demografi

Terkait masalah pertambahan penduduk, Al Haris mengatakan, angka kelahiran total di Provinsi Jambi berdasarkan Sensus Penduduk 2020 mencapai 2,28 %. Kondisi menunjukkan terjadinya replacement level (keseimbangan pertumbuhan penduduk). Artinya setiap perempuan akan digantikan oleh seorang perempuan yang akan tetap hidup hingga masa reproduksinya.

Dikatakan, berdasarkan piramida penduduk, saat ini Provinsi Jambi sedang menghadapi bonus demografi. Hal tersebut ditandai dengan lebihbanyaknya usia produktif dibandingkan usia nonproduktif. Disisi lain tampak bahwa pendidikan didominasi generasi baby boomers (ledakan pertambahan bayi). Hal ini nampak dari dominasi tamatan SD ke bawah dalam peta pendidikan di Provinsi Jambi. Sedangkan jumlah penduduk berpendidikan tinggi menurun.

“Keadaan ini perlu disikapi dengan penyiapan lapangan pekerjaan yang lebih baik untuk menyerap tenaga kerja generasi milenial ke atas,”tambahnya.

Menurut Al haris, Pemprov Jambi juga meningkatkan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, perencanaan program pembangunan harus mempertimbangkan keberadaan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas di Jambi saat ini mencapai 0,56 % dari jumlah penduduk Jambi.

Dijelaskan, penyandang disabilitas tersebut berada pada usia di atas lima tahun. Keberadaan penyandang disabilitas usia sekolah tersebut perlu diimbangi dengan sarana pendidikan yang menunjang. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana publik untuk kalangan disabilitas juga perlu ditingkatkan agar mereka beraktivitas secara mandiri seperti warga masyarakat pada umumnya.

Pemulihan Ekonomi

Menurut Al Haris, pemulihan ekonomi di provinsi Jambi selama 2022 sudah menunjukkan perbaikan. Hal tersebut ditandai dengan pertumbukan ekonomi Jambi hingga 5,13 %, lebih baik dari masa prapandemi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jambi berada pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan, yakni sekitar 16,92 %.

Tingginya pertumbuhan sektor usaha transportasi tersebut didorong kenaikan aktivitas transportasi angkutan barang dan penumpang. Mobilitas penduduk di Jambi terjadi berkat penghapusan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sementara struktur ekonomi belum mengalami perubahan. Kegiatan ekonomi yang menjadi penyumbang peningkatan ekonomi di Provinsi Jambi masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Mengenai inflasi, Al Haris menjelaskan, pengendalian inflasi menjadi upaya yang cukup menguras energi jajaran pemerintah tahun 2022. Meningkatnya inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak(BBM), dampak isu global dan nasional lainnya. Hal tersebut menurunkan daya beli masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama pangan memberatkan kinerja penurunan ketimpangan pendapatan dan penurunan kemiskinan di Provinsi Jambi.

“Gini rasio mengalami peningkatan dari 0,315 pada tahun 2021 menjadi 0,335 pada tahun 2022. Sedangkan persentase penduduk miskin mengalami sedikit peningkatan dari 7,67 % pada September 2021 menjadi 7,7 % September 2022,”ujarnya.

Kendati terjadi peningkatan angka kemiskinan, kata Al Haris, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi tetap mengalami peningkatan sesuai harapan, yakni dari 71,63 tahun 2021 menjadi 72,14 tahun 2022. Perbaikan indeks tersebut menunjukan perbaikan sisi pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat Provinsi Jambi secara umum.

“Selain itu, upaya penurunan tingkat pengangguran juga tetap menunjukan hasil yang baik seiring dengan perbaikan ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka di Jambi kondisi Agustus 2022 turun menjadi 4,59 % dibandingkan kondisi Agustus 2021 sekitar 5,09 %,”tambahnya.

Al Haris mengatakan, rata-rata realisasi sasaran pembangunan Provinsi Jambi tahun 2022 sudah on the track (sesuai target) yang ditetapkan. Bahkan ada realisasi pembangunan yang sudah melebihi target. (Matra/AdeSM).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *