(Matra, Medan) – Kalangan pers atau media massa diminta memantau penggunaan anggaran pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). Pemantauan pers tersebut penting guna meningkatkan realisasi penggunaan anggaran pembangunan di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumut.
Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Sumut, H Edy Rahmayadi pada diskusi dengan dengan Forum Wartawan Sumut di aula Tengku Rizal Nurdin, kantor Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Kota Medan, Sumjut, Senin (27/3/2023).
Diskusi tersebut diikuti puluhan wartawan dari berbagai media massa di Sumut. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Ilyas S Sitorus, Koordinator Forum Wartawan Pemprov Sumut, Zulkifli Harahap dan para kepala organisasi perangkat dinas (OPD) Pemprov Sumut.
Menurut Edy Rahmayadi, wartawan sebagai penyebar informasi punya peran penting mendorong peningkatan perekonomian daerah. Termasuk mendorong percepatan serapan anggaran keseluruhan Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumut.
Dijelaskan, total APBD pemerintah daerah se-Pemprov Sumut 2023 sekitar Rp 60,1 triliun. APBD Pemprov Sumut sekitar sekitar Rp 14,2 triliun dan APBD pemerintah kabupaten/kota se-Sumut sekitar Rp 45,9 triliun. Realisasi APBD pemda se-Sumut hingga akhir Februari lalu baru mencapai Rp 1,4 triliun.
Edy Rahmayadi mengatakan, normalnya realisasi APBD pemerintah daerah se-Sumut sudah mencapai Rp 2,2 triliun atau Rp 1,1 triliun per bulan. Namun realisasinya baru Rp 1,4 triliun. Untuk meningkatkan realisasi APBD ini peran wartawan sangat dibutuhkan. Wartawan atau media massa bisa menyampaikan pantauan masih rendahnya realisasi anggaran pembangunan ini. Kemudian wartawan menuntut percepatan realisasi anggaran pembangunan.
“Jika realisasi anggaran pembangunan rendah, putaran uang di masyarakat juga rendah. Padahal perputaran uang di masyarakat perlu ditingkatkan guna memulihkan ekonomi masyarakat,”katanya.
Edy Rahmayadi berharap kalangan wartawan dan Pemprov Sumut bisa bekerja sama membangun Sumut. Salah satu kerja sama tersebut yang terpenting dilaksanakan, yakni memberikan edukasi (pendidikan) kepada warga masyarakat, terutama terkait kebijakan-kebijakan Pemprov Sumut.
“Misi kita kan sama, menyejahterakan masyarakat. Karena itu perlu kerja sama yang baik. Wartawan juga punya misi mengedukasi masyarakat, sehingga mereka paham sebelum protes keras kepada pemerintah,”katanya.
Edy Rahmayadi juga berpesan agar wartawan terus berupaya membangun Sumut. Hal ini penting karena hingga kini Pemprov Sumut masih menghadapi berbagai kesulitan mempercepat pembangunan.
“Nah, kami mengharapkan dukungan wartawan mengatasi kesulitan ini. Hal ini penting demi kesejahteraan masyarakat dan anak cucu kita,”tambanya.
Sementara itu, Koordinator Forum Wartawan Pemprov Sumut, Zulkifli Harahap pada kesempatan itu mengatakan, saat ini wartawan butuh kemudahan mengakses informasi kepada OPD. Hal ini penting untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.
“Kalau keterbukaan Pak Gubernur tentu kita akui. Misalnya terkait proyek jalan senilai Rp 2,7 triliun yang dijelaskan dengan gamblang dan sangat jelas. Tetapi untuk OPD tidak semua terbuka seperti Bapak. Kami masih kesulitan mengakses informasi OPD di Sumut,”ujarnya. (Matra/AdeSM/DiskominfoSumut).
