(Matra, Jambi) – Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota di Provinsi Jambi perlu menciptakan situasi kondusif di tengah masyarakat menyongsong Pemilu 2024 sekaligus menjamin iklim investasi. Sebagian besar tugas dan tanggung jawab menciptakan situasi kondusif tersebut berada di pundak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan PerlindunganMasyarakat (Satlinmas) dan Pemadam Kebakaran (Damkar).
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH ketika memimpin peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke – 73 Satpol PP, HUT ke – 61 Satlinmas dan HUT ke – 104 Damkar di halaman depan kantor Gubernur Jambi, Kota Jambi, Senin (13/3/2023).
Menurut Al Haris, peran Satpol PP, Satlinmas dan Damkar sangat penting menciptakan situasi kondusif di tengah masyarakat. Satpol PP, Satlinmas dan Damkar menjadi salah satu ujung tombak meningkatkan kesiap-siagaan menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat serta memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat.
“Peran Satpol PP, Satlinmas dan Damkar penting menciptakan keamanan dan ketertiban ketertiban agar pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan mereka dengan aman, tertib, tenteram dan teratur. Situasi kondusif tersebut kita harapkan bisa meningkatkan daya tarik dan kemudahan berusaha bagi investor dan pengusaha lokal demi mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,”katanya.
Al Haris mengatakan, peringatan HUT Satpol PP, Satlinmas dan Damkar dilakukan secara serentak karena memang secara kelembagaan merupakan satu kesatuan. Karena itu ketiga lembaga tersebut juga perlu meningkatkan kerja sama menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
Pada kesempatan itu, Al Haris mengingatkan seluruh jajaran Satpol PP, Satlinmas dan Damkar benar-benar melaksanakan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengenai kamtibmas. Salah satu arahan tersebut, yakni meningkatkan kerja sama menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat serta memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat.
Perkuat Profesionalitas
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya yang dibacakan Al Haris pada kesempatan tersebut mengatakan, tema peringatan HUT Satpol PP, Satlinmas dan Damkar tahun ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023, yakni Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi.
Hal tersebut sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di mana peran Satpol PP dan Satlinmas mengenai penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat, yaitu menciptakan situasi/kondisi yang memungkinkan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur.
“Kondisi akan meningkatkan daya tarik dan kemudahan berusaha bagi investor dan pengusaha lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,”ujarnya.
Tito Karnavian dalam sambutan tersebut mengajak seluruh jajaran SatpolPP, Satlinmas dan Samkar menjadikan peringatan HUT tahun ini sebagai momentum kebangkitan. Hal itu penting karena saat ini dunia global sedang berada dalam fase tidak baik-baik saja. Seluruh negara sedang menghadapi ancaman krisis ekonomi yang tentunya berdampak pada stabilitas kedaulatan suatu negara.
“Saya mengharapkan para kepala daerah melibatkan Satpol PP dan Satlinmas melaksanakan kebijakan kemudahan investasi di daerah. Perkuat profesionalitas dan integritas dengan mempertahankan sikap humanis agar memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan para pelaku usaha untuk beraktivitas,”katanya.
Tito Karnavian juga meminta para kepala daerah, jajaran Satpol PP dan Satlinmas memanfaatkan kesempatan HUT untuk melakukan konsolidasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat itu perlu menghadapi agenda Pemilu Tahun 2024. Melalui situasi kondusif tersebut bisa tercipta kondisi yang aman, tertib demokratis pada Pemilu 2024.
Dikatakan, suksesnya pelaksanaan pemilu ditentukan oleh banyak faktor. Di antaranya kesiapan penyelenggaraan pemilu, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta kesiap-siagaan aparat keamanan mengantisipasi berbagai macam potensi kerawanan pemilu.
“Adapun kerawanan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang perlu diwaspadai, yakni money politic (politik uang), keamanan, netralitas aparatur sipil Negara (ASN), isu sara dan hoax (berita bohong),”katanya.
Tito Karnavian juga meminta para gubernur melakukan koordinasi dengan para bupati/wali kota di daerah masing-masing. Gubernur, bupati dan wali kota harus memerintahkan seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas meningkatkan kesiapsiagaan menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
“Baik itu sebelum, pada saat dan setelah pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2024. Hal ini penting demi terciptanya kondusivitas di masyarakat. Dengan demikian proses demokrasi dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan,”katanya. (Matra/AdeSM).
