(Matra, Jambi) – Penataan lingkungan fisik dan sosial menjadi salah satu kunci utama menciptakan kota dan kabupaten sehat. Karena itu penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tidak bisa hanya sekadar penetapan status. Penguatan KKS harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat agar memiliki kesadaran yang lebih meningkat mengenai pentingnya lingkungan yang sehat.
Demikian salah satu pemikiran yang mengemuka pada pertemuan Penguatan KKS Tingkat Provinsi Jambi 2023 di Hotel Ceria Kota Jambi, Selasa (14/2/2023). Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Drs H Abdullah Sani, MPdI dan jajaran dinas kesehatan se-Provinsi Jambi.
Menurut Abdullah Sani, konsep KKS bukan hanya mengutamakan status kabupaten dan kota sehat. Konsep KKS yang lebih penting, yaitu upaya menata lingkungan fisik dan sosial kota. Melalui upaya itu akan tercipta ruang bagi warga untuk saling menopang dalam segala aspek kehidupan dan mengembangkan potensi terbaik mereka.
“KKS tidak semata-mata oleh status, tetapi justru dari kesadaran dan upaya terus-menerus untuk meningkatkan berbagai tatanan kesehatan kabupaten/kota,”ujarnya.
Abdullah Sani mengatakan, mencapai KKS merupakan impian bagi setiap warga masyarakat. Melalui KKS, warga masyarakat berharap bisa hidup lebih panjang dengan kondisi yang sehat lahir dan batin. Kondisi demikian akan melahirkan rasa kebahagiaan dan kesejahteraan.
“Untuk pencapaian daerah, KKS tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah saja. Seluruh elemen masyarakat, multi stakeholder (pemangku kepentingan), dunia usaha, para tokoh agama, tokoh masyarakat hingga jajaran pemerintahan harus bersama – sama, bahu – membahu mewujudkan daerah yang sehat,”tambahnya.
Dijelaskan, upaya pembangunan penguatan KKS di Provinsi Jambi merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jambi. Untuk itu, mengajak Forum KKS se – Provinsi Jambi harus saling berkolaborasi dan bersinergi mewujudkan KKS di Provinsi Jambi.
“Seluruh lintas sektor dan lintas program untuk di Jambi hendaknya bisa meningkatkan kinerja serta melakukan inovasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik terkait pencapaian target tatanan KKS di Provinsi Jambi,”katanya.
Menurut Abdullah Sani, KKS merupakan suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk. Hal itu bisa dicapai dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa kegiatan dalam tatanan yang terintegrasi dan disepakati bersama antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
“Penyelenggaraan KKS telah dicanangkan sejak tahun 1988. Penyelenggaran KKS tersebut secara bertahap telah dipahami dan dilaksanakan oleh kabupaten/kota walaupun belum maksimal,”ujarnya.
Dikatakan, dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 dan 1138 Tahun 2005, Pasal 10 disebutkan, Pemerintah akan memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan kabupaten/kota sehat setiap dua tahun sekali. Penghargaan itu diberikan pada tahun ganjil.
Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2007/Bangda tanggal 22 Maret 2022 tentang Pemberitahuan Awal Pelaksanaan Verifikasi Kabupaten Kota Sehat (KKS) Tahun 2023.
“Untuk verifikasi KKS Tahun 2023 mendatang, saya berharap kepada se,bilan kabupaten dan dua kota di Provinsi Jambi menyelenggarakan KKS dengan Sembilan tatanan. Dengan demikian Jambi bisa mengikuti penilaian dan verifikasi KKS tahun 2023. Melalui penilaian itu, Jambi bisa mendapatkan penghargaan sesuai kondisi di lapangan,”jelasnya.
Abdullah Sani mengharapkan, verifikasi KKS Provinsi Jambi menjadi tahapan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan dan pihak terkait dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan daerah. Karena itu jajaran dinas terkait dan pemangku kepentingan perlu terus meningkatkan kinerja mewujudkan KKS.
“Kita harus berusaha melakukan berbagai inovasi dan terobosan agar KKS se – Provinsi Jambi bisa tercapai secara optimal dan konsisten,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Muhammad Safrizal mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi forum dan tim pembina KKS di tingkat kabapuaten, kota dan Provinsi Jambi. (Matra/AdeSM).
