(Matra, Medan) – Presiden Joko Widodo(Jokowi) mengungkapkan, saat ini isu kebebasan pers sudah bukan lagi menjadi sebuah masalah karena saat ini semua pihak bebas membuat berita melalui berbagai platform (pentas) digital. Namun algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional.
“Situasi tersebut sering mengorbankan kualitas isi pemberitaan dan jurnalisme otentik atau asli pun semakin hilang. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Masalahnya hal tersebut membuat media konvensional yang beredaksi makin terdesak dalam peta pemberitaan,” ujar Presiden Jokowi pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), Kabupaten Deliserdang, Kamis (9/2/2023).
Menurut Presiden Jokowi, kehidupan pers di Indonesia saat ini sedang dalam keadaan kurang baik. Hal tersebut dipengaruhi kebebasan pers yang kurang disertai rasa tanggung jawab dan banjirnya berita di media digital yang dikendalikan kecerdasan buatan.
“Dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Masalah yang utama saat ini adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Sekarang ini, masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing. Umumnya tidak beredaksi, atau dikendalikan oleh AI (kecerdasan buatan),”katanya.
Kepala Negara mengatakan, masalah utama kedua pers di Indonesia, yaitu keberlanjutan industri media konvensional yang menghadapi tantangan berat. Saat ini sekitar 60 % belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing.
“Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan makin berkurang terus, larinya pasti ke sana. Sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita,”jelasnya.
Dikatakan, masalah utama ketiga pers di Indonesia, yaitu kedaulatan dan keamanan data dalam negeri. Masalah keamanan data dalam negeri ini perlu mendapat perhatian bersama. Presiden Jokowi memandang data sebagai new oil (minyak baru) yang harganya tak terhingga. Presiden pun mengingatkan agar semua pihak mewaspadai pemanfaatan algoritma bagi masyarakat.
“Para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat. Dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat. Ini yang kita semua harus hati-hati. Hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai ini,” tegasnya.
Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong penyelesaian dua Rancangan Peraturan Presiden (Perpres), yakni Rancangan Perpres tentang Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers dan Rancangan Perpres tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Hal ini penting untuk mendukung jurnalisme berkualitas.
“Saran saya, bertemu kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan, sudah. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini,”tandasnya.
Pers Bertanggung Jawab
Sementara itu, Gubernur (Sumut), H Edy Rahmayadi pada kesempatan itu mengingatkan pers yang bebas tetap meningkatkan rasa tanggung jawab dalam pemberitaan. Kebebasan pers harus dimaknai sebagai hal yang bernilai baik dan berguna di dalam etika dan bertanggtungjawab.
“Dalam kode etik jurnalistik disampaikan wartawan Indonesia dalam menghasilkan berita harus akurat berimbang dan tidak beritikad buruk dan harus sesuai dengan hati nurani. Ini tugas pemberitaan melayani kemanusiaan dan hati nurani,”katanya.
Edy Rahmayadi mengharapkan pers meningkatkan peran penting memperkuat penggunaan nalar publik yang menuju pada kebaikan. Hal itu penting karena penghargaan tertinggi profesi jurnalistik ialah bagaimana pers bertanggungjawab pada upaya pembangunan kemanusiaan secara utuh.
Dijelaskan, kita hidup pada zaman ketika media menjadi kekuatan yang sungguh luar biasa. Ada satu teori yang menyatakan bahwa kenyataan dapat dibentuk dan suatu versi kebenaran dapat dikonstruksi secara maya.
“Awalnya saya meragukan teori ini. Namun hari ini teori itu ada benarnya. Sehingga zaman ini disebut sebagai zaman post truth atau matinya kebenaran, kebohongan menjadi kebenaran apabila diproduksi terus menerus,” ujarnya.
Edy Rahmayadi meminta pers untuk terus memberitakan informasi mengenai potensi Sumut. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, seluruh pihak mestilah berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk pers.
“Saya menitipkan ke semua insan pers yang hadir untuk dapat menulis hal-hal yang positif tentang Sumut. Apakah tentang kulinernya, budaya, pariwisata dan potensi ekonomi lainnya. Yang akan memberikan citra positif bagi investor dan wisatawan datang ke Sumut,”tambahnya.
Pada HPN 2023 di Kota Medan tersebut, enam tokoh pelopor pers dari Sumut menerima penghargaan. Di antaranya, empat orang tokoh pers perjuangan, Dja Endar Moeda, Parada Harahap, Mohammad Said dan Tuan Manullang. Kemudian tokoh pers perempuan, Ani Idrus dan tokoh pers tiga zaman, Muhammad TWH.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Medan, Presiden Jokowi meresmikan Terminal Tipe A Amplas, Kota Medan dan berkunjung ke salah satu pasar tradisional di Kota Medan. Kehadiran Presiden Jokowi pada puncak HPN 2023 tersebut turut didampingi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.
Kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan, Wali Kota Medan, Bobby Nasution, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Atal S Depari. (Matra/AdeSM/BPMI Setpres/KominfoSumut).
