(Matra, Medan) – Penghargaan suatu bangsa terhadap budayanya merupakan wujud dari sebuah bangsa yang beradab. Penghargaan terhadap budaya tersebut membutuhkan dukungan pers yang memiliki kekuatan membangkitkan budaya bangsa tersebut. Karena itu pers sebagai bagaian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia juga harus tetap memainkan peran pentingnya menjaga serta memelihara kebudayaan nusantara.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S Depari pada Dialog Kebudayaan PWI Pusat dan penganugerahan kebudayaan terhadap 10 kepala daerah se-Indonesia di Hotel Santika Dyandra, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Selasa (7/2/2023).
Acara tersebut merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang berlangsung di Medan, Sumut, Selasa – Minggu (7 – 12/2/2023). Sepuluh kepala daerah yang menerima anugerah kebudayan dari PWI Pusat, Bupati Serdangbedagai, Darma Wijaya, Wali Kota Medan, Bobby Afifi Nasution, Bupati Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kustini Sri Purnomo, Bupati Kuningan, Jawa Barat, Acep Purnama dan Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Eri Cahyadi.
Selain itu, Bupati Malang, Jawa Timur, Muhammad Sanusi, Bupati Pesawaran, Lampung, Dendi Ramadhona, Bupati Indragiri Hilir, Riau, Muhammad Wardan, Bupati Agam, Sumatera Barat, Andri Warman dan Bupati Halmahera, MalukuUtara, Usman Sidik. Kesepuluh kepala daerah penerima anugerah kebudayaan tersebuttampil sebagai pembicara mengupas perkembangan kebudayaan daerah masing-masing.
Menurut Atal S Depari, pelestarian budaya bangsa bukan hanya tanggung jawab lembaga pendidikan dan pemerintah saja. Pers juga bertanggung jawab melestarikan budaya bangsa. Upaya pelestarian budaya tersebut bisa dilakukan dengan baik melalui sinergi dan kolaborasi bersama.
Dikatakan, pelestarian budaya juga sangat erat hubungannya dengan wartawan di setiap daerah. Karena itu, pers sebagai pilar keempat demokrasi tidak melulu melaksanakan peran mengenai pengawasan sosial atau menyampaikan kritik terhadap pemerintah atas kondisi masyarakat. Tetapi pers juga harus peduli terhadap pembangunan daerahnya, termasuk pembangunan budaya.
“Pers ada di berbagai aspek kehidupan, yakni kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kita ini adalah negara super power (sangat kuat) di bidang kebudayaan. Jadi Anugerah Kebudayaan PWI Pusat V tahun 2023 ini menjadi bentuk apresiasi kita kepada sosok bupati/wali kota yang sukses berinovasi. Baik itu inovasi menuju pangan yang berswasembada, sandang yang berkepribadian dan papan yang selaras dengan alam dan lingkungan. Itu tema besar kita kali ini,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu pada kesempatan itu mengatakan, pers tidak seharusnya menyampaikan berita yang seringkali hanya seremonial seorang kepala daerah. Padahal, substansi dari sebuah kegiatan itu yang jauh lebih penting dan dapat bernilai di mata masayarakat ketimbang sekadar memberitakan kegiatan kepala daerah.
“Bicara soal kemerdekaan pers, Pak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa jangan hanya bicara kebebasan, tetapi harus bertanggung jawab, khususnya untuk kebudayaan,”ujarnya.
Menurut Ninik Rahayu, melalui rasa tanggung jawab, media harus mampu memelihara keberagaman, inklusif dalam pemberitaan. Ninik Rahayu juga juga berharap kepala daerah yang menerima Anugerah Kebudayaan dari PWI harus menentukan mekanisme strategisnya untuk mendukung pembangunan kebudayaan. Hal itu penting agar inovasi dapat dikuatkan melalui regulasi (peraturan). (Matra/AdeSM/KominfoProvSumut).
