(Matra, Jambi) – Kebakaran hutan dan lahan gambut di Provinsi Jambi harus diantisipasi atau dicegah lebih dini. Hal itu penting agar kebakaran hutan dan lahan gambut tidak sampai terjadi memasuki musim kemarau panjang yang diperkirakan bakal melanda Sumatera, termasuk Jambi tahun ini. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut juga harus dimaksimalkan mencegah timbulnya bencana asap yang bisa merugikan semua pihak.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jambi, H Al Haris ketika membuka Workshop (Lokakarya) Aksi Perlindungan dan Pengelolaan Gambut yang Berkelanjutan, Merajut Kontribusi untuk Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Lahan (Forestry and Other Land Uses/FOLU) Net Sink 2030” di Swiss-belhotel, Kota Jambi, Kamis (2/2/2023). Workshop yang diselenggarakan digelar Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Jambi dalam rangka memperingati Hari Lahan Basah Sedunia yang jatuh pada 2 Februari 2023.
Workshop yang dihadiri sekitar 200 orang dari kalangan pemerintahan, perguruan tinggi, aktivis lingkungan dan masyarakat peduli api se-Jambi tersebut menampilkan pembicara Guru Besar Perlindungan Hutan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr Bambang Hero Saharjo, Dirjen Pengendalian Kerusakan Gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir Huda Achani, Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Ir Hj Sri Argunaini, MSi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjungjabung Timur, Drs Adil Aritonang dan perwakilan KKI Warsi Jambi, Ade Chandra.
Menurut Al Haris, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut tidak bisa diserahkan hanya kepada pihak pemerintah. Semua pemangku kepentingan, dinas instansi terkait, perusahaan dan elemen masyarakat di pedesaan harus terlibat mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan gambut.
“Kita semua harus ikut mengelola dan menyelamatkan gambut. Hal itu penting mencegah hutan dan lahan gambut dari kerusakan yang semakin parah. Penyelamatan hutan dan lahan gambut dari kebakaran juga sangat penting mencegah bencana asap,”katanya.
Al Haris mengatakan, seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan harus komitmen menyelamatkan hutan dari kerusakan manfaat hutan bisa dinikmati masyarakat dan pemerintah. Kemudian kalau hutan tidak diselamatkan, melainkan dibakar dan dirusak, hal itu akan menjadi mudarat atau dampak negatif.
“Kita juga harus menjaga hutan sebagai bentuk dukungan pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi maupun jajaran pemerintahan hingga ke tingkat desa sudah mengambil langkah agar tidak terjadi kebakaran hutan di Jambi. Kita berharap kondisi Jambi tetap stabil, tidak ada hutan yang terbakar tahun ini,”ujarnya.
Al Haris menginatkan agar semua pihak terkait tidak sampai lalai mencegah kebakaran hutan dan lahan, termasuk lalai melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan. Semua pihak terkait, baik kepala desa, camat, komando rayon militer (Koramil), Bintara Pembina Desa (Babinsa), kepala kepolisian sektor (Kapolsek) harus selalu siaga di lapangan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Jambi harus berupaya keras agar tidak ada hot spot (titik api) di Jambi.
“Kita jangan sampai lalai, sehingga nanti ketika kita ke lapangan, kebakaran hutan sudah terjadi, hotspot (titik api) sudah banyak. Saat ini harus sudah dipasang spanduk sosialisasi mengenai sanksi dan denda membakar hutan. Pemberitahuan mengenai sanksi dan denda membakar hutan dan lahan tersebut juga sudah harus disampaikan kepada ke perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri,” paparnya.
Pentingnya Karbon
Al Haris mengatakan, penyelamatan hutan dan lahan gambut di Jambi dari kebakaran yang cukup luas dan parah harus bisa dicegah agar Provinsi Jambi bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi karbon hingga 140 juta ton hingga 2030. Hutan gambut memiliki potensi besar menyumbangkan karbon untuk penyelematan lingkungan. Karena itu hutan gambut harus diselamatkan dari kerusakan, terutama kebakaran.
“Indonesia butuh karbon yang semakin meningkat guna menyelamatkan kerusakan lingkungan, termasuk perubahan iklim. Bank Dunia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sangat peduli terhadap peningkatan produksi karbon ini. Hal ini harus kita sikapi serius agar Jambi bisa tingkatkan produksi karbon hingga 2030. Untuk itu, kebakaran hutan dan lahan gambut, maupun hutan alam harus bisa kita cegah tahun ini,”katanya.
Dikatakan, lahan basah seperti lahan gambut di Provinsi Jambi, khuusnya di KabupatenMuarojambi, Tanjungjabung Timur dan Tanjungjabung Barat yang mencapai luas sekitar 864.498 hektare harus dipertahankan karena mempunyai peran penting untuk menjaga dari dampak perubahan iklim.
“Jika dikelola dengan baik dan bisa dicegah dari kebakaran, hutan dan lahan gambut bisa menghasilkan banyak karbon yang cukup besar. Ssebaliknya, jika hutan dan lahan gambut rusak, terbakar, karbon yang tersimpan di kawasan hutan dan lahan gambut pun akan habis,”katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Adi Junedi pada kesmepatan tersebut mengatakan, peringatan Badan Metereologi, Klimatologi dan Gesofisika (BMKG) mengenai ancaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera, terutama di Jambi tahun ini harus disikapi lebih serius. Potensi kebakaran hutan dan lahan di Jambi tahun ini tinggi karena diperkirakan musim kemarau lebih panjang akibat El Nino.
“Tiga tahun terakhir kita terbantu selamat dari bencana kebakaran hutan dan lahan karena pengaruh La Nina atau musim hujan lebih banyak. Sedangkan tahun ini pengauh El Nino akan lebih dominan, sehingga musim kemarau panjang diperkirakan bakal terjadi. Menyikapi situasi tersebut, pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut harus dilakukan lebih dini dan serius,”katanya.
Dijelaskan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut penting karena kerugian yang ditimbulkan sangat tinggi. Baik kerugian ekonomi mapuni sosial dan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan gambut di tiga kabupaten di Provinsi Jambi tahun 2015 menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp 765 triliun serta kerugian lingkungan dan sosial sekitar Rp 32 triliun.
“Jadi mari kita sama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut lebih dini agar jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut tahun ini. Kalau kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi,memadamkannya sangat sulit dan menelan biaya yang tak sedikit,”katanya. (Matra/AdeSM).
