Wakil Gubernur Jambi, H Abdullah Sani (dua dari kanan) mengamati berbagai jenis pupuk untuk kebutuhan petani yang dipamerkan pada MPdI pada Gebyar Undian Tabungan Anggota Koperasi dan Anak Sekolah KUD Karya Mukti di Desa Harapan Karya Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Kamis (26/1/2023). (Foto : Matra/KominfoJambi).

(Matra, Jambi) – Pengelolaan koperasi di Provinsi Jambi hingga kini ternyata belum semuanya dilakukan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari masih banyaknya koperasi di Jambi, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD) yang tutup atau tidak aktif. Kondisi tersebut membuat koperasi tidak bisa membantu peningkatan usaha ekonomi masyarakat, khususnya di pedesaan.

Wakil Gubernur Jambi, Drs H Abdullah Sani, MPdI pada Gebyar Undian Tabungan Anggota Koperasi dan Anak Sekolah KUD Karya Mukti di Desa Harapan Karya Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Kamis (26/1/2023) mengatakan, saat ini ada sekitar 3.934 koperasi di Provinsi Jambi. Namun koperasi yang aktif hanya sekitar 2.042 unit atau 51 %. Sedangkan koperasi yang tutup atau tinggal papan nama mencapai 1.892 unit atau 48 %.

Menurut Abdullah Sani, koperasi di Provinsi Jambi, termasuk KUD belakangan ini cukup berkembang secara keseluruhan. Hal itu bisa dilihat dari terus bertambahnya koperasi, termasuk KUD di beberapa daerah di Jambi. Namun banyak juga koperasi yang tidak aktif akibat kurangnya pembinaan.

Abdullah Sani mengatakan, untuk menghidupkan seluruh kopersi di Jambi, seluruh jajaran dinas yang menangani koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Jambi memberikan pendampingan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi.

Dikatakan, pada saat ini, pemerintah memberikan kemudahan untuk proses pelayanan koperasi dan UMKM secara online. Namun pengurusan koperasi harus melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang ada. Nomor badan hukum dan nomor induk koperasi akan terbit selama tiga hari pada jam kerja.

Hal tersebut sudah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan aturan tersebut pengesahan Badan Hukum Koperasi dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui sistem administrasi Badan Hukum.

Pada kesempatan itu, Abdullah Sani mengajak seluruh masyarakat terus meningkatkan kemajuan KUD guna meningkatkan perekonomian desa. Hal tersebut sudah ditunjukkan KUD Harapan Karya Mukti, Pelepat Ilir, Bungo. Selain berhasil memberdayakan ekonomi masyarakat desa, KUD Harapan Kartya Mukti juga memiliki prestasi tingkat nasional.

Pada kesempatan itu, Abdullah Sani memberikan apresiasi atas pencapaian dan prestasi KUD Karya Mukti di tingkat Nasional. Semua pencapaian tersebut berkat kerja keras anggota pengurus dan kerja sama yang baik mengembangkan KUD. Prestasi tersebut mengharumkan nama baik Provinsi Jambi di tingkat Nasional.

Abdullah Sani mengharapkan pencapaian dan prestasi tersebut dapat memberikan inspirasi dan menjadi contoh bagi koperasi lain yang ada di Provinsi Jambi. Seluruh koperasi di Jambi diharapkan senantiasa berkreasi menjalankan kegiatan koperasi dan menjadi contoh yang baik mengembangkan koperasi guna memajukan perekonomian desa.

“Mari kita hidupkan kegiatan KUD, tingkatkan kerja sama yang baik bersama pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah di desa – desa. Saya ucapkan selamat dan sukses selalu kepada KUD Karya Mukti. Teruslah berkreasi untuk kemajuan desa demi kemajuan Provinsi Jambi,”ujarnya. (Matra/AdeSM).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *