28 Januari 2023
Menkopolhukam, Mahfud MD (depan) memberikan arahan pada Rakorsus Penanggulangan Karhutla Nasional di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Jumat (20/1/2023). (Foto : Matra/HumasKLH).

(Matra, Jambi) – Tiga provinsi di Sumatera yang memiliki areal hutan dan lahan perkebunan kelapa sawit luas, yakni Jambi, Riau dan Sumatera Utara (Sumut) diminta melakukan antisipasi dini dan meningkatkan kewaspadaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Antisipasi dini dan kewaspadaan karhutla itu penting menyusul adanya perkiraan cuaca bahwa ketiga provinsi di Sumatera tersebut bakal dilanda musim kemarau mulai Februari.

Hal tersebut mengemuka pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional yang dilaksanakan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Jumat (20/1/2023).

Rakorsus yang dipimpin Mentero Koordinator (Menko) Polhukkam, Mahfud MD tersebut turut dihadiri Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH), Siti Nurbaya dan Kepala Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita.

Kepala daerah yang hadir langsung pada Rakorsus Pengendalian Karhula Nasional tersebut, yakni dari Provinsi Kalimantan Barat, Riau dan Kalimantan Tengah. Sedangkan para kepala daerah lain, termasuk Jambi, mengikuti rakorsus tersebut secara zooming (dalam jaringan) di daerah masing-masing.

Kepala Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pusat, Dwikorita pada kesempatan tersebut mengungkapkan, berdasarkan perkiraan yang dibuat lembaganya, musim kemarau akan melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni di Jambi, Riau dan Sumut mulai Februari. Karena itu potensi karhutla di tiga provinsi itu sangat tinggi. Sedangkan potensi hujan lebat pada medio Februari bisa juga terjadi di terjadi wilayah lainnya.

“Kewaspadaan yang pertama perlu dilakukan di bulan Februari dimana meskipun sebagai besar wilayah Indonesia masih mengalami hujan, tetapi di wilayah Riau, sebagai Jambi dan sebagian Sumut memasuki kemarau,”ujarnya.

Berdasarkan perkiraan cuaca yang sudah disampaikan BMKG Pusat Oktober 2022, katanya, kondisi La Nina makin melemah dan masuk ke netral. Namun kondisi netral ini sangat dekat hampir berimpit dengan kondisi El Nino lemah. Karena itu karhutla sangat rawan terjadi.

Sementara itu, Menko Polhukam, Mahfud MD pada kesempatan itu meminta semua pihak terkait meningkatkan kewaspadaan atas potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan di tahun 2023. Semua pihak terkait di tingkat pusat hingga daerah diharapkan secara intensif, kontiniu dan konsisten melakukan upaya pengendalian karhutla. Salah satu di antaranya mengantisipasi perkiraan BMKG bahwa musim tahun 2023 akan lebih kering dibandingkan tahun 2022.

“Dari prediksi BMKG terdapat potensi terjadinya El Nino setelah 3 tahun terakhir 2020, 2021, 2022 terjadi La Nina. Sehingga diperkirakan akan terjadi peningkatan potensi karhutla seperti yang terjadi di tahun 2019,”ujarnya.

Mahfud MD juga meminta Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah agar dapat bersinergi saling membantu guna mempersiapkan sebaik-baiknya antisipasi karhutla. Baik dari kelengkapan sarana prasarana, anggaran, peraturan dan hal-hal terkait lainnya guna antisipasi peningkatan potensi karhutla.

“Segera selesaikan hambatan dan kendala yang dapat mengganggu jalannya penanggulangan karhutla, jangan biarkan hal-hal teknis menghambat kinerja kita,”tegasnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya (kanan) pada Rakorsus Penanggulangan Karhutla Nasional di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Jumat (20/1/2023). (Foto : Matra/HumasKLH).

Muncul Hot Spot

Sementara Menteri LHK, Siti Nurbaya pada kesempatan tersebut mengatakan, berdasarkan data pemantauan hotspot (titik api) tahun 2023, jumlah hotspot periode 1-19 Januari 2023 mencapai 31 titik. Angkanya ini tersebut naik 29 % dari periode yang sama pada tahun lalu.

“Karena itu sesuai arahan Menko Polhukam, kita harus berhati hati potensi karhutla. Data tersebut cukup akurat karena berdasarkan pantauan BMKG. BMKG juga memperkirakan bahwa di tahun 2023 ini kita akan mengalami anomali iklim, dimana curah hujannya menipis yang bisa jadi lebih panas di bulan Mei dan Juni nanti,”ujarnya.

Menurut Siti Nurbaya, operasi pencegahan karhutla sudah dimulai di awal bulan Maret nanti. Kemungkinan mulai akhir Februari awal Maret Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mulai operasi modifikasi cuaca.

“Hal itu dilakukan menyusul permintaan Pak Presiden biasanya agar jangan sampai hari Lebaran tahun ini terjadi bencana asap,”katanya.

Siti Nurbaya menambahkan, potensi peningkatan karhutla juga perlu diantisipasi lebih tinggi karena pada tahun 2023 ini Indonesia menjadi Ketua ASEAN dan memperoleh mandat untuk memimpin KTT ASEAN dan KTT terkait yang direncanakan pada bulan Mei dan September 2023.

Potensi karhutla bahkan cukup tinggi pada waktu tersebut karena masuk musim kemarau. Indonesia juga akan mememasuki masa pra pemilu yang membutuhkan kewaspadaan terhadap hal-hal yang dapat menggangu kestabilan kamtibnas termasuk dari peningkatan karhutla di daerah. (Matra/AdeSM/HumasMenKLH).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *