(Matra, Jakarta) – Bupati Merangin, H Mashuri menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin, Provinsi Jambi mendukung kebijakan Pemerintah Pusat mengenai percepatan pemulihan ekonomi nasional dan daerah di tengah masih sulitnya ekonomi secara global. Untuk itu seluruh jajaran aparatur pemerintahan di Merangin diharapkan membuat kebijakan dan melaksanakan program-program pemulihan ekonomi secara optimal.
“Tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global, nasional dan daerah. Untuk itu semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat Merangin harus lebih berhati-hati agar tidak sampai tertinggal dalam pelaksanaan pembangunan di bidang masing-masing. Semua jajaran OPD di Merangin juga harus tetap bekerja keras dan waspada dampak ekonomi global di daerah,”kata H Mashuri seusai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Provinsi Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).
H Mashuri mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rakornas tersebut, Indonesia memang sudah mampu melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022 dengan baik. Namun demikian seluruh jajaran pemerintah daerah harus tetap berhati-hati dan waspada, karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global.
“Presiden Jokwi meminta semua jajaran pemerintah daerah di Indonesia harus hati-hati, harus bekerja keras, mendeteksi informasi-informasi dan data-data yang ada di lapangan, sehingga jangan sampai keliru membuat kebijakan. Presiden juga meminta pemerintah daerah seluruh kebijakan pembangunan daerah berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan. Artinya jangan mengambil kebijakan tanpa ada data dan faktanya,’’katanya.
H Mashuri mengatakan, seusai mengikuti rakornas bertema “Penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi” se-Indonesia tersebut, dirinya sempat berdialog dengan sejumlah kepala daerah yang hadir termasuk Bupati Tanjungjabung Timur, Romi Hariyanto. Selain itu, H Mashuri bertemu dengan mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Merangin, Ny Martha Parulina Berliana yang sekarang menjabat Kajari Kabupaten Karawang. H Mashuri meminta dukungan dan masukan seluruh mantan pejabat yang pernah bertugas di Merangin dan beberapa daerah di Indonesia untuk memajukan pembangunan Merangin.
Dana Abadi Daerah
Sementara itu, Presiden Jokowi pada rakornas tersebut mengharapkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan membangun dana abadi. Dana abadi milik daerah dapat diinvestasikan di INA (Indonesia Investment Authority) yang merupakan sovereign wealth fund (dana investasi) milik Indonesia.
Menurut Jokowi, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk dapat membangun dana abadi. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
“Pemerintah pusat sekarang punya sovereign wealth fund (dana investasi). Daerah juga bisa membuat dana investasi serupa. Masukkan yang memiliki dana bagi hasil (DBH) besar, yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) disisihkan, ditabung di Dana Abadi. Itu sudah ada dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah,”kata Presiden.
Presiden Jokowi menambahkan, dana abadi milik daerah dapat diinvestasikan di INA (Indonesia Investment Authority) yang merupakan sovereign wealth fund milik Indonesia. Dana abadi tersebut diharapkan dapat menghasilkan investasi yang lebih tinggi setelah dimasukkan ke INA.
“Kalau INA mau beli jalan tol, INA mau beli pelabuhan, INA mau beli airport, Dana Abadi itu bisa dimasukkan ke sana dengan return yang jauh lebih tinggi,”ujarnya.
Sedangkan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Presiden Jokowi kembali mengingatkan pentingnya membelanjakan APBD untuk membeli produk-produk buatan dalam negeri. Saat ini, realisasi untuk belanja produk dalam negeri dari APBN maupun APBD masih 61 %. Presiden pun berharap belanja produk dalam negeri dengan APBN maupun APBD dapat terus meningkat. Kalau bisa target tahun ini bisa mencapai 100 %.
Menurut Presiden Jokowi, total APBD daerah yang mengendap di bank sampai akhir tahun 2022 mencapai angka Rp 123 triliun. Presiden mengingatkan seluruh kepala daerah perlu merencanakan program di daerahnya sebelum tahun berjalan sehingga anggaran yang telah diberikan tidak menjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).
“Saya ingatkan untuk mendesain program, merencanakan program sebelum tahun berjalan. Jangan sampai menjadi SiLPA, jangan sampai menjadi SiLPA,”tuturnya.
Terkait birokrasi, Presiden Jokowi menyebutkan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki indikator kinerja yang sesuai dengan program prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Indikator tersebut tidak hanya diberikan kepada para ASN di kementerian/lembaga, melainkan juga akan diberikan kepada para ASN di institusi TNI, Polri, hingga kejaksaan.
“Sekarang semuanya sudah ada indikator kinerjanya yang baru untuk ASN. Key Performance Indicator (KPI)-nya ada semuanya sesuai dengan prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi dan TKDN,”ujar Presiden. (Matra/AdeSM/BPMISetpres).
