Wakil Bupati Merangin, H Nilwan Yahya (tengah) memimpin Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat dan Kemiskinan Merangin di aula kantor Camat Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi, Senin (16/1/2023). (Foto : Matra/KominfoMerangin).

(Matra, Merangin) – Program Kabupaten dan Kota Sehat (KKS) serta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) menjadi salah satu solusi penting mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kedua program kesejahteraan masyarakat tersebut juga merupakan upaya penting guna menciptakan kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk.

Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Merangin, H Nilwan Yahya pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kesehatan Masyarakat dan Kemiskinan (KMK) di aula kantor Camat Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Senin (16/1/2023). Monev KMK tersebut diawali di dua kecamatan, yakni Bangko dan Bangko Barat. Monev tersebut dilaksanakan terkait dengan pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional tahun 2024.

Turut hadir pada Monev KMK Merangin tersebut, Kepala Dinas (Kadis) Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Merangin, H Abdaie, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Andre dan Ketua Tim Penggerak PKK Merangin, Ny Juniarti Nilwan.

Kemudian hadir juga, Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, Elvis Suryadinata, Kadis Perikanan Kabupaten Merangin, Irsadi dan Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Merangin, Zulhifni.

Menurut Nilwan Yahya, pelaksanaan program KKS dan Germas dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang berfokus kepada peningkatan mutu kualitas dasar manusia. Misalnya pengadaan jamban, kelengkapan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) perusahaan, penanganan sampah, penyediaan taman kota dan sungai bersih.

“Program KKS melalui sembilan tatanan. Sedangkan program Germas dilaksanakan melalui tujuh kegiatan Germas. Program tersebut dilaksanakan lintas organisasi perangkat dinas (OPD),”katanya.

Dikatakan, munculnya kemiskinan disebabkan masalah multi-dimensi. Baik itu dimensi ekonomi, sosial dan budaya. Karena itu penanganan masalah kemiskinan perlu kerja sama multi-sektor, lintas pemerintahan dan melibatkan aktor nonpemerintah atau perusahaan swasta.

Pada Monev KMK tersebut dilakukan juga evaluasi kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Merangin untuk Kecamatan Bangko dan Bangko Barat. Sedangkan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk percepatan penurunan stunting di dua kecamatan itu, yakni penyusunan perencanaan penanggulangan kemiskinan berdasarkan data, kebutuhan dan skala prioritasnya.

‘’Dokumen dapat dijalankan secara sinergis, selaras dan terukur sehingga hasil dan manfaatnya terlihat jelas di masyarakat,’’ujarnya.

Menurut Nilwan Yahya, OPD terkait di Merangin harus mampu mengandeng pihak swasta dalam melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan, misalnya kerja sama melalui pemanfaatan dana pertanggung-jawaban sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dan sumber dana lainnya,”katanya.

Sementara itu berdasarkan data, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Merangin mencapai 34.140 jiwa atau 12,22 % dari total jumlah penduduk miskin di Jambi sekitar 279.370 jiwa tahun 2022. Angka kemiskinan di Merangin juga masuk peringkat kedua dari sembilan kabupaten dan dua kota se-Provinsi Jambi. (Matra/AdeSM).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *