(Matra, Jambi) – Pihak manajemen perusahaan minyak dan gas (migas) PetroChina yang sudah 20 tahun beroperasi di Provinsi Jambi diminta bersikap lebih transparan (terbuka) kepada pemerintah dan DPRD di daerah. Keterbukaan itu penting agar pihak pemerintah daerah DPRD di Jambi lebih mudah mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, termasuk masalah kesehatan dan keselamatan kerja karyawan perusahaan.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV (Bidang Kesra) DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria ketika mendampingi Wakil Menteri Tenaga Kerja, Afriansyah Noor meninjau lokasi ledakan gas di area kerja PetroChina, Kabupaten Tanjungjabung Barat (Tanjabbar), Provinsi Jambi, Minggu (15/1/2023).
Menurut Fadli Sudria, selain meningkatkan keterbukaaan kepada pemerintah dan legislatif, pihak PetroChina juga diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jambi serta memiliki kantor di Kota Jambi. Dana tanggung jawab social perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) PetroChina diminta digunakan juga untuk peningkatan kualitas SDM, bukan hanya pembangunan fisik. PetroChina juga diminta memikiki kantor di Kota Jambi guna memudahkan komunikasi dan koordinasi bila terjadi sesuatu masalah kecelakaan atau konflik di perusahaan.
“Kami mengharapkan PetroChina lebih transparan lagi kepada pihak eksekutif dan legislatif di masa mendatang. Hal ini penting guna meminimalisir konflik sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar serta masalah kondisi ketenagakerjaan perusahaan. Bila komunikasi PetroChina dengan legislatif baik, apa pun pertanyaan masyarakat mengenai PetroChina bisa kami beri tanggapan,”katanya.
Fadli Sudria lebih lanjut mengatakan, meminta dana CSR PetroChina yang selama ini lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik hendaknya bisa juga dialokasikan untuk membantu peningkatan kualitas SDM di Provinsi Jambi. Misalnya peningkatan kualitas guru di Jambi maupun peningkatan kualitas atau keahlian tenaga kerja.
“Dana CSR Petro China jangan hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk peningkatan kualitas SDM. Kita mengetahui, jumlah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Provinsi Jambi saat ini ada 104 orang. Biaya atau gaji guru P3K tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jambi. Gaji guru P3K tersebut terbatas. Kalau bisa di masa mendatang, PetroChina dan perusahaan lain di Jambi membantu peningkatan kualitas SDM guru ini melalui dana CSR,”katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Bahari Panjaitan pada kesempatan tersebut mengatakan, kasus kecelakaan kerja atau insiden ledakan gas di PetroChina hendaknya menjadi bahan pelajaran bagi perusahaan untuk meningkatkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
“Saat ini merupakan bulan K3. Bulan K3 ini harus menjadi momen evaluasi pelaksanaan K3 di setiap perusahaan di Jambi. Jika K3 semua dilaksanakan dengan baik, tentunya kesehatan dan keselamatan kerja di setiap perusahaan dapat tercapai. K3 ini juga sangat mendukung juga produktivitas kerja,”paparnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus kecelakaan kerja di area kerja PetroChina sudah terjadi dua kali selama satu bulan terakhir. Kasus kecelakaan kerja pertama, yakni ledakan pipa gas PetroChia yang terjadi, Minggu (18/12/2022). Insiden tersebut menyebabkan delapan orang pekerja mengalami luka berat, dua di antaranya meninggal dunia.
Kemudian kasus ledakan gas di area kerja PetroChina, Senin (9/1/2023). Kasus tersebut menyebabkan tiga orang pekerja cedera dan dua dirawat di rumah sakit akibat mengalami luka serius, yakni luka bakar dan patah tangan. Akibat insiden ledakan gas di PetroChina secara beruntun tersebut, Wakil Menteri Tenaga Kerja RI, Afriansyah Noor meninjau lokasi ledakan gas PetroChina, Minggu (15/1/2023). (Matra/AdeSM/BerbagaiSumber).
