(Matra, Jambi) – Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH meminta seluruh Kepala Desa (Kades) di Provinsi Jambi terus meningkatkan inovasi memajukan pembangunan desa. Melalui inovasi pembangunan desa tersebut, berbagai sumber daya manusia dan alam desa bisa dimanfaatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Seluruh kades di Jambi kita harapkan lebih bersungguh-sungguh bekerja membangun desanya masing-masing. Para kades juga dituntut bekerja secara profesional. Sikap profesional itu penting karena dinamika kemajuan desa bisa diukur dari kemajuan pola pikir seorang kades,”kata Al Haris pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Jambi di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Kota Jambi, Kamis (5/1/2023).
Di hadapan 1.562 kades yang mengikuti Rakerda DPD APDESI Provinsi Jambi tersebut, Al Haris menandaskan, bahwa seluruh kades yang hadir pada rakerda tersebut harus menyamakan persepsi untuk meningkatkan pembangunan desa. Pembangunan di Provinsi Jambi harus terus-menerus diperkuat di seluruh sektor dan semua level, termasuk pembangunan desa.
Dikatakan, penguatan pembangunan desa tersebut sesuai dengan semangat pembangunan nasional. Kemudian percepatan pembangunan di seluruh bidang dan tingkatan tersebut juga tidak terlepas dari upaya pemerintah memperkuat pembangunan di desa. Sebagai bagian dari upaya penyebaran dan pemerataan pembangunan, pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan desa.
Menurut Al Haris, salah satu program andalan Provinsi Jambi memajukan pembangunan desa, yakni Program Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake). Melalui program tersebut, pembangunan seluruh desa dan kelurahan di sembilan kabupatan dan dua kota se-Provinsi Jambi bisa dilakukan secara merata.
“Program Dumisake hadir untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di desa-desa. Namun dana dumisake ini belum bisa sepenuhnya mengakomodir secara bersamaan untuk desa – desa di Provinsi Jambi ini. Dana dumisake ini kita atur sedemikian rupa. Dengan demikian ketika ada slot-slot dana dari pemerintah kabupaten, Pemprov Jambi tidak akan intervensi. Hal ini penting guna menguatkan kelembagaan desa,”paparnya.
Al Haris mengungkapkan, meskipun dana operasional desa berada pada kewenangan pemerintah kabupaten, namun secara faktual juga merupakan bagian dari Pemprov Jambi. Kades merupakan salah satu yang menentukan kemajuan Provinsi Jambi. Jika seluruh desa maju, tentunya hal itu akan berimbas pada kemajuan Provinsi Jambi.
“Saya yakin Pemprov Jambi, pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi hingga pemerintahan tingkat kecamatan dan desa di Jambi telah berusaha menghadirkan kemajuan pembangunan. Namun, tantangan yang kita hadapi terus meningkat. Kemudian tuntutan publik mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik juga terus meningkat. Karena itu kualitas pelayanan publik juga harus terus ditingkatkan,”katanya. (Matra/AdeSM).
