Ketua RT di Merangin Masuk BPJS
(Matra, Jambi) – Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin, Provinsi Jambi kini bisa menikmati suasana kerja yang nyaman menyusul diresmikannya Kantor Bupati Merangin yang baru. Seluruh ruang kerja apartur sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Merangin cukup kondusif mendukung kinerja ASN karena fasilitas kantor lengkap dan ruangan kerja sangat representatif.
Kantor Bupati Merangin tersebut diresmikan Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH di Bangko, Merangin, Jambi, Sabtu (24/12/2022). Seluruh akivitas Sekretariat Daerah Pemkab Merangin sudah dapat dilakukan di gedung megah yang memiliki halaman depan luas tersebut.
Bupati Merangin, H Mashuri menjelaskan, pembangunan kantor Bupati Merangin berlantai empat di lahan eks Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bumi Mashurai Merangin tersebut dimulai 2020. Gedung pusat pemerintahan tersebut menjadi barometer aktivitas roda pemerintahan di Kabupaten Merangin.
H Mashuri meminta, kehadiran kantor baru Bupati Merangin tersebut diharapkan bisa memacu kinerja ASN Pemkab Merangin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suasana kerja yang kondusif di kantor Bupati Merangin yang baru diharapkan bisa menjadi pemacu semangat bagi ASN di Merangin memberikan pelayanan prima, sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dapat ditingkatkan.
‘’Alhamdulilah setelah dikerjakan dengan bertahap dua tahun, kantor baru Bupati Merangin ini akhirnya rampung dan hari ini, Sabtu (24/12/2022) diresmikan oleh Bapak Gubernur Jambi. Kehadiran kantor baru Bupati Merangin ini kami harapkan bisa membangitkan semangat dan prestasi kerja seluruh ASN di Pemkab Merangin,’’ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi, H Al Haris pada peresmian kantor baru Bupati Merangin tersebut meminta agar gedung yang sudah dibangun dengan susah payah itu dirawat dengan baik. Kemudian, kinerja ASN Merangin juga harus meningkat setelah memiliki kantor yang baru.
“Mari kita rawat gedung yang dibangun dengan biaya mahal ini. Kemudian seluruh ASN Pemkab Merangin juga bisa meningkatkan kinerja setelah bekerja di kantor bupati yang baru dan representative ini,”ujarnya.
Al Haris juga meminta jajaran Pemkab Merangin memperhatikan gedung-gedung perkantoran dan fasilitas pemerintah lainnya yang saat ini kurang terawat. Di antaranya Tugu Pedang dan Stadion KONI Merangin.
‘’Saya lihat Tugu Pedang dan Stadiun KONI Merangin di Desa Langling terlihat tidak terawat. Tolong Organisasi Perangkat Dinas (OPD) terkait agar merawat aset yang sudah kita bangun itu dengan baik. Hal itu penting agar fasilitas pemerintahan tersebut bisa tahan lebih lama,’’pintanya.
Masuk BPJS
Di tengah peningkatan pembangunan fasilitas gedung perkantoran, Pemkab Merangin juga tak lupa peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintahan terendah, mulai dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Waga (RW), kepala desa, perangkat pemerintahan desa hingga tenaga honor.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Merangin untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah desa, yakni mendaftarkan Ketua RT, Ketua Rukun Warga (RW), kepala desa, perangkat desa, Ketua dan Pengurus Badan Pembangunan Desa (BPD) dan tenaga honor menjadi peserta Badan Permusyawaratan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Penandatangan nota kesepakatan (Momerandum of Understanding/MoU) Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan untuk apartur pemerintah desa dan tenaga honorer Pemkab Merangin tersebut dilakukan Bupati Merangin, H Mashuri dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muarabungo, Kunto Baskoro, Rabu (28/12/2022).
Menurut H Mashuri, pengikut-sertaan aparatur pemerintahan desa dan tenaga honor dalam program BPJS tersebut merupakan bentuk perhatian Pemkab Merangin kepada para pegawai non – ASN, kades, perangkat desa, BPD, Ketua RW dan RT di Kabupaten Merangin.
H Mashuri mengharapkan, melalui kerja sama Pemkab Merangin dengan BPJS Ketenagakerjaan tersebut, para pegawai non-ASN, kepala desa, perangkat desa, BPD, Ketua RW dan RT bisa nyaman berobat dengan fasilitas BPJS. Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan itu memang untuk memberikan rasa nyaman sekaligus jaminan perlindungan.
‘’Jadi dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan itu, para pegawai non-ASN, kepala desa, perangkat desa, BPD, Ketua RW dan RT akan merasa nyaman dan terlindungi bila terkena musibah sakit,’’katanya. (Matra/AdeSM).
