(Matra, Jambi) – Upaya penciptaan kerukunan umat beragama di Provinsi Jambi tidak boleh terhenti sebab potensi gesekan dalam kehidupan beragama di daerah tersebut tetap ada. Karena itu lembaga pemangku kepentingan kehidupan beragama, yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jambi harus tetap berkomitmen tinggi meningkatkan kerukunan umat beragama di Jambi.
Kemudian Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) juga perlu terus meningkatkan upaya-upaya kerukunan antaretnis mencegah terjadinya gesekan atau perselisihan bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Potensi gesekan bernuansa SARA di Jambi juga ada karena warga masyarakat Jambi terdiri dari berbagai etnis atau suku dan kelompok.
Demikian salah satu pokok pikiran yang mengemuka pada pengukuhan Pengurus FKUB Provinsi Jambi periode 2022 – 2027 di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi, Selasa (22/11/2022). Pada kesempatan yang sama juga dikukuhkan Pengurus FPK Provinsi Jambi 2022 – 2024.
Pengukuhan Pengurus FKUB Provinsi Jambi dan FPK Provinsi Jambi tersebut turut dihadiri Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos MH, Ketua FKUB Provinsi Jambi, Prof Hasbi Umar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, H Mukti Said, SE,ME dan Kepala Kantor Wilayah Departeman Agama Provinsi Jambi, H Zoztafia, SAg, M, PdI.
Al Haris pada kesempatan itu mengatakan, FKUB dan FPK Provinsi Jambi harus terus berkontribusi memperkuat dan meneguhkan keharmonisan dan kerukunan, kedamaian, ketenteraman dan keamanan masyarakat di Jambi. Tugas tersebut harus benar-benar dilaksanakan karena kedua forum kerukunan tersebut dibentuk pemerintah untuk menciptakan dan meningkatkan kerukunan hidup masyarakat Indonesia.
“FKUB merupakan wadah para tokoh agama untuk bekerja menciptakan dan meningkatkan kerukunan umat beragama. Sedangkan FPK wadah tokoh masyarakat yang fokus menciptakan kerukunan antaretnis dan kelompok masyarakat. Pengurus kedua forum ini harus tetap komimen menciptakan kerukunan umat beragama dan masyarakat agar program pemerintah bisa terlaksana dengan baik,”ujarnya.
Al Haris mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada para pimpinan agama dan tokoh agama, pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat dan suku di Jambi yang selama ini secara tulus meluangkan waktu menggalang kerukunan beragama dan masyarakat Jambi.
“Para pemuka agama dan masyarakat Jambi juga turut serta meluangkan waktu menghadiri pengukuhan pengurus FKUB dan FPK ini. Kehadiran para tokoh agama dan pemuka adat serta pemuka etnis berkumpul dalam sebuah forum, pada satu ruang dan waktu menunjukkan bahwa keharmonisan dan kerukunan umat beragama serta interaksi sosial antar ras, etnis dan suku yang berbeda di Provinsi Jambi telah terwujud dengan baik,”tambahnya.
Al Haris mengharapkan sikap penerimaan yang baik dan saling menghargai dan berintegrasi dalam kemajemukan agama, ras, suku dan etnis di Provinsi Jambi
terus terbina, terjaga dan terpelihara dengan baik sebagai upaya untuk mewujudkan kerukunan, ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dikatakan, terciptanya kerukunan seperti saat ini menjadi faktor penting mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang kondusif. Situasi kondusif ini menjadi kebutuhan masyarakat dan Pemerintah di Jambi, terutama menghadapi tahun politik 2023 – 2024.
Untuk itu kerukunan masyarakat perlu terus terbina, terjaga dan terpelihara dengan baik sebagai upaya untuk mewujudkan kerukunan, ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
“Hal ini penting demi kedamaian negeri, mewujudkan kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat,”tambahnya.
Al Haris juga meminta kepada para tokoh agama, para pemuka adat dan etnis agar terus bergandengan tangan menjaga negeri ini dari disintegrasi, bekerja sama merawat kerukunan dan toleransi masyarakat, demi kehidupan yang kondusif dan harmonis. Hal itu penting karena menjaga dan membina kerukunan dan kondusivitas daerah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja.
“Jadi pembentukan FKP dan FKUB merupakan upaya untuk mengajak dan meningkatkan komitmen seluruh komponen bangsa, setiap lapisan masyarakat agar turut memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan. Dengan demikian konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang disebabkan permasalahan ras, suku, budaya serta agama yang dapat mengancam integritas nasional dapat dicegah,”katanya.
Dikatakan, tantangan berat yang dihadapi bangsa Indonesia di masa mendatang semakin berat seiring perubahan kehidupan global. Potensi gesekan di tengah masyarakat juga akan terus meningkat. Untuk itu FKUB dan FPK bisa menjadi juru kunci perdamaian, kerukunan dalam masyarakat.
Tugas tersebut akan bisa dicapai dengan membuat program pembangunan kerukunan bangsa yang menyentuh hingga ke seluruh elemen masyarakat, termasuk masyakarakat akar rumput (bawah). Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Kesbangpol Provinsi Jambi telah menyediakan dana untuk pembangunan kerukunan masyarakat dan beragama tersebut.
“Jadi perlu kebersamaan menjaga kestabilan keamanan dan ketentraman ditengah masyarakat. ,Buatlah program yang menyentuh ke bawah agar bisa terlaksana semua kedamaian,”lanjutnya.
Al Haris berpesan agar FKUB dan FPK Provinsi Jambi dapat menjalankan tugasnya dengan optimal untuk mewujudkan dan menjaga integrasi, kerukunan serta keharmonisan dalam kemajemukan masyarakat. Kedua forum tersbeut harus benar-benar bisa dijadikan wadah dialog bagi pemuka adat dan etnis, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Kemudian masukan-masukan atau pemikiran FKUB dan FPK Provinsi Jambi juga harus tetap menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah terkait pembauran kebangsaan serta kerukunan umat beragama demi mewujudkan masyarakat yang rukun dan sejahtera.
“Seluruh pengurus beserta anggota FKUB dan FPK Jambi hendaknya dapat bekerja dan berbuat secara masif, aktif dan positif, memberi kontribusi yang membawa hasil yang baik untuk kedamaian daerah, serta memberi manfaat dan sumbangsih demi kepentingan masyarakat dan pembangunan di Provinsi Jambi,”katanya.
Swementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, H Mukti menyampaikan, FKUB dan FPK Jambi menjadi perpanjangan tangan pemerintah guna menjaring aspirasi masyarakat. Provinsi Jambi memiliki suku, ras, agama yang beragam, sehingga pembauran menjadi kunci utama kebangsaan.
Dikatakan, FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerja sama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan. Sedangkan FKUB bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
“Kemudian FKUB juga bertugas menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur. Selain itu melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat,”katanya. (Matra/AdeSM).
