28 Januari 2023
Gubernur Jambi, H Al Haris (kiri) disaksikan Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Edi Purwanto (dua dari kiri) dan para wakil ketua DPRD Provinsi Jambi menandatangani pengesahan APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun 2022 pada siding paripurna DPRD Provinsi Jambi di gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (30/9/2022). (Foto : Matra/KominfoJambi).

(Matra, Jambi) – Program Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake) yang merupakan andalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memajukan pembangunan daerah sekaligus mengentaskan kemiskinan harus bisa segera dilaksanakan secara menyeluruh. Program Dumisake sudah bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan merata menyusul persetujuan DPRD Provinsi Jambi mengenai APBD Prubahan Provinsi Jambi tahun 2022.

“Setelah pengesahan APBD Perubahan Provinsi Jambi 2022 ini, kita menginginkan Program Dumisake bisa berjalan secara keseluruhan. Kita mengharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jambi segera mengerjakan dengan cepat program-program yang sesuai dengan Program Dumisake. Selama ini masih ada OPD yang belum mampu menjabarkan Program Dumisake guna mendukung Jambi MANTAP (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional),”kata Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos seusai rapat paripurna mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi 2022 dan Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang APBD Provinsi Jambi 2023 di gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (30/9/2022).

Menurut Al Haris, DPRD Provinsi Jambi telah menyepakati perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Nota Keuangan Ranperda tentang APBD Provinsi Jambi 2023. Pengalokasian anggaran bertujuan untuk membangun perekonomian masyarakat. Karena itu seluruh OPD di Pemprov Jambi harus bergerak cepat melaksanakan program-program pembangunan berbasis Dumisake.

“Hari ini, Jumat (30/9/2022), kita sudah membahas perubahan APBD Jambi 2022 dan menyampaikan Nota Keuangan Ranperda tentang APBD Provinsi Jambi 2023 dalam sidang di DPRD. Penggunaan anggaran ini diperuntukkan kepada program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Baik itu program berbentuk pembangunan yang bersifat fisik atau lain sebagainya. Pada intinya, semakin cepat pelaksanaan penyerapan anggaran maka semakin banyak bermanfaat untuk masyarakat,”katanya.

Al Haris mengapresiasi fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jambi yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan perubahan APBD Jambi 2022. Pengesahan APBD Perubahan Jambi 2022 tersebut sangat mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang di Jambi, khususnya program Dumisake.

“Pemprov Jambi sebagai pelaku pembangunan dan DPRD Provinsi Jambi sebagai pengawas anggaran memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat pembangunan menjadi lebih baik dan terarah, tepat sasaran sesuai dengan harapan masyarakat,”ujarnya.

Al Haris mengatakan, rancangan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 disusun dengan mengacu kepada target-target pembangunan yang tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Rancangan APBD tersebut memperhatikan kondisi perekonomian dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Pemprov Jambi tetap berupaya menjadikan APBD sebagai instrument fiskal untuk mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dijelaskan, guna mendukung hal tersebut maka APBD disusun secara realistis, mendukung program dan kegiatan prioritas, kredibel dan berkelanjutan. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah ini menjadi pertimbangan. Karena itu mulai tahun anggaran 2022, Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi menyepakati pendanaan atas beberapa pembangunan infrastruktur secara tahun jamak (multi years).

“Hal itu merupakan bentuk komitmen dan upaya pemenuhan infrastruktur daerah sekaligus efisiensi waktu guna mempercepat pencapaian target pembangunan daerah,”katanya. (Matra/AdeSM).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *