(Matra, Jambi) – Masalah pengangkutan batu bara yang hingga kini masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat Jambi kembali mencuat pada pertemuan Tim Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dengan Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Selasa (27/9/2022).
Masalah angkutan batu bara mendapat perhatian khusus pada pertemuan tersebut karena hingga kini belum ada solusi permanen mengenai penanganan masalah angkutan batu bara di Jambi. Sementara kegiatan atau aktivitas angkutan batu bara di Jambi hingga kini masih cukup tinggi dan pembangunan jalan khusus angkutan batu bara tak kunjung tuntas.
Al Haris pada kesempatan tersebut mengungungkapkan, saat ini hampir 8.000 unit truk angkutan batu bara yang melintasi jalan nasional wilayah Kabupaten Sarolangun menuju pelabuhan sungai Talang Duku, Kabupaten Muarojambi. Sementara lebar jalan nasional Sarolangun hingga Muarojambi hanya rata-rata enam meter. Sempitnya ruas jalan tersebut membuat sering terjadi penumpukan truk batu bara di jalan dan menyebabkan kemacetan.
“Kami meminta kepada Tim Wantannas menyampaikan kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) terkait pelebaran ruas jalan nasional dari Sarolangun menuju Jambi. Saat ini hampir 8.000 unit truk yang melintasi jalan tersebut dan jalan yang tersedia lebarnya hanya enam meter. Tentu kondisi tersebut seiring mengakibatkan penumpukan truk di jalan dan menyebabkan kemacetan,”katanya.
Menurut Al Haris, Provinsi Jambi sampai saat ini belum memiliki jalan khusus angkutan batu bara. Untuk itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari sudah memulai melakukan pengerjaan jalan angkutan batu bara mulai dari daerah Koto Boyo – Bajubang – Tempino – Pelabuhan Talang Duku.
Pemkab Batanghari sudah mulai pengerjaan jalan dari daerah Koto Boyo sampai ke Tempino sepanjang lebih kurang 32 kilometer (Km) sebagai tahap awal. Selanjutnya Pemprov Jambi akan menaikkan kelas jalan tersebut menjadi kelas A. Anggarannya dialokasikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Provinsi Jambi sekitar Rp 50 miliar.
Menjadi Polemik
Al Haris mengatakan, masalah angkutan batu bara di Jambi masih menjadi polemic. Hal tersebut disebabkan belum adanya jalan khusus angkutan batu bara di daerah itu. Untuk itu Pemprov Jambi menyiapkan beberapa alternatif terkait pengangkutan batu bara. Di antarnya membangun jalan khusus angkutan batu bara dan pengangkutan batu bara melalui Sungai Batanghari.
Dijelaskan, permasalahan angkutan batu bara menjadi tantangan yang sangat luar biasa bagi Al Haris sejak dirinya menjadi Gubernur Jambi 2021. Masalahnya daerah tersebut belum memiliki jalan khusus untuk angkutan batu bara dan perusahaan batu bara yang ada di Jambi belum membangun jalan khusus angkutan batu bara. Saat
“Saat ini saya mencoba mengambil langkah langkah menyiapkan beberapa alternatif permasalahan angkutan batu bara batu bara. Alternatif pertama mengalihkan jalan batu bara agar tidak melewati jalan nasional. Alternatif kedua memanfaatkan potensi aliran Sungai Batanghari menjadi jalur angkutan batu bara,”paparnya.
Al Haris lebih lanjut mengatakan, dirinya juga telah menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi untuk segera menyiapkan anggaran pembangunan jalan khusus batu bara. Pemprov Jambi telah melakukan pembahasan mengenai anggaran pembangunan jalan khusus batu bara tersebut dengan DPRD Provinsi Jambi agar dananya bisa masuk dalam APBD Perubahan.
“Kami menargetkan pembangunan jalan alternatif angkutan batu bara tersebut sudah selesai akhir Desember 2022. Kami juga masih tetap menunggu pengerjaan jalan khusus angkutan batu bara yang dilakukan perusahaan batu bara. Beberapa perusahaan telah melakukan ekspose mengenai pembangunan jalan khusus angkutan batu bara tersebut,”tuturnya.
Al Haris mengungkapkan, Pemprov Jambi juga meminta Menteri Perhubungan RI menyetujui pembangunan Pelabuhan Tenam di Batanghari. Sudah ada perusahaan yang serius untuk membangun pelabuhan tersebut. Selain itu Pemprov Jambi juga meminta Menteri Perhubungan RI mendukung pengerukan 10 titik di alur transportasi Sungai Batanghari. Pengeurkan itu penting karena alur transportasi Sungai Batanghari tersebut mengalami pendangkalan.
“Semoga izin pengerukan alur Sungai Batanghari tersebut bisa cepat keluar, sehingga pengerukan bisa segera dilakukan,”katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) , Laksamana Madya (Laksdya) TNI Harjo Susmoro pada kesempatan tersebut mengatakan siap menyampaikan aspirasi Pemprov Jambi terkait masalah angkutan batu bara tersebut kepada Pemerintah Pusat.
Selain itu, Harjo Susmoro menyebutkan, masalah ketahanan nasional sangat penting mendapat perhatian seluruh pemerintah daerah di Indonesia karena hal itu akan menjamin keamanan bangsa Indonesia di masa mendatang. Keamanan dan ketahanan nasional merupakan kepentingan nasional yang akan menentukan juga kesejahteraan bangsa Indonesia.
”Pertemuan ini memberikan masukan kepada Bapak Presiden Jokowi selaku kepala negara dan para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab masalah keamanan sekaligus kesejahteraan bangsa Indonesia,”katanya. (Matra/AdeSM).
