(Matra, Jambi) – Pengendalian inflasi di Provinsi Jambi perlu mendapatkan perhatian khusus sebab inflasi di Jambi masih cukup tinggi, berada di atas inflasi nasional yang hanya mencapai 4,69 %. Inflasi Provinsi Jambi periode Juli 2022 menembus angka 8,55 % dan periode Agustus masih berada pada angka 7,70 %.
Untuk menurunkan inflasi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi sebagai bagian dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi berkomitmen terus mendukung upaya-upaya mendorong stabilisasi inflasi dan pengendalian inflasi, terutama inflasi komoditi pangan strategis.
Demikian dikatakan Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH pada Pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP) Provinsi Jambi di Swiss-Belhotel Jambi, Kota Jambi, Jumat (23/9/2022) malam.
Menurut Al Haris, gerakan nasional pengendalian inflasi pangan menjadi langkah penting mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai (persediaan) dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif dan berdampak nasional.
Dikatakan, gerakan nasional pengendalian inflasi pangan sangat penting mengoptimalkan upaya dan aksi nyata dalam stabilisasi harga pangan. Kemudian gerakan tersebut juga mendorong produksi guna meningkatkan ketahanan pangan yang lebih integratif, masif serta berdampak nasional.
“Gernas PIP tersebut dilaksanakan berlandaskan pada kerangka 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif). Gernas PIP berperan penting mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional,”katanya.
Al Haris mengatakan, program unggulan Gernas PIP yang telah dilakukan TPID Provinsi Jambi, yakni operasi pasar dan pasar murah secara rutin. Operasi pasar dan pasar murah tersebut dilakukan Badan Urusan Logistik (Bulog) Jambi dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
“Selain itu dilakukan juga optimalisasi fasilitasi distribusi pangan strategis melalui subsidi ongkos angkut serta memperkuat ketahanan komoditas hortikultura melalui Gerakan Tanam Cabai yang telah dilakukan berbagai lembaga di kabupaten/kota se – Provinsi Jambi,”paparnya.
Dikatakan, Gerakan Tanam Cabai di Provinsi Jambi ditandai dengan Gerakan Satu Juta Tanam Cabai di Kabupaten Bungo. Kemudian pemberian bibit cabai kepada Korem 042/Gapu di Kota Jambi, Kelompok Wanita Tani Sumber Jaya Tangkit Baru di Muarojambi dan SMK PP Negeri Muarojambi.
Gerakan tanam cabai itu, katanya juga dilakukan di pondok-pondok pesantren (ponpes) seperti Ponpes As’ad Kota Jambi, Ponpes An Nur Tangkit Kabupaten Muarojambi dan Ponpes Al Muttaqin Ibru, Muarojambi. Selain itu dilaksanakan juga pemberian bantuan sarana dan produksi pertanian kepada SMK PP Negeri serta Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
“Pemberian bantuan sarana produksi tersebut perlu mendapat perhatian karena hingga saat ini KAD yang sedang proses baru KAD Kota Jambi dan Kota Sungaipenuh,”tambahnya.
Al Haris menjelaskan, KAD bidang pangan ini diharapkan juga dilakukan semua kabupaten/kota se – Provinsi Jambi. Kerja sama itu bisa dilaksanakan melalui digitalisasi pertanian yang saat ini diinisiasi Dinas Pertanian Provinsi Jambi bersama dengan aplikasi Ciptani.
“Penguatan koordinasi dan komunikasi melalui digitalisasi itu penting untuk menjaga ekspektasi inflasi dalam bentuk High Level Meeting (HLM) TPID yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Jambi dan kabupaten/kota se -Provinsi Jambi,”ujarnya.
Menurut Al Haris, Gernas PIP masih tetap berkelanjutan sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi di Provinsi Jambi. Untuk itu TPID Provinsi Jambi bersama TPID kabupaten/kota se-Provinsi Jambi perlu extra effort (usaha ekstra) mengendalikan inflasi agar stabilisasi harga bisa dijaga.
“Pemprov Jambi bagian dari TPID Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya mendorong stabilisasi inflasi dan pengendalian inflasi, terutama inflasi komoditi pangan strategis,”tandasnya.
Al Haris juga mengimbau warga masyarakat Provinsi Jambi meningkatkan pembelian membeli beras lokal. Hal itu penting menjaga stabilitas harga tetap terjaga. Di tengah kenaikan harga BBM, semua kemungkinan kenaikan harga harus bisa dikendalikan, khususnya kenaikan harga bahan pokok masyarakat.
“Guna mengendalikan lonjakan harga kebutuhan pokok, Pemprov Jambi juga menyediakan bantuan modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sekitar Rp 6,5 miliar. Bantuan itu diberikan kepada nelayan, ojek, emak – emak, melinja dan pemula,”katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Suti Masniari Nasution pada kesempatan tersebut mengatakan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus berkomitmen untuk menjaga terkendalinya inflasi nasional. Pemprov Jambi dan Bank Indonesia berserta tim TPID terus mewujudkan melalui gelaran Gernas PIP yang telah dicanangkan pada 10 Agustus 2022.
“Gernas PIP merupakan gerakan yang bersifat nation-wide (nasional) sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022,”katanya. (Matra/AdeSM).
