(Matra, Jambi) – Kalangan DPRD Provinsi Jambi memprihatinkan masih tingginya angka kemiskinan. Padahal Provinsi Jambi terkenal sebagai salah satu penghasil minyak dan gas (migas) dan memiliki perkebunan kelapa sawit yang cukup luas. Kondisi tersebut menunjukkan Provinsi Jambi belum mampu melakukan pemulihan ekonomi.
Dua kabupaten di Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabtim) dan Tanjungjabung Barat (Tanjabbar) tercatat sebagai penghasil migas terbesar di Provinsi Jambi. Bahkan produksi migas Tanjabtim dan Tanjabbar menduduki peringkat 10 besar tingkat nasional.
Kontribusi mingas Tanjabtim terhadap produksi migas nasional mencapai 10, 95 % dan dan kongtribusi migas Tanjabbar terhadap produksi migas nasional mencapai 10,29 persen. Namun penduduk Provinsi Jambi masih banyak yang hidup dalam garis kemiskinan.
Angka kemiskinan di Provinsi Jambi selama tahun terakhir semakin meningkat. Jumlah orang miskin di Provinsi Jambi tahun 2021 mencapai 293.860 jiwa. Jumlah orang miskin di Jambi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 sekitar 278.800 jiwa.
“Kondisi ini ibarat tikus kelaparan di lumbung padi. Daerah yang memberi kontribusi besar bagi pendapatan nasional namun jumlah penduduk miskin di daerah tersebut sangat tinggi. Itulah yang terjadi di Kabupaten Tanjabtim dan Tanjabbar. Kedua kabupaten tersebut menjadi kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah selama 15 tahun terakhir,”kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi Ansori pada sidang DPRD Provinsi Jambi tentang perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022 di gedung DPRD Jambi, Kota Jambi, Senin (19/9/2022).
Keprihatinan mengenai kondisi kemiskinan di Provinsi Jambi tersebut juga mendapat sorotan dari Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi. Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi, Ririn Novianty pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi tentang penyampaian pandangan fraksi terhadap perubahan APBD Jambi 2022 di DPRD Provinsi Jambi, Senin (19/9/2022) mengatakan, pihaknya prihatin tentang angka kemiskinan di Jambi.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Jambi, katanya, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi hingga pertengahan tahun 2022 masih ada sekitar 279.370 jiwa. Kemudian nilai tukar petani (NTP) Provinsi Jambi terakhir 119,74 atau turun sebesar 5,95 %. Angka kemiskinan tersebut masih tergolong tinggi. Sedangkan NTP di Jambi juga tergolong rendah.
“Untuk menurunkan angka kemiskinan ini, Pemprov Jambi diminta memaksimalkan pemanfaatan anggaran mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pertanian di Jambi juga harus dioptimalkan menggunakan anggaran yang ada guna meningkatkan NTP petani,”katanya.
Ririn Novianty lebih lanjut mengatakan, Pemprov Jambi perlu terus melakukan pendataan aset daerah. Kemudian pemanfaatan asset daerah tersebut juga perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu bisa dilakukan dengan menyerahkan pengelolaan aset daerah kepada pihak ketiga,”katanya.
“Kami juga mengharapkan agar organsiasi perangkat dinas (OPD) atau instansi pelayanan seperti Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Rumah Sakit Raden Mataher Jambi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi meningkatkan kinerja karena sudah mendapatkan anggaran yang cukup besar,”katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi, H Abdullah Sani pada kesmepatan tersebut mengatakan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan anggaran pembangunan di semua sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya penanggulangan kemiskinan.
“Kami berterima kasih atas saran-saran anggota dewan mengenai upsya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jambi. Pandangan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi mengenai upaya peningkatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan menjadi masukan bagi Pemprov Jambi untuk melakukan pembangunan lebih baik,”katanya. (Matra/AdeSM).
