(Matra, Jambi) – Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa Jambi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ke gedung DPRD Provinsi Jambi masih terus mengalir. Setelah aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) STS Jambi, Rabu (7/9/2022), mahasiswa Jambi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jambi juga menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM ke gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (8/9/2022).
Unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM tersebut mendapat respon positif pimpinan, komisi dan anggota DPRD Provinsi Jambi. Pada aksi unjuk rasa mahasiswa GMKI Jambi ke DPRD Provinsi Jambi, Kamis (8/9/2022) misalnya, Ketua Fraksi Partai Partai Keadilan Sosial (PKS) DPRD Provinsi Jambi, Supriyanto menyambut baik kehadiran para mahasiswa.
Supriyanto dan beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi pada kesempatan tersebut melakukan dialog dengan para mahasiswa mengenai dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat. Supriyanto juga menerima aspirasi yang disampaikan para mahasiswa GMKI Jambi.
“Kami sepakat dengan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM karena kenaikan harga BBM tersbeut memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok dan tarif angkutan. Kondisi ini menimbulkan kesulitan ekonomi bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,”ujarnya.
Surpiyanto menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan harga ke DPRD Jambi dengan tertib. Kehadiran mahasiswa ke DPRD Jambi menguatkan menguatkan tekad DPRD Provinsi Jambi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Dikatakan, Fraksi PKS di DPR RI juga tidak sepakat terhadap kebijakan Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM tersebut. Masalahnya kenaikan harga BBM membuat masyarakat makin menjerit.
“Fraksi PKS di DPR RI juga menolak kenaikan harga BBM. Karena itu kami akan berjuang bersama rakyat agar harga BBM tidak dinaikkan. Kenaikan harga bBM ini jelas menyengsarakan rakyat. Kita tolak kenaikan BBM. Kita minta harga BBM diturunkan,”tegasnya.
Menurut Supriyanto, pengalihan subsidi BBM kepada bantuan langsung tunai (BLT) tidak efektif dan bukan solusi yang tepat mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat. Masalahnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) BLT sering tidak akurat.
“Hingga kini DTKS masik karut-marut. Karena itu masih banyak warga masyarakat kurang mampu yang seharusnya mendapatkan bantuan BLT, ternyata tidak mendapatkan bantuan tersebut. Agar subsidi bisa dinikmati seluruh masyarakat miskin, kita minta turunkan harga BBM,”katanya.
Teken Kesepakatan
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Edi Purwanto juga menyambut baik aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa UIN STS Jambi ke gedung DPRD Provinsi Jambi terkait penolakan harga BBM. Ketika berdialog dengan ratusan mahasiswa Edi Purwanto menerima aspirasi mahasiswa dan menandatangani kesepakatan penolakan kenaikan harga BBM.
Mahasiswa UIN STS Provinsi Jambi pada kesempatan tersebut menyampaikan tuntutan agar Pemerintah Pusat membatalkan kenaikan harga BBM karena kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan menyengsarakan masyarakat kecil. Kenaikan harga BBM juga berpengaruh kepada kehidupan mahasiswa yang menggantungkan biaya hidup dari orang tua di kampung halaman.
Kemudian para mahasiswa juga meminta pemerintah mengidentifikasi penerima subsidi BBM. Selain itu mereka mendesak DPRD Provinsi Jambi melakukan konsolidasi dengan DPR RI agar tuntutan mahasiswa mengenai penolakan harga BBM bisa dipenuhi pemerintah.
“Kami minta DPRD Provinsi Jambi menyampaikan aspirasi kami ini kepada Pemerintah Pusat, termasuk kepada Presiden Joko Widodo agar harga BBM diturunkan kembali. Kenaikan harga BBM ini menyengsarakan masyarakat, termasuk kami mahasiswa dan orang tua kami di kampung halaman,”kata Rizki, seorang mahasiswa.
Sementara itu, Edi Purwanto pada kesempatan tersebut mengatakan pihaknya serius menyikapi tuntutan para mahasiswa. Pihak DPRD Provinsi Jambi akan menyampaikan keluh – kesah dan tuntutan mahasiswa kepada Pemerintah Pusat.
“Tuntutan para mahasiswa Jambi mengenai penolakan kenaikan harga BBM akan kita tampung dan kita terima. Saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi mengawal dan akan menyampaikan tuntutanmahasiswa ini kepada Pemerintah Pusat,”ujarnya. (Matra/AdeSM).
