(Matra, Jambi) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi memberikan kemudahan pengurusan izin berusaha untuk meningkatkan investasi. Para pengusaha yang hendak menanamkan investasi di Provinsi Jambi tidak perlu lagi mengurus izin secara berbelit-belit. Saat ini pengusaha sudah bisa mengurus izin usaha di Jambi melalui satu pintu di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi.
Hal tersebut dikatakan Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH pada silahturahmi dan pemberian arahan Menteri Investasi RI, Bahlil Lahadalia kepada pelaku Usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi, Rabu (7/9/2022).
Menurut Al Haris, Pemprov Jambi terus berkomitmen agar para pengusaha dapat berinvestasi dengan mudah dan tenang di Provinsi Jambi. Untuk mempercepat peningkatan investasi di Jambi, semua perizinan yang menjadi kewenangan provinsi didelegasikan ke DPMPTSP. Kemudian pengurusan izin berusaha di kabupaten/kotadi Provinsi Jambi juga diserahkan ke DPMPTSP kabupaten/kota.
“Pengurusan izin dengan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di Provinsi Jambi dan di kabupaten/kota se- Provinsi Jambi juga sudah berjalan dengan baik. Kalaupoun masih ada kekurangan, hal itu tidak sampai menghambat proses pengurusan izin investasi,”katanya.
Dikatakan, Pemprov Jambi juga telah melakukan bimbingan teknis OSS RBA kepada masyarakat untuk meningkatkan peran UMKM dan pelaku usaha start up (usaha rintisan). Kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM juga sudah berjalan dengan membentuk Forum Corporate Social Responsibility (CSR).
“Hari ini, Rabu (7/9/2022), kami mengundang UMKM mengikuti acara ini dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Upaya lain yang kami lakukan memberdayakan ekonomi rakyat dan pemerataan pembangunan, yakni program Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake). Salah satu kegiatan Dimisake, yaitu bantuan perkuatan modal bagi UMKM,”katanya.
Al Haris mengatakan, UMKM di Provinsi Jambi terus menggeliat. Untuk itu pendampingan sangat dibutuhkan agar UMKM dapat berkembang dengan baik. Kebangkitan UMKM mesti juga memiliki manajemen yang baik. Salah satu syarat manajemen UMKM yang baik harus memiliki ijin dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal itu penting sebagai jaminan tata kelola UMKM yang baik.
Investasi Bagus
Sementara itu, Menteri Investasi RI/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPMD), Bahlil Lahadalia pada kesempatan tersebut mengatakan, iklim investasi di Provinsi Jambi beberapa tahun terakhir tergolong sangat bagus. Hal tersebut tercermin dari realisasi investasi di Provinsi Jambi.
Dijelaskan, realisasi nilai investasi di Provinsi Jambi hingga kuartal kedua tahun 2020 mencapai Rp 4,8 triliun. Kemudian peringkat pertama realisasi nilai investasi kabupaten/kota se – Provinsi Jambi sejak 2018 hingga semester pertama 2022 ditempati Kabupaten Kerinci.
“Realisasi investasi Kabupaten Kerinci 2018 – 2022 mencapai angka 6,5 %. Kemudian realisasi investasi Kabupaten Batanghari mencapai 3,73 %, Muarojambi (2,93 %), Tanjungjabung Barat (2,55 %) dan Bungo (2,33 %),”paparnya.
Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya terus berusaha menjalin kerja sama dengan gubernur, bupati/wali kota, UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan se-Indonesia untuk mengembangkan UMKM. Diskusi mengenai peningkatan investasi dan pemberdayaan UMKM terus dilakukan.
“Kami menginginkan iklim investasi semakin baik dan UMKM tumbuh dengan baik di masa mendatang. Kami berdiskusi terkait subsidi yang harus tepat sasaran, inflasi, sertifikasi halal dan lainnya. Intinya pemerintah akan segera merespon dengan baik dan bijak harapan-harapan dalam pengembangan investasi dan UMKM,”katanya. (Matra/AdeSM).
