Mendagri, HM Tito Karnavian (dua dari kanan) didampingi Gubernur Jambi, H Al Haris (dua dari kiri), Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Edi Purwanto (kanan) dan Danrem 042/Gapu Jambi, Brigjen TNI Supriono (kiri) pada pertemuan membahas tingginya inflasi Provinsi Jambi di Bank Jambi, Sabtu (27/8/2022). (Foto : Matra/KominfoJambi).

(Matra, Jambi) – Tingginya angka inflasi di Provinsi Jambi yang mencapai 8,55 % beberapa pekan terakhir mendapat perhatian khusus Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri). Masalahnya angka inflasi tersebut paling tinggi di Indonesia. Karena itu, Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melakukan langkah antisipatif dan segera menyikapi tingginya angka inflasi tersebut.

Penanganan inflasi yang tinggi itu dinilai penting karena hal tersebut membuat ekonomi rakyat dan daerah berpotensi melambat, harga-harga terus melonjak, daya beli masyarakat menurun dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menjadi tersendat.

Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, Ssos, MH pada pertemuan pengendalian inflasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian di ballroom gedung Utama Bank 9 Jambi, Sabtu (27/8/2022) menjeaskan, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah cepat menyikapi tingginya angka inflasi tersebut.

Di antarnya melakukan Program Pengendalian Inflasi Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) EXISTING 4K, yaitu memantau Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. Kemudian
Pemprov Jambi juga menyiapkan rencana jangka pendek dan menengah TPID Provinsi Jambi.

Rencana jangka pendek tersebut, yakni melakukan pemetaan bulan rawan inflasi, kampanye ke masyarakat terkait penyesuaian pola konsumsi ke cabai kering dan pemetaan daerah produksi pangan. Selain itu dilakukan juga pertemuan tim teknis TPID se – kabupaten/kota di Provinsi Jambi, penguatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, penguatan program dan kegiatan pada organiasi perangkat dinas (OPD) membantu petani meningkatkan produktivitas.

“Kemudian mengalokasikan belanja tidak terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P),”katanya.

Rencana jangka menengah yang dilakukanPemprov Jambi menyikapi tingginya infali tersebut, lanjut Al Haris, yaitu kampanye penggunaan pupuk organik kepada petani holtikultura, optimalisasi peran nobil TTIC (Toko Tani Indonesia Center), Revitalisasi CAS (Control Atmosphere Storage – Gudang Penyimpanan Hasil Pangan), edukasi adopsi teknologi pengeringan cabai, program kampung peduli/penyangga inflasi, pemberian bantuan bibit cabai dan menjalin kerja sama dengan daerah penghasil komoditi.

“Pemprov Jambi juga menyiapkan Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang saat ini secara total berada pada angka lebih kurang Rp17 miliar dan salah satunya diperuntukkan bagi pengendalian inflasi,”tambahnya.

Menurut Al Haris, Pemprov Jambi telah melakukan intervensi komoditi bahan pokok, antara lain cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak sayur, telur ayam ras dan beras. Intervensi komoditi tersebut sejalan dengan rencana strategis TPID Provinsi dan kabupaten/kota, yaitu optimalisasi lahan pertanian produktif dan distribusi bibit cabai kepada warga dalam memanfaatkan lahan perkarangan khususnya di wilayah perkotaan.

Kemudian mengatur waktu tanam komoditi dalam memicu produktivitas, pengawasan terhadap pendistribusian komoditas langsung kepada masyarakat, menjaga stabilitas supply (pasokan) komoditi dari luar, membatasi distribusi komoditi keluar daerah dan memastikan stock beras (Bulog) dan optimalisasi lahan pertanian padi sawah.

“Kami siap bekerja, TPID Provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi bersama dengan Satgas Pangan siap bekerja untuk menekan angka inflasi ini sehingga bisa kembali stabil dan terkendali,”ujarnya.

AlHaris mengharapkan, TPID dan Satgas Pangan se-Provinsi Jambi terus mengantisipasi perkembangan di lapangan untuk menurunkan inflasi di Provinsi Jambi. Aksi nyata seluruh pihak terkait di lapangan perlu dilakukan secara intensif mengendalikan inflasi di Jambi.

“Pada hari ini, Sabtu (27/8/2022), kita mendengarkan arahan langsung Mendagri mengenai pengendalian inflasi di Provinsi Jambi. Pemprov Jambi dengan cepat menyusun langkah-langkah strategis dalam pengendalian inflasi. Saat ini kita sedang menyusun item kegiatan sesuai dengan kebutuhan pada langkah strategis pengendalian inflasi,”paparnya.

Sementara itu, Mendagri, Tito Karnavian pada kesempatan tersebut mengatakan, dirinya melakukan kunjungan kerja ke Jambi untuk melihat secara langsung dan memastikan angka inflasi yang benar di Jambi, penyebabnya dan langkah-langkah Pemprov Jambi mengatasi inflasi tersebut.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jambi beserta Forkompinda Provinsi Jambi yang sudah melakukan respon dengan pengumuman dan permintaan Pemerintah Pusat mengenai pengendalian iInflasi tersebut,”katanya.

Dikatakan, Pemprov Jambi dan pihak terkait perlu melakukan langkah-langkah nyata secara bersama-sama untuk mengendalikan inflasi di Jambi. Pemantauan situasi di lapangan, khususnya kenaikan harga dan penurunan daya beli masyarakat, perlu juga dilakukan secara intensif.

Tito Karnavian mengatakan, dirinya nanti akan menyampaikan kepada Bapak Presiden RI bahwa Provinsi Jambi situasi di Jambi relatif terkendali di tengah naiknya inflasi pada rapat kabinet di Jakarta. Daya beli masyarakat masih cukup kuat. Memang ada kenaikan beberapa komoditas, tapi sifatnya temporer dan cepat untuk diatasi.

“Kami mengharapkan tetap adanya sinergi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tahap desa untuk mengendalikan inflasi ini,”katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Provinsi Jambi, Johansyah mengatakan, Pemprov Jambi berupaya menurunkan angka inflasi dari 8,55 % menjadi 8 % akhir Agustus ini.

Menurut Johansyah, tingginya angka inflasi di Jambi dipengaruhi lima kenaikan harga komoditi atau bahan kebutuhan masyatakat. Kelima komoditi yang harganya cukup tinggi di Jambi, yakni cabai rawit, cabai merah, bawang merah dan bahan bakar minyak (BBM) rumah tangga.

“Selain itu kenaikan inflasi di Jambi juga dipengaruhi kenaikan harga mobil. Penjualan mobil di Jambi meningkat dan relatif mahal akibat kebijakan pengusaha yang menetapkan murahnya uang muka (DP) kredit mobil,”katanya.

Dikatakan, untuk menurunkan angka inflasi, Pemprov Jambi melakukan operasi pasarberbagai kebutuhan pokok yang harganya saat ini cukup tinggi. Operasi pasar berbagai kebutuhan pokok seperti minyak goreng sudah dilakukan di Pasar Angso Duo dan Talang Banjar baru-baru ini. (Matra/AdeSM).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *