(Matra, Jambi) – Seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi pekan lalu melakukan reses (kunjungan kerja lapangan) ke daerah-daerah pemilihan mereka. Reses tersebut dimaksudkan melihat langsung kondisi dan permasalahan pembangunan di daerah kabupaten hingga ke desa – desa terpencil.
Salah satu persoalan klasik pembangunan yang terekam para nggota DPRD Provinsi Jambi selama melakukan reses tersebut, yakni kerusakan jalan, kemiskinan sarana listrik, kesulitan ekonomi masyarakat desa dan ketertinggalan teknologi informasi.
Anggota Komisi III (bidang pembangunan) DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai PPP Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sarolangun, Evi Suherman di Jambi, Minggu (10/7/2022) menjelaskan, selama melakukan reses bersama anggota DPRD Jambi lainnya ke Sarolangun 1 – 8 Juli 2022, pihaknya banyak menemukan dan mendapat laporan masyarakat desa mengenai kerusakan jalan, masalah listrik dan kesulitan ekonomi petani.
Dikatakan, pada pertemuan dengan aparat pemerintah desa, kecamatan dan warga masyarakat di beberapa desa, Kecamatan Air Hitam, Sarolangun, Jambi, warga masyarakat dan aparatur pemerintahan desa dan kecamatan melaporkan kondisi banyaknya jalan rusak, listrik yang sering padam, jaringan telekomunikasi tidak ada, ekonomi masyarakat yang sulit dan persoalan penambangan emas tanpa izin (PETI).
“Kunjungan kami ke Kecamatan Air Hitam ini memberikan banyak masukan bagi kami mengenai ketertinggalan pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat. Warga masyarakat melaporkan berbagai masalah pembangunan dan memberikan masukan kepada dewan. Di antaranya, perbaikan kerusakan jalan, tower (menara) telekomunikasi, perbaikan rumah ibadah dan penanganan PETI,”katanya.
Menurut Evi Suherman, warga masyarakat tiga desa di Kecamatan Air Hitam, Sarolangun rata-rata meminta perbaikan kerusakan jalan, jembatan dan selokan (drainase). Warga Desa Semurung meminta pembangunan dranase sepanjang 500 meter untuk mengatasi banjir.
Mereka juga meminta bantuan dana perbaikan rumah ibadah, pembangunan tanggul sekitar persawahan dan tiang listrik. Warga Desa Mentawak Baru, Desa Pematang Kabau dan Kelurahan Sarolangun Kembang umumnya meminta bantuan perbaikan rumah ibadah.
“Masukan dan usulan warga masyarakat tersebut menjadi catatan bagi saya. Aspirasi warga masyarakat tersebut akan saya usulkan di sidang DPRD Provinsi Jambi agar bisa direalisasikan. Kami berharap usulan warga masyarakat desa mengenai peningkatan pembangunan desa bisa diwujudkan secepatnya,”katanya.
Evi Suherman mengakui, kondisi jalan berstatus jalan provinsi di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun cukup memprihatinkan. Sebagian besar jalan rusak berat, berlubang dan tidak beraspal, sehingga sulit dilalui kendaraan di musim hujan. Selain itu jembatan di ruas jalan provinsi di Air Hutam juga kecil. Kemudian jaringan telepon seluler di daerah tersebut juga sulit atau tidak stabil akibat tidak adanya tower.
“Saya melihat langsung kerusakan jalan dan kemiskinan jaringan telekomunikasi di daerah ini. Saya sudah mencatat kondisi pembangunan tersbeut dan akan saya bawa ke sidang DPRD Jambi dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi,”katanya.
Masalah PETI
Evi Suherman mengatakan, masalah PETI yang dilaporkan warga masyarakat Air Hitam, Kabupaten Sarokangun juga mendapat perhatian para anggota DPRD Provinsi Jamb Dapil Sarolangun. Menurut laporan warga masyarakat, PETI di Sarolangun masih banyak beroperasi.
Kegiatan PETI tersebut menyebabkan kualitas air sungai yang menjadi sumber air bersih bagi warga masyarakat menurun. PETI membuat air Sungai Batanghari di Sarolangun yang dulunya bersih kini berubah kotor. Bahkan air sungai tersebut diduga telah tercemar merkuri atau air raksa yang digunakan dalam kegiatan PETI.
“Masalah pencemaran air sungai akibat PETI in juga merupakan salah satu keluh kesah warga Air Hitam yang perlu mendapat perhatian serius. Kami sudah mencatatnya dan akan membahasnya nanti. Salah satu lokasi PETI di Air Hitam, yakni di Dusun Lebuh, Desa Jernih, sekitar kawasan hutan lindung Taman Nasional Bukit Duabelas TNBD,”katanya.
Dijelaskan, warga masyarakat mengeluhkan dampak PETI terhadap air siungai, karena sungai di daerah itu menjadi sumber penghidupan warga masyarakat setempat. Warga desa biasanya memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air bersih keluarga.
Kemudian sungai juga menjadi tempat warga desa mencari mencari ikan. Akibat pencemaran kegiatan PETI, air sungai di Air Hitam semakin keruh dan tercemar. Kemudian ikan pun semakin sulit didapatkan warga desa.
“Kami merasa heran, sebagian lokasi PETI tersebut tidak jauh dari tidak jauh dari kantor camat dan kepolisian sektor. Warga lima desa di Kecamatan Air Hitam meminta aparat penegak hukum segera menghentikan kegiatan PERI tersebut,”ujarnya.
Perbaikan
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Ir H Muhammad Fauzi, ST mengatakan, pihaknya tetap melakukan perbaikan kerusakan jalan provinsi secara bertahap di Kabupaten Sarolangun.
Dinas PUPR Provinsi Jambi memperbaiki dua ruas jalan menuju Kecamatan Air Hitam, Sarolangun pada tahun 2022. Perbaikan jalan itu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022 Provinsi Jambi. Kedua ruas jalan tersebut, ruas jalan Simpang Pauh – Simpang Mentawak (Air Hitam dan Simpang Margoyoso -Simpang Mentawak (Air Hitam).
Dikatakan, dana yang dianggarkan Dinas PUPR Provinsi Jambi memperbaiki kerusakan jalan Simpang Margoyoso – Air Hitam, Simpang Mentawak, mencapai Rp 14,33 miliar. Sedangkan dana perbaikan jalan Simpang Pauh – Air Hitam, Simpang Mentawak sekitar Rp 11,3 Miliar.
Secara terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Sarolangun, Ahmadi mengatakan, pihanya juga sudah melakukan perbaikan jalan menuju eks Marga Bukit Bulan, Kecamatan Limun, Sarolangun tahun ini. Lokasi perbaikan jalan dilakukan di Napal Melintang. Anggaran perbaikan jalan tersebut mencapai Rp 700 juta.
Selain itu, katanya, Dinas PUPR Sarolangun njuga memperbaiki kerusakan jalan di Kecamatan Air Hitam, Mandiangin dan Mandiangin Timur. Dana yang dialokasikan memperbaiki kerusakan jalan di tiga kecamatan tersebut mencapai Rp 13 miliar. Sedangkan di Pasar Sarolangun, perbaikan jalan dikhusukan pada pembangunan drainase tertutup dahulu, baru elakukan perbaikan jalan.
“Perbaikan kerusakan jalan berstatus jalan kabupaten di Sarolangun belum bisa dilakukan secara tuntas dan menyeluruh akibat kondisi ekonomi belum stabil dan anggaran sangat terbatas. Karena itu perbaikan jalan dilakukan secara bertahap,”katanya. (Matra/AdeSM/BerbagaiSumber).