29 September 2022
Gubernur Jambi, H Al Haris (empat dari kiri) bersama Gubernur se-Sumatera pada Rakorgub se-Sumatera 2022 di Hotel The Premiere, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (30/6/2022). (Foto : Matra/KominfoJambi).

(Matra, Jambi) – Pembangunan Jalan Tol Tras Sumatera (JTTS) mendorong peningkatan konektivitas (hubungan) jalur logistik di Pulau Sumatera. Melalui JTTS, pengangkutan hasil perkebunan, pertanian, perdagangan, pariwisata dan transportasi penumpang antar daerah di Sumatera lebih cepat. Karena itu pembangunan JTTS di seluruh provinsi di Sumatera perlu segera dituntaskan.

“Salah satu fokus pembangunan infrastruktur di Sumatera yang perlu segera dituntaskan, yakni pembangunan JTTS. JTTS berperan besar mendorong konektivitas jalur logistik di pulau Sumatera. Pembangunan JTTS yang menghubungkan Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) misalnya sangat membantu percepatan peningkatan perekonomian di Sumatera,”kata Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos,MH pada Rapat Koordinasi (Rakor) Gubenur se-Sumatera 2022 di Hotel The Premiere, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (30/6/2022).

Menurut Al Haris, pembangunan JTTS merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional di Sumatera. Namun masih ada jalur JTTS antar provinsi di Sumatera yang belum dibangun. Di antaranya ruas JTTS Jambi – Sumsel dan Jambi – Riau. Pemerintah Pusat diharapkan segera membantu menyelesaikan pembangunan JTTS Jambi – Sumsel dan Jambi – Riau. Termasuk membantu masalah ganti rugi lahan masyarakat yang hingga kini masih belum tuntas.

“Kami mengharapkan pembangunan JTTS Jambi – Sumsel dan Jambi – Riau segera dirampungkan. JTTS ini merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang merupakan program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu pembangunan JTTS di Jambi ini perlu diselesaikan secepatnya,”harapnya.

Suasana Rakorgub se-Sumatera di Hotel The Premiere, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (30/6/2022). (Foto : Matra/KominfoJambi).

Harga TBS

Pada kesempatan itu Al Haris juga memaparkan masalah anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit. Merosotnya harga TBS sawit antara lain disebabkan tidak adanya aktivitas ekspor. Ekspor terhenti dengan alasan tidak ada kapal yang mengangkut minyak swit mentah (Crude Palm Oil/CPO). KOndisi tersebut membuat CPO menumpuk di pabrik – pabrik sawit.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait rendahnya harga TBS sawit. Saya menginginkan adanya solusi konkrit dalam rakor ini sebagai upaya kita bersama mengangkat harga TBS sawit. Hal ini penting karena produk pulau Sumatera didominasi hasil perkebunan sawit,”katanya.

Al Haris lebih lanjut mengatakan, pelabuhan Ujung Jabung di Provinsi Jambi menjadi salah satu prioritas pembangunan guna memperlancar konektivitas jalur laut. Pelabuhan Ujung Jabung diproyeksikan menjadi pelabuhan samudera di pantai timur Jambi.

“Kami menginginkan pelabuhan Ujung Jabung ini bisa cepat berfungsi dan beroperasi. Pelabuhan ini merupakan salah satu akses transportasi laut terbaik dengan jarak terdekat dari Kepulauan Riau dan negara Singapura,”ujarnya.

Menurut Al Haris, jika pelabuhan Ujung Jabung berfungsi, Provinsi Jambi dan provinsi tetangga di Sumatera bisa menggunakannya untuk mengekspor CPO maupun batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang merupakan salah sektor ekspor terbesar di Provinsi Jambi.

Dikatakan, Rakorgub se-Sumatera menjadi sarana mengembangkan pola komunikasi antar pemerintah daerah di Sumatera. Karena itu Gubernur se-Sumatera harus bersama-sama memiliki komitmen membangun Sumatera secara utuh.

“Kita harus membangun Sumatera dengan merata dan massif. Untuk itu harus ada sinergi dan kolaborasi (kerja sama) yang baik antar daerah di pulau Sumatera guna mewujudkan itu semua,”katanya.

Sementara itu Rakorgub se – Sumatera 2022 yang dihadiri 10 gubernur, bupati, wali kota se-Sumatera dan jajaran terkait se-Sumatera mengangkat tema “Transformasi Ekonomi Sumatera dengan Lima Fokus Pembangunan”. Kelima fokus pembangunan tersebut, pemerataan infrastruktur dengan mendorong konektivitas jalur logistik pulau Sumatera.

Kemudian pembangunan wilayah Sumatera dengan hilirisasi sumber daya alam, penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif, percepatan penurunan stunting (gangguan pertumbuhananak) dan kemiskinan ekstrim serta pembangunan rendah karbon di wilayah Sumatera.

Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo pada Rakorgub se-Sumatera 2022 di Hotel The Premiere, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (30/6/2022). (Foto : Matra/KominfoJambi).

Sumbangsih Nyata

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakorgub se-Sumatera 2022 di Pekanbaru, Riau.

John Wempi Wetipo mengatakan, upaya yang dilakukan para gubernur se – Sumatera beserta jajaran pemerintahan provinsi tersebut merupakan upaya dan kontribusi nyata untuk pembangunan di daerah masing-masing.

John Wempi Wetipo mengharapkan momentum Rakorgub se-Sumatera dijaga bersama dengan menciptakan berbagai kebijakan inovatif. Hal itu penting untuk menjamin kelangsungan pembangunan makro di pulau Sumatera.

Selain itu, tambahnya, Rakorgub se-Sumatera juga dapat dijadikan forum kolaborasi berbagai pemikiran dan pengalaman guna menghadapi tantangan dalam rangka mewujudkan pemerintah provinsi di Indonesia yang maju adil dan sejahtera.

“Saya sarankan Rakorgub se-Sumatera ini ada ketua forumnya. Dengan demikian hasil rapat itu bisa terstruktur dan disampaikan ke pemerintah pusat,” katanya.

John Wempi Wetipo mengungkapkan penyerapan anggaran di setiap provinsi kabupaten kota di seluruh Indonesia masih relatif kurang atau rendah. Hal tersebut membuat ketersediaan anggaran pembangunan di daerah belum mampu membangkitkan daya beli masyarakat dan belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Karena itu, tambahnya, para gubernur, para bupati/wali kota se-Sumatera perlu bekerja bersama merealisasikan APBD. Hal itu penting meningkatkan manfaat APBD untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat.

“Kit ajuga segera memasuki tahun politik di 2024. Pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) akan dilaksanakan secara serentak. Untuk menyukseskan agenda tersebut, kami meminta dukungan dari pemerintah daerah menjaga stabilitas sosial dan politik serta perekonomian di daerah masing-masing,”katanya. (Matra/AdeSM/InfoPublik).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.