28 Januari 2023
Limbah hutan dan rumah tangga yang mencemari Sungai Batanghari, Provinsi Jambi. Gambar diambil di Sungai Batanghari, Kota Jambi, baru-baru ini. (Foto : Matra/Radesman Saragih).

(Matra, Jambi) – Krisis air bersih menjadi salah satu persoalan serius dan menonjol yang dihadapi dunia di tengah perubahan iklim (climate change) dan krisis lingkungan hidup. Krisis air bersih tersebut dipicu meningkatnya jumlah penduduk dunia, sementara daya dukung alam terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih semakin menurun akibat kerusakan lingkungan hidup dan pemanasan global.

Organisasi Metereologi Dunia (World Metereological Ogranisasition/WMO) menggambarkan, sedikitnya 60 % dari 101 negara di dunia kinsi terdampak krisis air bersih akibat perubahan iklim dan krisis lingkungan. Negara-negara tidak siap menghadapi krisis air akibat bencana banjir dan kekeringan. Frekuensi banjir dan kekeringan tersebut diperkirakan akan terus meningkat menyusul perubahan iklim yang terus terjadi secara global.

WMO juga memperkirakan, sekitar lima miliar penduduk dunia akan mengalami krisis air bersih di tahun 2050 atau meningkat 46,4 miliar jiwa (92 % dibandingkan jumlah penduduk dunia yang mengalami krisis air bersih tahun 2018 sekitar 3,6 miliar. Sedangkan saat ini, sekitar 25 % dari semua kota di dunia mengalami krisis air bersih.

Secara global, laporan WMO tersebut juga menyebutkan bahwa sekitar 25 % dari semua kota sudah mengalami kekurangan air secara berkala. Selama dua dekade terakhir, pasokan gabungan dari sumber air permukaan, air tanah, dan air yang ditemukan di dalam tanah, salju, dan es di planet ini telah menurun sampai 1 sentimeter per tahun.

Hal tersebut disebabkan menurunnya pasokan air permukaan, air tanah dan air, salju dan es di bumi ini rata-rata satu sentimeter per tahun selama dua dekade (20 tahun) terakhir. Sedikitnya 107 negara di dunia akan mengalami krisis air bersih tahun 2030 jika tidak ada perbaikan pengelolaan air dan penyelamatan lingkungan. (DW.Com, 6 Oktober 2021).

Sementara itu Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin pada Pekan Air Asia Internasional II (The 2nd Asia International Water Week) di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (14/3/2022) mengungkapkan, sekitar 50 % penduduk dunia akan mengalami krisis air bersih (water scarcity) tahun 2025. Sedangkan sekitar 700 orang di dunia dapat mengungsi karena kekurangan air bersih.

“Penggunaan air bersih di Abad XXI meningkat lebih dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut terjadi akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang sangat cepat. Kondisi demikian akhirnya menimbulkan kesenjangan ketersediaan air dengan kebutuhan air penduduk,”katanya.

Aktivis mahasiswa dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Jambi menggelar unjuk rasa mengenai kerusakan lingkungan ke DPRD Provinsi Jambi baru-baru ini. (Foto : Matra/Radesman Saragih).

Kondisi Indonesia

Kondisi krisis air bersih di tingkat dunia tersebut juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Rencana Jangka Panjang dan Menengah Nasional 2020-2024, jumlah rumah tangga di Indonesai yang memiliki akses ke air minum aman (air bersih) hanya 6,87 %. Sedangkan berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, baru sekitar 90,21 % rumah tangga di Indonesia memiliki akses air minum layak namun distribusinya tidak merata.

Sementara sesuai kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jumlah penduduk yang belum terlayani air bersih di Indonesia hingga satu tahun terakhir mencapai 60 juta. Sedangkan tahun 2025 mendatang, sekitar 321 juta penduduk Indonesia akan mengalami krisis air bersih jika tidak ada antisipasi menangani masalah kersis air bersih tersebut.

Kemudian jumlah desa di Indonesia yang berstatus rawan air minum saat ini mencapai 1.235 desa. Ribuan desa tersebut krisis sulit mendapatkan air bersih karena wilayahnya sulit dijangkau atau kualitas air di sekitar desa kuran memenuhi syarat baku mutu air minum.

Krisis air bersih di tingkat dunia dan nasional tersebut “mengalir” juga ke Provinsi Jambi. Padahal Provinsi Jambi memiliki sumber daya air yang kaya, terutama dari Sungai Batanghari. Daerah berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa tersebut belakangan semakin sering dilanda krisis air bersih menyusul terus menurunya dukungan bahan baku air bersih. Kemudian pasokan air bersih dari perusahaan air minum belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Warga masyarakat Jambi juga tak lagi bisa mengandalkan air bersih Sungai Batanghari 11 sungai besar di Jambi. Masalahnya pencemaran air sungai di Jambiterus meningkat. Selain itu seluruh sungai di Jambi juga cenderung mengalami pendangkalan, sehingga airnya tidak mencukupi untuk sumber bahanbaku air bersih.

Sedangkan upaya warga masyarakat mendapatkan air bersih dari sumur gali maupun sumur bor juga semakin sulit. Masalahnya ketersediaan air tanah terus menipis akibat tingginya eksploitasi air tanah menggunakan sumbur yang dilakukan perusahaan maupun rumah-rumah mewah. Selain itu kualitas air tanah di beberapa wilayah di Jambi sangat buruk, seperti di kawasan pesisir pantai timur Jambi.

Krisis air bersih paling sering terjadi di Provinsi Jambi terutama di Kota Jambi, Kualatungkal, Kabupaten Tanjungjabung Barat (Tanjabbar) dan Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabtim). Warga Kota Jambi kerap mengalami krisis air bersih karena berkurangnya air tanah seiring meningkatnya eksploitasi air tanah menggunahan sumur bor di perumahan-perumahan.

Sedangkan krisis air bersih di Kabupaten Tanjabbar dan Tanjabtim sering terjadi karena sumber air mengandalkan air hujan. Sumber air tanah di daerah itu sulit karena wilayahnya sebagian besar berupa berupa lahan gambut dan pasang surut air laut.

Kemudian pasokan air dari perusahaan daerah air minum (PDAM) Trita Mayang Kota Jambi tidak lancar dan sering kurang berkualitas. Sedangkan ketersediaan sumur gali juga kurang mendukung karena banyak air sumur gali di Jambi tidak aman dari pencemaran dan sering keruh di musim hujan. Sumur bor dan sumur gali warga di beberapa wilayah di Kota Jambi juga banyak bercampur minyak.

Jerry (40), warga Paal V, Kotabaru, Kota Jambi kepada medialintassumatera.net di Kota Jambi, (7/6/2022 ) menjelaskan, mereka hingga kini masih sering kesulitan air bersih, terutama di musim kemarau panjang. Setiap kemarau, sumur meteka kering dan air dari perusahaan air minum Jambi tidak mengalir. Kemudian di musim hujan lebat, sumur gali mereka keruh. Sedangkan sumur bor yang mereka bua di depan rumah tidak berfungsi lagi Karen aairnya bercampur minyak. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih (minum) mereka terpaksa membeli air kemasan (isi ulang).

“Sulit mendapatkan air bersih di wilayah permukiman kami ini. Air ledeng (PDAM) sudah belasan tahun tidak jalan. Kemudian air sumur cepat kering di musim kemarau dan keruh di musim hujan. Sedangkan memenuhi air bersih untuk memasak dan air minum, kami menggunakan air kemasan (galon),”katanya.

Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mayang Kota Jambi, Dwike Riantara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 Perumda Tirta Mayang di kantor Perumda Tirta Mayang, Kota Jambi, Minggu (31/7/2022) mengakui perihal kekurangan air bersih sering yang dialami warga masyarakat Kota Jambi.

Kekurangan air bersih di Kota Jambi tersebut dipengaruhi produksi dan jaringan air bersih Perumda Tirta Mayang Kota Jambi yang belum menjangkau semua warga masyarakat Kota Jambi. Sementara belakangan ini permintaan pemasangan jaringan air minum di Kota Jambi terus meningkat menyusul pesatnya pembangunan permukiman di pinggiran kota.

Dikatakan, kapasitas produksi PDAM Tirta Mayang dengan delapan instalasi pengolah air (IPA) saat ini mencapai 1.900 liter/detik atau sekitar 60 juta meter kubik per hari. Sedangkan kebutuhan air bersih sekitar 600.000 ribu jiwa penduduk Kota Jambi mencapai ratusan juta meter kubik per hari.

Secara terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jambi, Agus Sudibyo, MStat menjelaskan, rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih di Provinsi Jambi berdasarkan tahun 2021 baru mencapai 63,97 persen. Rumah tangga yang paling tinggi menggunakan sumber air bersih terdapat di Kota Jambi, yaitu 91,23 %. Sedangkan di Kabupaten Merangin, rumah tangga yang menggunakan air bersih hanya 46,85 % atau paling rendah.

Fachrori Umar (dua dari kanan pakai masker wajah) ketika menjabat Gubernur Jambi, memadamkan kebakaran lahan gambut di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi, Jumat (23/8/2019). (Foto: Matra/HumasProvJambi).

Krisis Lingkungan

Krisis air bersih yang melanda Provinsi Jambi tersebut tak ayal membuat berbagai kalangan, termasuk Wakil Gubernur Jambi, Drs H Abdullah Sani, MPdI merasa prihatin. Bahkan krisis air bersih di Jambi yang dikenal sebagai salah satu daerah seribu sungai merupakan suatu keadaan yang ironis. Masalahnya sumber air di Jambi cukup melimpah dari Sungai Batanghari, Danau Kerinci dan sumber air tanah.

Abdullah Sani pada rapat Peringatan Hari Air Dunia dan Hari Sungai Nasional 2022 di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Kota Jambi, Selasa (7/6/2022) mengatakan, ketersediaan air bersih di Jambi cenderung semakin kritis. Hal tersebut disebabkan persediaan air semakin terbatas. Sementara kebutuhan air bersih terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk.

“Kesulitan air bersih warga masyarakat Jambi belakangan ini juga disebabkan krisis lingkungan hidup, baik itu akibat degradasi hutan yang merupakan resapan air, pencemaran air dan perubahan iklim,”ujarnya.

Hal senada diakui Gubernur Jambi, H Al Haris. Al Haris mengungkapkan, Sungai Batanghari yang memiliki sekitar 800 kilometer (Km) belakangan menghadapi tekanan pencemaran dan penangkalan (sedimentasi). Padahal sungai tersbeut selama ini menjadi sumber terbesar air konsumsi dan irigasi bagi masyarakat Jambi

Dikatakan, saat ini pencemaran Sungai Batanghari meningkat akibat penambangan emas liar, limbah industri sawit, karet, kayu, sampah dan limbah rumah tangga. Meningkatnya pencemaran tersebut membuat air Sungai Batanghari sering tampak sangat keruh, kotor dan tidak layak dikonsumsi.

“Pencemaran air Sungai Batanghari berpengaruh kepada krisis air bersih masyarakat Jambi karena bahan baku air bersih yang diolah perusahaan air minum di Jambi sebagian besar berasal dari Sungai Batanghari,”ujarnya.

Zumi Zola (kiri) ketika menjabat Gubernur Jambi (2016) melakukan pembersihan sampah di Sungai Sembubuk anak Sungai Batanghari, Sijenjang, Kota Jambi. (Foto : Matra/HumasProvJambi)

Tambang Emas Liar

Sedangkan menurut aktivis mahasiswa dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Jambi, Ismet Raja, penambangan emas liar menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya pencemaran Sungai Batanghari. Hal itu disebabkan penggunaan mercury (air raksa) dalam penambangan emas liar di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, khususnya di Kabupaten Sarolangun, Merangin dan kabupaten lain.

Berdasarkan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, kata Ismet Raja, pencemaran air Sungai Batanghari mulai dari Kerinci hingga Sarolangun sukup tinggi. Indeks kualitas air Sungai Batanghari yang diteliti di 22 lokasi antara Kerinci – Sarolangun cukup rendah, yakni hanya sekitar 51,5 poin.

Secara terpisah, Ketua Mapala Gema Cipta Persada, Aditya Putra Pratama mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah titik sumber pencemaran air di Kota Jambi. Pencemaran itu terdapat di sungai-sungai di Kota Jambi. Sebagian besar sumber pencemaran, yakni sampah plastik.

“Berdasarkan pantauan kami di lapangan, terdapat delapan titik sumber pencemaran air di Kota Jambi. Lokasi pencemaran air tersebut, yakni Sungai Asam, Danau Sipin, Sungai Selincah, Sungai Kenali Besar dan lokasi lainnya,”katanya.

Sedangkan menurut Ketua Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Pamsaka Kabupaten Tanjungjabung Barat, Riyono, Sungai Batanghari menjadi tempat pembuangan sampah domestik dan limbah perusahaan. Hal tersebut menyebabkan pencemaran air Sungai Batanghari semakin berat.

“Berdasarkan hasil penelitian yang kami himpun, Sungai Batanghari menjadi tempat membuang limbah bagi investor dan perusahaan yang ada di Kota Jambi. Kemudian Sungai Batanghari juga menjadi tempat pembuangan sampah bagi masyarakat yang berada di wilayah sekitar sungai,”paparnya.

Sementara itu, Direktur Walhi Jambi, Abdullah pada Pekan Rakyat Lingkungan Hidup dan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (PRLH dan KNLH) 2022 di Kota Jambi, Rabu – Mingggu (1 – 5/6/2022) mengakui, wilayah pelestarian lingkungan hidup di Provinsi Jambi saat ini sudah banyak yang rusak akibat penambangan emas liar atau wilayah pertambangan rakyat (WPR).

Dikatakan, kerusakan lingkungan yang cukup parah akibat penambangan emas liar tersebut terdapat di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Sarolangun, Merangin dan Bungo. Sebagian Daerah Aliran Sungai (DAS), areal hutan alam dan perkebunan rusak akibat penggalian – penggalian usaha penambangan emas liar.

“Penggunaan mercury (air raksa) dalam penambangan emas liar juga mencemari air sungai di Jambi,”katanya.

Hal itu diakui Direktur Eksekutif Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Jambi, Rudy Syaf. Menurut Rudy Syaf, luas wilayah yang terdampak pencemaran dan kerusakan akibat penambangan emas liar di Jambi tahun 2020 mencapai 39.557 hektare (ha) atau bertambah sekitar 5.725 ha dibandingkan tahun 2019 sekitar 33.832 ha.

Salah satu kawasan hutan yang rusak akibat penambangan emas liar di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Gambar diambil baru-baru ini. (Foto : Matra/Ist).

Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan yang cukup luas di Jambi juga berpengaruh terhadap krisis air bersih di Jambi. Kerusakan hutan di Jambi sebagian besar disebabkan pembalakan liar, konversi hutan menjadi areal perkebunan kelapa sawit dan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau panjang.

Direktur KKI Warsi Jambi, Rudy Syaf mengatakan, penebangan hutan (pembalakan liar) menjadi salah satu pemicu utama menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem Sungai Batanghari di Jambi. Berdasarkan catatan KKI Warsi Jambi, luas hutan di Provinsi Jambi tahun 2021 tersisa 882.272 ha. Luas hutan tersebut menurun drastis dibandingkan luas hutan di Jambi tahun 1990 sekitar 2,8 juta ha.

“Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Jambi selama 30 tahun terakhir mencapai 1,9 juta ha (68 %). Tingginya degradasi hutan di Jambi terjadi pada saat booming (ledakan) pembangunan perkebunan kelapa sawit dan HTI sejak 1990-an hingga saat ini,”tambahnya.

Rudy Syaf mengatakan, selain pembalakan liar, land clearing (pembukaan dan pembersihan lahan) perkebunan kelapa sawit maupun hutan tanaman industri (HTI) juga memicu kerusakan hutan di Jambi. Kebakaran hutan besar terjadi di Jambi tahun 1997, tahun 2015 dan 2019.

Luas karhutla di Jambi tahun 1997 mencapai 19.306. Sedangkan luas karhutla di daerah itu 2015 mencapai 19.528 ha dan tahun 2019 mencapai mencapai 11.736 ha. Sebagian kerusakan hutan tersebut terdapat di hutan gambut yang merupakan daerah resapan air. Luasnya areal kebakaran hutan tersebut dipengaruhi perubahan iklim yang ditandai dengan kemarau panjang.

“Kerusakan hutan di Jambi selama ini menyebabkan tanah kehilangan pelindung dari erosi. Akibatnya ketika air hujan turun, material tanah akan terbawa air hujan turun ke sungai, menjadi lumpur yang mengendap dan menyebabkan pendangkalan di dasar Sungai Batanghari,”ujarnya.

Menurut Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Jambi, Tagor Mulia Nasution, pendangkalan Sungai Batanghari sangat tinggi akibat penggundulan hutan dan erosi di kawasan DAS Batanghari. Ketika musim kemarau panjang, ketinggian tebing DAS Batanghari bisa mencapai 12 meter.

Hal tersebut disebabkan jauhnya permukaan air dari tanah di tebing sungai. Namun di kala Sungai Batanghari meluap, seluruh dataran rendah kawasan DAS Batanghari terendam banjir hingga radius lima kilometer. Kondisi tersebut juga berpengaruh pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat Jambi.

“Kondisi pendangkalan atau sedimentasi Sungai Batanghari di wilayah Provinsi Jambi ini sangat memprihatinkan. Hal itu dipengaruhi kerusakan hutan di DAS Batanghari,”katanya.

Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH (depan) menanam pohon penghijauan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2022 tingkat provinsi Jambi di Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi, Kamis (2/6/2022). (Foto : Matra/KominfoJambi).

Mencari Solusi

Krisis air bersih akibat kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang melanda penduduk dunia, Indonesia dan termasuk juga di Provinsi Jambi tentunya tidak bisa dibiarkan. Dibutuhkan solusi cepat dan intensif untuk memperbaiki kondisi lingkungan, termasuk pemulihan kerusakan hutan dan pengendalian pencemaran air sungai, danau dan air tanah.

Gubernur Jambi, H Al Haris pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2022 tingkat provinsi Jambi di Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi, Kamis (2/6/2022) mengatakan, Sungai Batanghari merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat Jambi.

Karena itu seluruh masyarakat Jambi wajib menjaga dan melestarikan Sungai Batanghari. Pelestarian Sungai Batanghari juga menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Seluruh elemen masyarakat Jambi, termasuk kalangan pengusaha harus menghentikan pembuangan sampah dan limbah ke sungai-sungai yang ada di Jambi, termasuk Sungai Batanghari.

Yang lebih penting lagi, lanjutnya, kebakaran hutan di Jambi harus senantiasa dikendalikan agar hutan tidak semakin rusak. Kemudian pemulihan kembali kerusakan hutan akibat pembalakan liar, konversi hutan menjadi kebun dan HTI dan pembakaran hutan di Jambi harus dipercepat guna mengembalikan daerah resapan air. Dengan demikian Sungai Batanghari dan 11 sungai di Jambi dapat lestari menjadi bahan baku air bersih.

“Sekitar dua juta orang penduduk Jambi menjadikan Sungai Batanghari dan anak-anak sungai di sekitarnya menjadi sumber air minum. Karena itu kebersihan air sungai Batanghari harus dijaga bersama. Kemudian kerusakan hutan di DAS Batanghari harus dipulihkan,”katanya.

Sementara itu menurut Ketua Mapala Pamsaka Kabupaten Tanjabbar, Riyono, guna mengurangi pencemaran air Sungai Batanghari dan sungai lainnya, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya membuang sampah ke sungai. Kemudian pihak pemerintah juga perlu bertindak tegas terhadap perusahaan yang membuang limbah ke sungai.

“Pemerintah hendaknya menyediakan fasilitas berupa tempat pembuangan sampah sementara (TPS) agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian pemerintah juga harus menindak perusahaan yang membuang limbah ke sungai,”katanya.

Sedangkan menurut Direktur Eksekutif KKI Warsi Jambi, Rudy Syaf, penyelematan Sungai Batanghari menjadi sumber air bersih masyarakat Jambi harus dilakukan dengan menghentikan penambangan emas liar, pembalakan liar dan konversi (pengalihan fungsi) hutan menjadi perkebunan sawit dan HTI serta pencegahan kebakaran hutan.

Selain itu, pemulihan lingkungan Sungai Batanghari juga dapat dilakukan melalui penanaman hutan kembali (reboisasi dan rehabilitasi hutan) di sempadan sungai (DAS). Kemudian kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan DAS Batanghari juga harus diperhatikan agar mereka tidak terliat perusakan hutan dan penambangan emas liar.

“Kami juga mengimbau agar pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholders) mengidentifikasi, menerapkan dan memperkuat kembali kegiatan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola sungai dan kawasan hutan sebagai daerah tangkapan air. Misalnya pelestarian hutan desa dan lubuk larangan,”katanya. (Matra/Radesman Saragih/BerbagaiSumber).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *